Kawal Supremasi Sipil, PA 98 Tolak Wacana Wapres Militer dan Desak Prabowo Lakukan Reshuffle Total

Avatar photo

Porosmedia.com, Bandung – Perkumpulan Aktivis 98 (PA 98) melayangkan peringatan keras terhadap dinamika politik nasional pasca-kekosongan kursi Wakil Presiden yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka. Organisasi eksponen Reformasi ini secara tegas menolak apabila posisi orang nomor dua di Indonesia tersebut diisi oleh figur berlatar belakang militer.

​Sikap politik tersebut menjadi salah satu poin krusial yang dihasilkan dalam konsolidasi internal dan diskusi strategis Presidium PA 98 di Kota Bandung, Minggu (15/11/2026). Selain menyoroti suksesi Wapres, PA 98 juga mendesak Presiden Prabowo Subianto segera melakukan evaluasi menyeluruh dan perombakan (reshuffle) kabinet secara objektif.

​Ketua Umum PA 98, Muhamad Surya Wijaya, mengingatkan bahwa pengisian jabatan Wakil Presiden merupakan mandat konstitusional yang menyangkut masa depan demokrasi, sehingga tidak boleh direduksi menjadi sekadar transaksi politik atau kompromi bagi-bagi kekuasaan antarelite.

​”Amanat Reformasi 1998 masih kami pegang teguh hingga hari ini. Menyikapi kekosongan kursi Wapres, kami memandang posisi tersebut mutlak harus diisi figur dari kalangan sipil, bukan dari unsur militer,” ujar Surya dalam keterangannya usai pertemuan.

​Menurut Surya, sosok pengganti Wapres harus berasal dari kalangan sipil—baik profesional, teknokrat, maupun kader partai politik—yang memiliki rekam jejak integritas, kapasitas kenegaraan, serta pemahaman mendalam mengenai tata kelola ekonomi dan sistem pertahanan nasional.

​Dalam forum tersebut, PA 98 juga menyoroti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029. Surya menilai regulasi ini relevan sebagai rujukan bagi calon Wapres untuk memetakan spektrum ancaman negara—mulai dari ancaman militer, nonmiliter, hingga hibrida—meski bukan merupakan syarat administratif pencalonan.

Baca juga:  Melawan Lupa di Kota yang Pernah Menyala: Aktivis '98 Kembali ke Bandung

​PA 98 mencatat, dalam dimensi ancaman nonmiliter pada Perpres 111/2025, aspek ketahanan ideologi, politik, ekonomi, hingga sosial budaya menjadi sorotan, termasuk tantangan pergeseran nilai sosial seperti penyebaran budaya Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Queer (LGBTQ). Menurut PA 98, isu tersebut perlu disikapi melalui penguatan nilai-nilai Pancasila dan karakter kebangsaan, tanpa mengaburkan prinsip dasar bahwa kepemimpinan eksekutif tetap harus berada di bawah kendali sipil.

​Waspadai Kembalinya Bayang-Bayang Dwifungsi

​Lebih jauh, PA 98 mengkritisi kecenderungan meluasnya keterlibatan institusi pertahanan ke dalam urusan sipil, salah satunya melalui perluasan program teritorial seperti Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP). Organisasi ini meminta adanya pengawasan ketat agar batas antara fungsi pertahanan negara dan administrasi pemerintahan sipil tetap terjaga.

​Surya menekankan, profesionalisme militer hanya dapat terwujud jika selaras dengan prinsip supremasi sipil dan agenda reformasi sektor keamanan. Untuk itu, PA 98 menyerukan konsolidasi lintas elemen—mulai dari mahasiswa, aktivis, hingga kelompok pro-demokrasi—guna mencegah bangkitnya kembali praktik yang menyerupai Dwifungsi TNI.

​Di sisi lain, PA 98 turut menyoroti isu dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Organisasi ini mendesak Kapolri untuk mengusut tuntas kasus tersebut dan membuka hasil penyelidikannya secara transparan kepada publik, termasuk menelusuri aktor, motif, jaringan, hingga sumber pendanaannya apabila ditemukan indikasi operasi politik terorganisasi yang mengarah pada tindak pidana makar.

Baca juga:  Kasus DBD di Cimahi Tembus 308, Dinkes Minta Warga Tingkatkan Kewaspadaan di Tengah Cuaca Ekstrem

​Kendati demikian, Surya memberikan catatan kritis agar proses penegakan hukum tidak dijadikan instrumen untuk membungkam ruang kritik. “Penegakan hukum harus tegas terhadap ancaman konstitusi, namun hak privasi serta kebebasan berpendapat masyarakat sipil, mahasiswa, dan aktivis wajib tetap dilindungi,” tegasnya.

​Desak Reshuffle Berbasis Kompetensi, Bukan Akomodasi Politik

​Terkait kinerja pemerintahan, PA 98 menilai Presiden Prabowo perlu segera merombak kabinet guna memperbaiki kualitas pelayanan publik. Surya mengingatkan agar reshuffle tidak sekadar menjadi panggung akomodasi politik, melainkan membuka ruang bagi teknokrat, akademisi, dan profesional yang kompeten.

​Evaluasi kabinet, lanjut PA 98, harus menyentuh kegagalan atau lambannya penanganan persoalan mendasar rakyat, mulai dari mahalnya harga kebutuhan pokok, tingginya angka pengangguran dan gelombang PHK, persoalan upah buruh, mahalnya biaya pendidikan, hingga krisis ekologis seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla), bencana banjir, serta konflik agraria.

​Sekretaris Jenderal PA 98, Lukman Nurhakim, menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal ketat berbagai proyek strategis nasional, terutama yang menyangkut penggunaan APBN, sektor energi, ketahanan pangan, infrastruktur, dan eksploitasi sumber daya alam.

​”Keberhasilan program pemerintah tidak bisa hanya diukur dari besarnya serapan anggaran atau masifnya pembangunan fisik, melainkan dari transparansi pembiayaan dan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat,” kata Lukman.

Baca juga:  71 Tahun Dasa Sila Bandung: Refleksi Kedaulatan di Tengah Tarikan Geopolitik Global

​Dalam diskusinya, PA 98 juga menyoroti potensi adanya pengaruh jaringan kekuasaan informal, konflik kepentingan, praktik oligarki, hingga fenomena deep state yang berisiko mendistorsi pengambilan kebijakan publik di luar mekanisme demokrasi formal.

​Gelar Konsolidasi Nasional Akhir November

​Sebagai langkah konkret, PA 98 dijadwalkan menggelar forum diskusi publik berskala luas pada 25–26 November 2026 mendatang dengan melibatkan akademisi, serikat buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat sipil lainnya guna merumuskan sikap resmi organisasi.

​Surya memastikan PA 98 tetap membuka jalur komunikasi dengan pemerintah maupun kekuatan politik lainnya, namun tetap menjaga jarak kritis sebagai fungsi kontrol sosial. “Keterbukaan komunikasi tidak akan mengurangi independensi kami dalam mengawal demokrasi, keadilan sosial, dan supremasi sipil,” pungkasnya.