Porosmedia.com, Bandung – Polemik terkait alokasi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Yayasan Hukum Jabar Istimewa sebesar Rp10,49 miliar pada Tahun Anggaran 2025 terus memicu perbincangan publik. Sejumlah sorotan muncul mulai dari usia badan hukum yayasan, potensi tumpang tindih kewenangan, hingga posisi Ketua Yayasan yang kerap dikaitkan dengan lingkungan dekat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Menanggapi berbagai pertanyaan kritis yang diajukan redaksi melalui perantara Pandji Utama pada Kamis (19/11/2026) dan Sabtu (21/11/2026), Ketua Tim Hukum Jabar Istimewa sekaligus Ketua Yayasan, Dr. Jutek Bongso, S.H., M.H., menyampaikan klarifikasi dan bantahannya.
Bantahan Usia Yayasan dan Mekanisme Hibah
Terkait pengesahan badan hukum yayasan yang tercatat terbit pada 29 April 2025 sementara Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) diteken pada 3 Oktober 2025 dengan nilai Rp10,49 miliar, Jutek Bongso menyatakan tidak ada aturan yang mewajibkan batas usia minimal tiga tahun bagi penerima hibah. Ia merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020.
Menurut Jutek, Tim Hukum Jabar Istimewa telah menjalankan layanan bantuan hukum kepada masyarakat Jawa Barat sebelum badan hukum yayasan berdiri dan tanpa dukungan anggaran. Hibah pada 2025, kata dia, diajukan untuk melanjutkan program bantuan hukum tersebut.
“Terkait waktu antara pendirian yayasan dan permohonan hibah tidak ada aturan yang mengatur usia yayasan harus 3 tahun, Permendagri 77 Tahun 2020. Tim Hukum Jabar Istimewa sudah melayani masyarakat Jabar sebelum ada pendirian badan hukum yayasan dan tanpa ada anggaran, baru 2025 diberi bantuan dana hibah karena kami mengajukan melanjutkan program bantuan hukum,” ujar Jutek Bongso melalui pesan yang disampaikan kepada redaksi.
Meski demikian, penjelasan rinci mengenai jalur masuknya usulan anggaran bernilai di atas Rp10 miliar dalam siklus APBD 2025 serta dasar perbedaan angka capaian pengaduan (1.282 versus 1.179 aduan) belum diuraikan secara terperinci dalam tanggapan tersebut.
Klaim Independensi, Audit BPK, dan Pelayanan Lintas Wilayah
Menjawab sorotan mengenai potensi konflik kepentingan mengingat dirinya dikenal sebagai pengacara pribadi keluarga gubernur, Jutek menegaskan bahwa pengelolaan teknis di yayasan dijalankan oleh direktur pelaksana. Ia juga mengklaim tidak menerima dana pribadi dari hibah tersebut, bahkan mengaku menalangi kebutuhan operasional dengan dana pribadi karena anggaran dinilai terbatas untuk melayani lebih dari 250 advokat di seluruh Jawa Barat.
Jutek menyatakan bahwa penggunaan dana hibah tahun 2025 telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dua bulan setelah program berakhir, termasuk melalui uji petik fisik di lapangan. Ia juga menyebut layanan tetap berjalan hingga akhir 2026 tanpa bantuan hibah baru dari Pemprov Jabar, dengan indikator manfaat yang menurutnya dapat dilihat dari respons masyarakat di media sosial.
Terkait tudingan tumpang tindih dengan layanan hukum pemerintah daerah seperti Biro Hukum dan program bantuan hukum reguler, Jutek berargumen sasarannya berbeda karena melayani masyarakat Jawa Barat secara luas yang mengadu ke Gedung Sate, Lembur Pakuan, maupun kantor wilayah gubernur, bukan semata-mata masyarakat miskin.
Tanpa Kontrak Jasa Hukum untuk Gubernur
Dalam tanggapan lanjutan pada Sabtu (21/11/2026), Jutek juga membantah anggapan adanya kontrak jasa hukum berbayar yang dibiayai hibah untuk mewakili kepentingan hukum gubernur secara pribadi maupun pemerintahan.
“Tidak ada urusan dengan gubernur, yang pendampingan ke gubernur tidak ada biaya satu sen pun. Tidak ada kontrak, itu tidak ada biaya, yang kita tangani sesuai proposal kita yang mengadu ke Gedung Sate dan Lembur Pakuan,” tegasnya.
Redaksi porosmedia.com membuka ruang klarifikasi dan tanggapan lanjutan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pihak terkait, maupun narasumber guna menjaga keberimbangan informasi serta akuntabilitas publik.







