Porosmedia.com, Bandung – Pemerintah Kota Bandung kembali mendekatkan akses birokrasi kepada masyarakat melalui program pelayanan terpadu Gebyar Utama 2026 yang dihelat di Lapangan KPAD, Jalan Pak Gatot, Kecamatan Sukasari, Minggu (15 November 2026).
Kehadiran puluhan gerai layanan publik—mulai dari administrasi kependudukan hingga perpajakan—dalam satu titik (one-stop service) menjadi angin segar bagi warga di tengah tuntutan mobilitas perkotaan yang tinggi.
Langkah jemput bola ini menuai apresiasi positif dari warga yang hadir di lokasi. Lidya, seorang warga asal Ciwastra, mengaku terbantu dengan efisiensi waktu yang ditawarkan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Menurutnya, model pelayanan terpadu semacam ini krusial bagi masyarakat urban yang memiliki keterbatasan waktu akibat kesibukan kerja.
”Pelayanannya bagus banget, ramah, tidak pakai antre, dan cepat. Tidak lebih dari lima menit sudah beres,” ungkap Lidya. Ia berharap kegiatan serupa dapat diagendakan lebih masif dan menjangkau wilayah pinggiran agar pemerataan akses layanan publik semakin inklusif.
Senada dengan itu, Dafa Prananda Tualita, warga Gegerkalong, memanfaatkan momentum ini untuk melakukan perekaman dan pencetakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) perdana pascaberusia 17 tahun. Ia menilai kejelasan alur informasi di lapangan sangat membantu pemohon pemula dalam memahami tahapan birokrasi tanpa kebingungan.
”Alhamdulillah, prosesnya lancar dan jelas. Informasi alurnya transparan, jadi tidak susah untuk diikuti,” ujar Dafa, yang berharap standar kualitas dan keamanan fasilitas pelayanan publik di Kota Bandung terus ditingkatkan secara berkelanjutan.
Strategi Kolaboratif Tingkatkan Kepatuhan Fiskal
Dari sudut pandang kebijakan daerah, Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2 Bapenda Kota Bandung, Andri Nurdin, menegaskan bahwa gelaran Gebyar Utama dirancang sebagai instrumen taktis untuk memangkas jarak antara birokrasi dan warga.
Pelaksanaan di Lapangan KPAD ini merupakan rangkaian penutup atau titik kelima yang dikordinasikan oleh UPT Barat, dari total lima wilayah kerja UPT Bapenda (Barat, Timur, Utara, Selatan, dan Tengah).
”Pertama, kami ingin mendekatkan pelayanan langsung kepada masyarakat. Kedua, kami ingin mengoptimalkan tingkat kepatuhan warga dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB,” tegas Andri.
Selain fungsi administratif, ajang ini juga dioptimalkan sebagai sarana edukasi literasi kebijakan publik agar masyarakat semakin sadar hukum dan tertib administrasi.
Keberhasilan penyelenggaraan ini tidak lepas dari skema kerja sama lintas sektor (multi-stakeholder collaboration). Sejumlah perangkat daerah turut dilibatkan, di antaranya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar PB), Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin), serta dukungan dari sektor perbankan dan klaster pembinaan UMKM lokal.
Melalui sinergi ini, Pemkot Bandung dituntut untuk terus menjaga konsistensi kualitas layanan, bukan hanya pada momen seremonial, tetapi sebagai standar operasional baku di setiap kantor pelayanan publik tingkat kecamatan maupun kelurahan.
(Tim Redaksi Porosmedia)







