Porosmedia.com, Majalengka – Pemerintah Provinsi Jawa Barat merealisasikan kucuran anggaran sebesar Rp230 miliar untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan di Kabupaten Majalengka, sekaligus memulai pembangunan 21 unit rumah bagi warga terdampak bencana di wilayah tersebut. Kedua agenda tersebut disampaikan dalam rangkaian kunjungan kerja dan program Abdi Nagri Menyulam Hari-Ngaprak Lembur #3 pada Jumat (6/11/2026).
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa alokasi anggaran Rp230 miliar tersebut difokuskan untuk memastikan seluruh ruas jalan di bawah kewenangan provinsi di Kabupaten Majalengka berada dalam kondisi mantap. Penegasan itu disampaikan Dedi saat meninjau langsung kondisi ruas jalan di Desa Andir, Kecamatan Jatiwangi.
Dengan besarnya pagu anggaran yang dikucurkan, Dedi secara lugas menarik garis batas tanggung jawab pemeliharaan infrastruktur antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Ia menyatakan bahwa kerusakan jalan yang masih ditemukan di Majalengka setelah program ini berjalan bukan lagi menjadi ranah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
”Kabupaten Majalengka mendapat alokasi infrastruktur Rp230 miliar. Satu kabupaten, jalan alus (bagus). Jadi kalau ada jalan butut (rusak), itu bukan punya provinsi, itu punya kabupaten. Tahun depan giliran kabupaten lain,” ujar Dedi Mulyadi di sela peninjauan.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal tegas terkait pembagian kewenangan tata kelola infrastruktur jalan sekaligus tolok ukur akuntabilitas penggunaan anggaran provinsi di daerah. Selain alokasi fisik jalan, Dedi menyebut pihaknya juga merekrut delapan tenaga kebersihan khusus untuk merawat kondisi ruas jalan dengan besaran upah Rp4 juta per bulan guna menjaga kualitas infrastruktur sekaligus mendorong perekonomian warga lokal.
Pada hari yang sama, rangkaian kegiatan Pemprov Jabar juga menyasar pemulihan pascabencana di Desa Pajajar, Kecamatan Rajagaluh. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat Dedi Supandi memaparkan bahwa pemerintah provinsi membangun 21 unit rumah bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana pergeseran tanah dan kebakaran.
Menurut Dedi Supandi, pembangunan hunian tersebut tidak dikerjakan secara parsial, melainkan melalui skema gotong royong lintas perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jabar lewat program Poe Ibu. Selain fungsi hunian, kawasan relokasi ini dirancang terintegrasi dengan konsep Desa Kampung Budaya Sunda.
”Pembangunan rumah ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar masyarakat kembali memiliki hunian yang layak, aman, dan nyaman. Integrasi dengan Desa Kampung Budaya Sunda diharapkan memperkuat identitas lokal sekaligus membuka potensi pengembangan sosial dan ekonomi warga,” kata Dedi Supandi.
Sinergi antara perbaikan konektivitas jalan beranggaran ratusan miliar rupiah dan pemulihan hunian berbasis pemberdayaan di Majalengka ini menjadi ujian efektivitas belanja publik Pemprov Jabar—tidak hanya pada serapan anggaran fisik, tetapi juga pada ketepatan sasaran dan keberlanjutan pemulihan ekonomi masyarakat di tingkat desa.
(Sumber: Rilis Resmi Humas Pemprov Jabar/Diskominfo Jabar)
