Kenegarawanan Jangan Berhenti Di Gedung Kepresidenan

Avatar photo

Oleh: Lukman Nurhakim
(Pengamat Kebijakan Publik)

Porosmedia.com – Terlepas dari polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka yang bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), maupun parlemen, serta dinamika politik terkait pernyataan berhentinya Gibran dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026, ada satu hal penting yang patut menjadi perhatian bersama.

Peristiwa ini semestinya tidak berhenti sebagai persoalan pergantian jabatan atau perdebatan tentang siapa yang berkuasa dan siapa yang harus meninggalkan kekuasaan. Ada persoalan yang jauh lebih mendasar, yakni tanggung jawab, etika publik, penghormatan terhadap hukum, dan kedewasaan dalam berdemokrasi.

Sebab, kualitas demokrasi sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh siapa yang menduduki jabatan tertinggi, tetapi juga oleh bagaimana kekuasaan dijalankan dan bagaimana masyarakat menyikapi setiap dinamika politik.

Kenegarawanan Harus Hidup di Semua Ruang Negara

Sikap kenegarawanan tidak boleh hanya menjadi tuntutan bagi Presiden dan Wakil Presiden. Nilai tersebut harus hidup di seluruh ruang penyelenggaraan negara: gedung DPR RI, DPRD, lembaga negara, kementerian, pemerintahan daerah, hingga institusi pendidikan.

Anggota legislatif harus memahami bahwa jabatan merupakan amanah rakyat, bukan hak istimewa untuk mempertahankan kepentingan pribadi maupun kelompok. Pejabat negara dan pemerintah daerah harus menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan politik. Sementara itu, lembaga negara wajib menjaga independensi, integritas, dan kepercayaan masyarakat.

Jabatan publik bukan sekadar kedudukan, melainkan tanggung jawab yang melekat pada setiap keputusan dan tindakan. Karena itu, siapa pun yang menerima mandat publik harus memiliki kesediaan untuk mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakannya.

Persoalannya, dalam praktik kehidupan politik kita, ukuran kenegarawanan sering kali hanya diarahkan kepada pemimpin di tingkat nasional. Padahal, perilaku pejabat di daerah, anggota parlemen, birokrat, bahkan pendidik turut menentukan kualitas budaya demokrasi.

Baca juga:  Deklarasi MAPAS: Menggugat Ketimpangan Agraria di Kawasan Punclut

Etika Tanggung Jawab Menurut Max Weber

Di sinilah pemikiran Max Weber menjadi relevan.

Weber menjelaskan adanya dua orientasi etika dalam politik, yakni etika keyakinan (Gesinnungsethik) dan etika tanggung jawab (Verantwortungsethik).

Etika keyakinan menempatkan prinsip moral, kemurnian niat, dan kebenaran yang diyakini sebagai dasar tindakan. Sementara etika tanggung jawab menuntut seseorang memperhitungkan konsekuensi nyata dari setiap keputusan dan tindakan yang diambilnya.

Dalam politik, seseorang tidak cukup hanya merasa benar atau menganggap dirinya sedang memperjuangkan kebaikan. Ia juga harus bersedia menanggung akibat dari keputusan tersebut.

Seorang negarawan harus memperhitungkan dampak kebijakannya terhadap masyarakat, persatuan bangsa, kepercayaan publik, dan masa depan demokrasi. Bahkan, ia harus siap menghadapi konsekuensi politik ketika keputusan yang diambilnya tidak populer.

Begitu pula bagi anggota legislatif, pejabat pemerintahan, dan pendidik. Kenegarawanan tidak diukur dari seberapa keras seseorang mempertahankan keyakinan politiknya, tetapi dari kesediaannya bertanggung jawab atas sikap dan tindakan yang dilakukan.

Di sinilah perbedaan antara orang yang sekadar ingin memenangkan pertarungan politik dan seseorang yang memahami tanggung jawab kenegaraan.

Pendidikan: Tempat Menanam Integritas

Hal yang sama berlaku bagi dunia pendidikan.

Guru dan dosen, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, memiliki tanggung jawab membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki integritas, kejujuran, keberanian moral, serta penghormatan terhadap hukum dan demokrasi.

Sekolah dan kampus bukan sekadar tempat mentransfer pengetahuan. Keduanya merupakan ruang pembentukan karakter dan kesadaran berbangsa.

