Porosmedia.com – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dibuat meradang sekaligus harus berkejaran dengan rentetan pekerjaan rumah infrastruktur saat menggelar program “Siskamling Siaga Bencana” di Kelurahan Cipadung Wetan dan Cipadung Kulon, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung, Selasa (27/10/2026). Di tengah ancaman cuaca ekstrem, kunjungan kerja ini mengungkap sejumlah persoalan akut menahun yang selama ini dikeluhkan warga mulai dari lumpuhnya saluran drainase, sedimentasi kali, karut-marut Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah, hingga minimnya fasilitas penerangan publik.
Di Cipadung Wetan, persoalan utama yang mengemuka adalah genangan air parah di Jalan Gempol (RT 03/RW 06), kawasan Patra Asri, hingga Jalan Soekarno-Hatta. Warga melaporkan bahwa di beberapa titik, ketinggian air kerap mencapai lutut orang dewasa dan merendam permukiman hingga lebih dari lima jam.
Menanggapi keluhan tersebut, Farhan secara tegas menginstruksikan perangkat daerah terkait untuk segera turun lapangan melakukan survei terbuka hari ini juga.
“Coba disurvei hari ini. Kalau memang sudah pernah dikerjakan baru separuh jalan, kita lihat lagi bagaimana tindak lanjutnya,” tegas Farhan di hadapan warga.
Tak hanya soal banjir, bobroknya fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU) di Jalan Gempol turut disoroti. Dari tujuh tiang lampu yang berdiri kukuh, tercatat hanya satu unit yang berfungsi, memicu kekhawatiran warga terhadap potensi kriminalitas malam hari. Farhan menargetkan perbaikan tuntas pada pekan ini dan berjanji akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ulang pada Jumat mendatang guna menagih komitmen dinas terkait.
Selain infrastruktur dasar, warga juga mendesak penyelesaian administrasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) di Kompleks Patra Asri serta menyoroti problem klasik zonasi PPDB yang menyulitkan akses pendidikan SMP dan SMA negeri bagi anak-anak setempat.
Sengkarut TPS Pangeritan dan Ancaman Banjir Anak Sungai
Kritik tajam turut diarahkan saat kunjungan bergeser ke Kelurahan Cipadung Kulon. Lurah Cipadung Kulon, Cecep Anwar Hidayat, secara terbuka membeberkan borok lingkungan di wilayahnya, mulai dari penyempitan serta sedimentasi parah di anak Sungai Cinambo (RW 11) hingga Sungai Ciwaru (RW 1). Pendangkalan masif ini dinilai menjadi pemicu utama banjir setiap kali hujan deras mengguyur kawasan timur Bandung.
Ironisnya, persoalan ekologis ini diperparah oleh sengkarut tata kelola sampah di TPS Pangeritan, RW 07. Berdasarkan laporan di lapangan, TPS tersebut disinyalir menjadi titik pembuangan liar yang menampung sampah dari luar wilayah Kecamatan Panyileukan. Akibatnya, volume sampah membludak, memicu antrean truk pengangkut yang semrawut, serta menebarkan polusi bau busuk dan lalat yang mengancam kesehatan warga sekitar.
Menyikapi kondisi darurat tersebut, Farhan menegaskan bahwa intervensi anggaran tidak boleh lamban. Terkait usulan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang kondisinya kian memprihatinkan, ia membuka opsi percepatan tanpa harus menunggu tahun anggaran berikutnya dengan menggandeng skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) korporasi.
“Kalau parah, enggak usah nunggu tahun depan. Kita cari TJSL atau saya akan dorong untuk realisasinya di tahun ini,” tandasnya.
Sementara itu, terkait ancaman pohon tumbang di ruas Jalan Sukamaju dan Jalan Sindangsari, Farhan menginstruksikan pemangkasan segera demi keselamatan publik, tanpa mengabaikan fungsi ekologis ruang terbuka hijau (RTH).
Momentum Evaluasi Birokrasi
Langkah “turun ke bawah” yang ditempuh Pemkot Bandung melalui Siskamling Siaga Bencana ini dinilai menjadiuji presisi bagi keseriusan birokrasi dalam mengeksekusi aspirasi akar rumput. Publik kini menagih ketegasan eksekusi di lapangan—bukan sekadar agenda seremonial—mengingat ancaman hidrometeorologi di Kota Bandung menuntut respons tanggap darurat yang cepat, transparan, dan berpihak pada keselamatan warga. (red)
