Porosmedia.com, Bandung – Koordinator Solidaritas Para Pekerja Parwisata Jawa Barat, Herdis Subarja menyoroti kebijakan kebijakan yang diberlakukan oleh Gubernur Dedi Mulyadi atau KDM yang tidak selaras dengan Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto.
Dalih demi kebaikan, padahal kebijakan yang diputuskan dan diberlakukan berdampak negatif terhadap ekonomi para pekerja informal secara umum di Jawa Barat yang sudah tidak berpenghasilan lagi. Semakin berat, dan tentunya kebijakan KDM surut dari keinginan Prabowo.
Contoh, maraknya PHK Pekerja setelah pemberlakuan beberapa kebijakan KDM :
1. Pelarangan Kegiatan Study Tour Sekolah yang berdampak pada hilangnya order sewa bus pariwisata dan aktivitas usaha biro perjalanan dan akomodasi
2. Penutupan tambang tambang ilegal yang tidak terlebih dahulu mempertimbangkan nasib para pekerjanya
3. Penutupan Destinasi Wisata yang dianggap melanggar Lingkungan serta tidak juga memikirkan nasib para pekerja dan pelaku usaha umkm disekitar destinasi wisata
4. Dan lain sebagainya
Inilah wajah Jabar sekarang yang dipimpin Guberbur Dedi Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta, ekonomi rakyat kecil Jabar hancur berantakan. Dan KDM tak merasakannya.
Heran, kebijakan yang diberlakukan tidak disertai mitigasi solusi ekonomi, karena mungkin pengetahuan ekonomi kerakyatan ‘Sang Gubernur Konten’ dangkal, seenaknya memberlakuan kebijakan dan eksekusi kebijakan. Harusnya lihat secara menyeluruh atas Kebijakannya.
Kami berkesan, semua ini pembiaran, seolah ada misi membunuh pelan pelan ekonomi para pekerja yang terdampak. Jika dibiarkan akan berdampak sangat fatal di Jabar.
Herdis minta pemerintah pusat melalui Kemenko Perekonomian dan Menteri Keuangan Purbaya untuk turun segera ke Jabar, alarm bahaya ekonomi di sedang berbunyi keras bahkan mungkin diprediksinakan terjadi Tsunami atau Badai Ekonomi yang sangat dahsyat di Jabar.
Apalagi pengetahuan dan pengalaman tentang manajemen ekonomi dan keuangan sang Gubernur yang masih dipertanyakan dalam praktek pengelolaannya.
Jabar sedang tidak baik baik saja saat ini terutama di bidang ekonomi kerakyatan.
