Porosmedia.com, Bandung – Pernyataan idealis soal independensi pers kembali digelorakan pejabat publik. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meminta para wartawan untuk memegang teguh sikap independen dan konsisten berpihak pada fakta objektif dalam menyajikan informasi kepada masyarakat.
Harapan tersebut disampaikan KDM—sapaan akrab Dedi Mulyadi—saat menghadiri Pelantikan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat periode 2026–2031 di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Jumat (2/10/2026).
”Wartawan itu harus independen. PWI harus terus menjunjung independensi dan keberpihakan pada fakta objektif, menyajikan berita sesuai fakta yang terjadi. Tidak menambahi, tidak mengurangi,” ujar Dedi dalam sambutannya. Menurutnya, pers tetap menjadi benteng verifikasi fakta di tengah derasnya arus disinformasi dan hoaks di media sosial.
Namun, di balik imbauan normatif tersebut, terdapat dilema struktural yang kian mencekik keberlangsungan hidup perusahaan media lokal. Persaingan ketat memperebutkan kue iklan digital dengan platform media sosial, influencer, hingga buzzer kerap memaksa media menggantungkan nafas finansialnya pada kemitraan anggaran publikasi Pemda.
Kondisi ketergantungan anggaran inilah yang acap kali menguji batas independensi pers. Ketika kerja sama bisnis terjalin, batas antara fungsi kontrol sosial dan pemenuhan tuntutan kemitraan sering kali menjadi kabur.
Menanggapi tantangan tersebut, Ketua PWI Jawa Barat, Tantan Sulthon, menegaskan bahwa posisi pers sebagai mitra pemerintah tidak boleh menghilangkan daya kritis pers itu sendiri. PWI Jabar berkomitmen untuk tidak sekadar menjadi penyambung lidah program Pemda.
”Kemitraan bukan berarti hanya memberitakan keberhasilan pemerintah. Kami memiliki kewajiban moral memberikan masukan dan kritik konstruktif agar arah pembangunan Jawa Barat tetap berada di jalur yang benar,” tegas Tantan. Menurutnya, mengabarkan realitas sosial dan suara kritis masyarakat secara apa adanya adalah bagian dari sinergi pembangunan yang sehat.
Sementara itu, Ketua PWI Pusat, Ahmad Munir, mengingatkan pentingnya menjaga akurasi informasi sebagai fondasi kepercayaan publik. Di tengah krisis kepercayaan terhadap media, hanya berita yang akurat dan terverifikasi yang mampu memberikan energi positif bagi kemajuan daerah.
Himbauan Gubernur Dedi Mulyadi kini menagih pembuktian dua arah: sejauh mana media mampu menjaga integritas karya jurnalistiknya di tengah himpitan ekonomi, dan sejauh mana Pemprov Jawa Barat legawa menerima kontrol sosial tanpa menjadikan anggaran kerja sama media sebagai alat penjinak kritik. ***
