Indeks Pembangunan Kebahasaan Tertinggi, Jawa Barat Raih Penghargaan Adibahasa 2026

Avatar photo

Porosmedia.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi Jawa Barat berhasil mencatatkan prestasi di bidang kebahasaan setelah menerima penghargaan Adibahasa 2026 dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Capaian ini diraih menyusul Indeks Pembangunan Kebahasaan (IPK) Jawa Barat yang menyentuh angka 62,15, atau berada di atas rata-rata nasional yang tercatat sebesar 51,56.

​Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman dalam Puncak Bulan Bahasa dan Sastra 2026 di Plaza Insan Berprestasi, Kompleks Kemendikdasmen, Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2026).

​Meski demikian, capaian angka indeks ini perlu dilihat secara proporsional sebagai indikator administratif dan kultural, bukan sekadar capaian seremonial. Keberhasilan ini merepresentasikan akumulasi kerja kolaboratif antara instansi pemerintah dari tingkat provinsi hingga kelurahan, Balai Bahasa Jawa Barat, serta partisipasi aktif elemen masyarakat dalam merawat bahasa Indonesia dan melestarikan bahasa daerah.

​Sekda Jabar Herman Suryatman menyatakan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama berbagai unsur pemangku kepentingan.

Baca juga:  Korelasi antara Pidato Bisu Fufufafa, Film Loetoeng Kesaroeng, Anoman Obong dan Petruk dadi Ratu

​“Ini adalah kolaborasi semua pihak sehingga Jawa Barat diberikan kehormatan menjadi provinsi terbaik dan mendapatkan anugerah Adibahasa 2026 dengan indeks pembangunan kebahasaan mencapai 62,15, di atas rata-rata nasional 51,56,” ujar Herman usai acara.

​Ia menegaskan, esensi pemajuan bahasa tidak bisa semata-mata dibebankan kepada birokrasi pemerintah. Keterlibatan dunia usaha, institusi pendidikan, dan komunitas literasi tetap menjadi variabel penentu agar bahasa Indonesia dan bahasa daerah memiliki daya hidup di tengah arus globalisasi dan modernisasi.

​“Terima kasih untuk Jawa Barat. Piala ini dipersembahkan untuk warga Jawa Barat dan seluruh komponen daerah yang bahu-membahu melakukan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan terhadap bahasa tercinta, bahasa Indonesia dan bahasa ibu kita, bahasa daerah,” imbuhnya, sembari menekankan kembali pedoman Trigatra Bangun Bahasa: mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing.

​Penguatan Kebijakan dan Indikator Penilaian

​Berdasarkan data Penilaian Indeks Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan (IPEBAS) 2025, skor 62,15 yang diraih Jawa Barat ditopang oleh sejumlah program terukur. Di antaranya adalah penerbitan 100 judul buku terjemahan dwibahasa untuk memperluas akses literasi, peningkatan kompetensi melalui Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI), serta pembinaan terhadap 50 lembaga dan 92 komunitas literasi.

Baca juga:  Sisi Gelap Gajah Jantan

​Dari aspek payung hukum dan keberlanjutan pelestarian bahasa daerah, Pemprov Jawa Barat mengandalkan landasan regulatif berupa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 mengenai Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah.

​Implementasi regulasi tersebut diterjemahkan melalui program taktis seperti Tunas Bahasa Ibu, yang hingga kini melibatkan 742 siswa tingkat SD dan SMP yang tersebar di 27 kabupaten/kota.

​Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menilai bahwa apresiasi tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan terhadap konsistensi kerja institusional maupun individu dalam menjaga marwah bahasa negara.

​“Penghargaan yang Bapak dan Ibu peroleh bukan sesuatu yang instan, tetapi menunjukkan bagaimana dedikasi, komitmen, dan kontribusi Bapak dan Ibu sekalian, sebagai pribadi dan sebagai lembaga, dalam memajukan dan mengangkat harkat dan martabat bahasa Indonesia,” ujar Abdul Mu’ti, sekaligus mengapresiasi peran aktif Badan Bahasa dalam mengonsolidasikan pelaksanaan Trigatra Bangun Bahasa.

​Kendati apresiasi ini telah dikantongi, tantangan terbesar bagi Pemprov Jawa Barat ke depan adalah memastikan keberlanjutan program literasi dan pelestarian bahasa daerah tidak berhenti pada capaian administratif statistik semata, melainkan benar-benar membumi di tengah dinamika sosial masyarakat sehari-hari.