Porosmedia.com, Bandung – Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-POLRI (FKPPI) Kota Bandung bukan sekadar organisasi kemasyarakatan (Ormas). Dengan struktur yang terorganisir dan program kerja yang konsisten, FKPPI merupakan aset strategis bagi pembangunan Kota Bandung. Namun, potensi ini memerlukan ruang kolaborasi yang lebih formal dan inovatif dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung agar dampaknya lebih terukur.
Kekuatan dan Tantangan Internal
FKPPI Kota Bandung memiliki tiga pilar kekuatan utama:
- Soliditas Struktur: Organisasi ini memiliki komando yang jelas, memudahkan mobilisasi massa untuk program-program sosial.
- Jaringan Luas: Akses ke tingkat nasional memberikan keunggulan dalam penyediaan sumber daya.
- Kepemimpinan Visioner: Di bawah kendali Adde Mararif, FKPPI bertransformasi menjadi organisasi yang lebih adaptif dan mengedepankan disiplin tinggi.
Meski demikian, secara kritis FKPPI dihadapkan pada tantangan regenerasi dan modernisasi program. Keterlibatan generasi muda (Gen Z dan Milenial) menjadi kunci agar organisasi ini tidak terjebak dalam romantisme masa lalu, melainkan menjadi solusi masa depan.
Menakar Peluang di Sektor Publik dan BUMD
Wacana pelibatan kader FKPPI dalam ekosistem Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah langkah yang menarik untuk didiskusikan. Secara hukum, penempatan individu dalam BUMD harus didasarkan pada prinsip meritokrasi (kompetensi) dan transparansi sesuai regulasi yang berlaku.
Jika kader FKPPI memiliki kualifikasi profesional yang mumpuni, kehadiran mereka dapat membawa kultur disiplin khas TNI-Polri ke dalam birokrasi perusahaan daerah. Ini bukan bentuk “bagi-bagi jatah”, melainkan optimalisasi sumber daya manusia lokal yang memiliki integritas untuk memperbaiki kinerja BUMD.
Strategi Kolaborasi Walikota sebagai Pembina
Sebagai Pembina Ormas di tingkat daerah, Walikota Bandung memegang peran sentral. Kolaborasi ini tidak boleh hanya bersifat seremonial, melainkan harus bersifat strategis:
- Komunikasi dan Kanalisasi Aspirasi: Pertemuan rutin bukan sekadar silaturahmi, tapi forum sinkronisasi program kerja Ormas dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).
- Pilot Project Pembangunan: Pemkot dapat menjadikan FKPPI sebagai mitra strategis dalam proyek percontohan, misalnya dalam penguatan ketahanan pangan kota atau program bela negara bagi pemuda.
- Penyusunan Regulasi Partisipatif: Menciptakan payung hukum yang memungkinkan Ormas profesional mendapatkan akses hibah atau kerjasama program yang akuntabel.
- Integrasi Program Sosial: Menyatukan program bakti sosial FKPPI dengan agenda pengentasan kemiskinan atau penanganan sampah di Kota Bandung agar tidak berjalan sendiri-sendiri.
Analisis Yuridis dan Etis
Secara hukum, kolaborasi antara pemerintah dan Ormas diatur dalam UU Ormas dan aturan turunannya mengenai swakelola tipe III. Hal ini memberikan peluang bagi FKPPI untuk terlibat langsung dalam pelaksanaan program pemerintah secara legal dan transparan.
Pemberian penghargaan (reward) kepada FKPPI atas kontribusi nyatanya juga penting sebagai bentuk pengakuan negara terhadap partisipasi publik. Hal ini akan memicu kompetisi sehat antar-Ormas di Bandung untuk berlomba-lomba memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat.
Kolaborasi antara Walikota Bandung dan FKPPI adalah kunci untuk membangun kota yang lebih tertib, disiplin, dan maju. Dengan kepemimpinan Adde Ma’arif yang kuat dan dukungan kebijakan dari Walikota yang inklusif, FKPPI berpotensi menjadi lokomotif penggerak perubahan di Kota Bandung.
Diharapkan, gagasan ini menjadi diskursus konstruktif bagi para pengambil kebijakan di Balai Kota Bandung untuk lebih mengoptimalkan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam setiap lini pembangunan.
