Porosmedia.com, Bandung – Proyek pelatihan TOEIC (Test of English for International Communication) senilai hampir Rp7 miliar yang dilaksanakan oleh PT Citra Global Prospexindo di bawah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat kini menjadi sorotan tajam. Program yang seharusnya ditujukan untuk peningkatan kapasitas pelajar atau tenaga pengajar justru dinilai sarat kejanggalan dan tidak transparan.
Jaringan Siliwangi Indonesia (JSI), organisasi masyarakat sipil yang dikenal aktif dalam pengawasan anggaran publik, menyatakan kekecewaan mendalam terhadap sikap tertutup dan tidak akuntabel dari Dinas Pendidikan serta DPRD Provinsi Jawa Barat yang berulang kali menolak permohonan audiensi secara resmi tanpa penjelasan yang layak.
Empat Kali Ajukan Audiensi, Empat Kali Ditolak
Ketua Umum DPP JSI, Nanang Jaenudin, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengirimkan setidaknya empat surat permohonan audiensi kepada Dinas Pendidikan dan DPRD Jabar sejak April 2025. Namun seluruh upaya tersebut gagal, bahkan tak diberi alasan resmi.
Surat pertama: 004/AUD/JSI-SKJ/IV/2025, tertanggal 30 April 2025 – ditolak tanpa alasan.
Surat kedua: 013/AUD/DPP-JSI/V/2025, kepada DPRD Jabar untuk audiensi 9 Mei 2025 – tidak ditindaklanjuti.
Surat ketiga: 025/AUD/DPP-JSI/V/2025, kepada Disdik Jabar untuk audiensi 2 Juni 2025 – kembali ditolak tanpa penjelasan.
Surat keempat: 027/AUD/DPP-JSI/VI/2025, ditujukan kepada Kepala Disdik baru untuk audiensi 13 Juni 2025 – tidak direspons sama sekali.
“Ini adalah bentuk pelecehan terhadap prinsip keterbukaan informasi publik. Ada indikasi kuat bahwa proyek ini tidak ingin diawasi,” tegas Nanang dalam pernyataan resminya.
Indikasi Masalah dalam Proyek TOEIC
Proyek pelatihan TOEIC oleh PT Citra Global Prospexindo mengantongi nilai pagu fantastis, yakni Rp7.000.000.000,00 dengan harga penawaran Rp6.995.680.805,40 pada Tahun Anggaran 2024. Namun, hingga kini belum ada laporan publik terkait jumlah peserta, sebaran kegiatan, atau capaian program tersebut.
JSI mempertanyakan:
Siapa penerima manfaat sebenarnya?
Apakah pelatihan benar-benar dilaksanakan secara profesional dan masif?
Mengapa Dinas Pendidikan menutup ruang komunikasi publik?
“Kami menduga kuat adanya penyalahgunaan kewenangan dan potensi pelanggaran dalam proses pelaksanaan proyek ini. Oleh karena itu, kami akan segera mengadukan persoalan ini ke aparat penegak hukum, termasuk KPK dan Kejaksaan,” tambah Nanang.
Tak hanya Dinas Pendidikan, DPRD Jabar juga disorot karena gagal menjalankan peran kontrol anggaran. Ketidaktanggapan mereka atas permintaan audiensi publik mencerminkan adanya pembiaran terhadap potensi ketidakberesan dalam penggunaan dana negara.
“Ini bukan hanya soal TOEIC, tapi tentang bagaimana uang rakyat digunakan tanpa transparansi dan tanpa akuntabilitas. Kami mendesak DPRD Jabar bangun dari tidur panjang dan berhenti menjadi stempel kebijakan eksekutif,” ujar Nanang.
Tuntutan JSI: Transparansi, Audit, dan Klarifikasi Publik
JSI mendesak:
1. Audit menyeluruh terhadap proyek TOEIC 2024.
2. Publikasi laporan pelaksanaan dan hasil kegiatan secara terbuka.
3. Pertanggungjawaban pejabat yang terlibat, termasuk proses pengadaan dan pelaksanaan program.
Jika tidak ada tindakan konkret dari pemerintah dan legislatif, JSI memastikan akan menggandeng jaringan masyarakat sipil dan aktivis antikorupsi untuk membawa persoalan ini ke ranah yang lebih luas.
“Anggaran pendidikan harus dikelola dengan integritas, bukan dijadikan ladang bisnis terselubung. Jika mereka tetap bungkam, publiklah yang akan bersuara,” tutup Nanang.