Anak-anak dan mahasiswa perlu belajar bahwa kritik terhadap kekuasaan merupakan bagian dari demokrasi. Namun, kebebasan berpendapat juga harus disertai tanggung jawab, penghormatan terhadap perbedaan, dan kesadaran menjaga martabat institusi pendidikan.

Baca juga:  Kota Bandung Raih Rekor MURI Penerbitan Kartu Identitas Anak Terbanyak di Indonesia

Jika lingkungan pendidikan justru menjadi tempat mempertontonkan ekspresi kebencian politik, kita patut bertanya: keteladanan seperti apa yang sedang diwariskan kepada generasi berikutnya?

Kenegarawanan bukan sekadar kemampuan mempertahankan kekuasaan atau memenangkan pertarungan politik. Nilainya terlihat ketika seseorang mampu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, bersedia mempertanggungjawabkan keputusan, serta menghormati prinsip-prinsip demokrasi.

Demokrasi tidak cukup hanya melahirkan pemimpin melalui pemilihan umum. Demokrasi membutuhkan manusia-manusia berintegritas untuk menjalankan kekuasaan secara bertanggung jawab.

Ketika Foto Dibalik, Etika Dipertaruhkan

Di tengah proses politik yang masih berlangsung, muncul tindakan sejumlah pihak menurunkan dan membalikkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di gedung pemerintahan, gedung perwakilan rakyat, dan institusi pendidikan di beberapa daerah.

Fenomena ini perlu dilihat secara lebih luas daripada sekadar ekspresi ketidaksukaan terhadap seorang pejabat.

Menurunkan foto karena berakhirnya masa jabatan atau perubahan status kelembagaan merupakan urusan administrasi. Namun, membalikkan foto sebagai ungkapan kemarahan politik adalah persoalan berbeda.

Kritik terhadap pejabat publik adalah hak masyarakat. Bahkan, kritik merupakan bagian penting dari mekanisme pengawasan dalam demokrasi. Tidak ada pejabat yang kebal terhadap kritik. Namun, kebebasan menyampaikan pendapat tidak berarti mengabaikan etika dan tata krama bernegara.

Jika menggunakan perspektif Max Weber, tindakan membalikkan foto dapat menjadi gambaran bagaimana keyakinan politik yang tidak disertai pertimbangan tanggung jawab berpotensi menimbulkan persoalan baru.

Seseorang mungkin merasa sedang menyampaikan sikap politik yang benar. Namun, ia juga perlu mempertimbangkan konsekuensi tindakannya terhadap kehormatan institusi, pendidikan demokrasi, dan budaya kehidupan bernegara.

Baca juga:  13 Orang Perupa Tergabung Dalam Kelompok Flemish Bandung

Gedung pemerintahan, parlemen, dan sekolah bukan panggung untuk mempertontonkan kemenangan atau kekalahan politik. Lembaga-lembaga tersebut semestinya menjadi ruang yang menjaga kehormatan institusi dan memberikan keteladanan kepada masyarakat.

Menghormati institusi bukan berarti harus membenarkan pejabat yang berada di dalamnya. Justru, kemampuan membedakan kritik terhadap individu dengan penghormatan terhadap institusi merupakan salah satu ukuran kedewasaan demokrasi.

Dari Parlemen Hingga Ruang Kelas

Jika kenegarawanan hanya dituntut dari Presiden dan Wakil Presiden, sementara anggota DPR, DPRD, pejabat pemerintahan, dan pendidik justru mengabaikan prinsip yang sama, demokrasi kita akan kehilangan keteladanan.

Indonesia tidak hanya membutuhkan perubahan di pucuk kepemimpinan nasional. Kita membutuhkan budaya kenegarawanan yang tumbuh di seluruh lapisan kehidupan berbangsa.

Dari ruang parlemen hingga ruang kelas. Dari kantor pemerintahan hingga lingkungan masyarakat. Dari mereka yang memegang kekuasaan hingga warga negara yang menjalankan fungsi pengawasan.

Setiap orang memiliki tanggung jawab menjaga demokrasi sesuai peran dan kedudukannya.

Masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh siapa yang menduduki jabatan tertinggi negara, tetapi juga oleh kualitas moral, integritas, dan tanggung jawab setiap orang yang menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebab, kenegarawanan tidak diukur dari seberapa lama seseorang berkuasa, melainkan dari seberapa besar tanggung jawabnya terhadap bangsa. Dan kenegarawanan tidak boleh berhenti di gedung kepresidenan.