Porosmedia.com – Ada pepatah mengatakan bahwa keledai tidak akan jatuh di lubang yang sama dua kali. Namun, dalam sengkarut pengelolaan Kebun Binatang Bandung, pepatah itu seolah tidak berlaku bagi pihak-pihak yang memegang otoritas. Alih-alih menjadi solusi, komitmen yang dibangun antara Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Pemkot Bandung, dan pihak pengelola kini justru menyisakan rapor merah yang memprihatinkan.
Komitmen yang “Meleset”
Berdasarkan data yang dihimpun, kesepahaman untuk menanggung biaya pakan bagi 711 satwa senilai Rp415 juta ternyata tidak terealisasi secara utuh. Hingga 1 Februari 2026, tercatat masih ada tunggakan sebesar Rp87 juta lebih kepada para vendor.
Ketidakkonsistenan ini bukan sekadar urusan angka di atas kertas, melainkan menyangkut keberlangsungan hidup makhluk bernyawa. Ketika vendor mulai mengeluh karena harus “menombok” modal akibat keterlambatan pembayaran, yang dipertaruhkan adalah kualitas dan rutinitas pasokan gizi satwa. Apakah kita sedang menunggu kondisi darurat terjadi baru kemudian saling tuding?
Mekanisme Pembayaran yang Janggal
Satu hal yang menarik perhatian adalah pola pembayaran yang terkesan amatir untuk level instansi negara. Penggunaan rekening pribadi oknum karyawan BKSDA untuk menyalurkan dana pinjaman koperasi kementerian kepada supplier pakan menimbulkan pertanyaan besar terkait tata kelola administrasi publik yang transparan.
Mengapa instansi resmi harus menggunakan jalur “jalur belakang”? Ketidakteraturan sistem ini secara logis berkorelasi dengan munculnya hambatan pembayaran yang terjadi saat ini.
Antara Ego Sektoral dan Nasib Pekerja
Di sisi lain, Pemerintah Kota Bandung tampak lebih sibuk dengan agenda pengosongan lahan Tamansari ketimbang mengurai benang kusut yang ada. Padahal, status hukum lahan tersebut belum inkrah dan masih dalam proses gugatan.
Niat Pemkot untuk membayar upah pekerja pun hingga kini masih dianggap sebagai “omon-omon” atau janji manis belaka. Alasan dualisme kepengurusan yayasan yang dijadikan tameng untuk enggan bekerja sama terasa dipaksakan, mengingat proses rekonsiliasi internal pengelola sebenarnya sedang berjalan.
Kesimpulan: Satwa Jangan Jadi Korban Ego
Aksi damai yang digelar Serikat Pekerja Mandiri Derenten di Gate Ganesha hari ini adalah alarm keras. Karyawan bergerak bukan tanpa alasan; mereka adalah garda terdepan yang melihat langsung bagaimana satwa-satwa tersebut harus tetap makan di tengah ketidakpastian birokrasi.
Pemerintah—baik pusat maupun daerah—seharusnya berdiri sebagai pelindung, bukan justru menambah beban masalah. Jangan sampai publik menilai bahwa komitmen yang pernah diucapkan hanya sekadar strategi untuk meredam kisruh sesaat, tanpa ada niat tulus untuk menyelesaikan akar persoalan.
Sudah saatnya janji ditepati, bukan lagi sekadar memberi harapan palsu (PHP) kepada mereka yang tidak bisa bicara: para satwa dan para pekerja yang menggantungkan hidup di sana.
