Porosmedia.com, Jakarta – Kementerian Pertahanan (Kemhan) sebagai kementerian yang membidangi urusan pertahanan negara, harus memiliki kebijakan pertahanan negara dan langkah strategis yang tepat, dalam upaya penyelenggaraan pertahanan negara. Untuk itu, kebijakan pertahanan negara harus mampu dan menjadi solusi dalam menghadapi ancaman yang ditimbulkan dari dinamika perkembangan lingkungan strategis.
“Oleh karenanya, dalam pelaksanaan penyelenggaraan pertahanan negara perlu adanya strategi yang berpedoman pada Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), yang mengandalkan seluruh kekuatan komponen sumber daya yang kita miliki, dalam penyelenggaraan pertahanan negara”, kata Sekjen Kemhan Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto, saat membuka Rapat Pimpinan Unit Organisasi Kementerian Pertahanan (Rapim UO Kemhan) Tahun 2022, di Kemhan, Jakarta, Rabu (16/2/2022).
Di samping itu lanjut Sekjen Kemhan menyampaikan arahannya, komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antar Satuan Kerja dan Sub Satuan Kerja (Satker dan Subsatker) UO Kemhan, serta segenap pemangku kepentingan juga perlu dibangun. Muara dari itu semua, tentu akan berdampak positif pada keberhasilan dan pencapaian efektifitas serta efisiensi pelaksanaan tugas maupun fungsi satuan kerja, dengan tema “Konsolidasi Pembangunan Kekuatan Pertahanan Negara”, untuk meningkatkan kerja sama, koordinasi serta kolaborasi dalam upaya pembangunan kekuatan pertahanan negara, dalam mewujudkan sistem pertahanan yang tangguh.
Rapim UO Kemhan 2022 merupakan forum penyampaian kebijakan pimpinan Tahun 2022, Penyampaian Atensi Terhadap Kinerja UO Kemhan Tahun 2021 dan Penyampaian Program serta Anggaran Kemhan Tahun 2022. Selain itu, pada Rapim UO Kemhan ini juga, mendengarkan penyampaian materi oleh Irjen Kemhan Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana tentang Atensi Terhadap Kinerja UO Kemhan Tahun 2021, serta Karorenku Setjen Kemhan Brigjen TNI Sukabi tentang Program dan Anggaran Tahun 2022.
Di akhir acara, Sekjen Kemhan menyerahkan penghargaan kepada Tiga Satker yang meraih Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Tahun 2021, yakni Biro Hubungan Masyarakat Setjen Kemhan, Direktorat Kesehatan Ditjen Kuathan Kemhan serta Pusat Bahasa Badan Pendidikan dan Latihan Kemhan.
Turut hadir pada Rapim UO Kemhan 2022 yang diselenggarakan secara virtual dan tatap muka, Pejabat Eselon I dan II Kemhan, Warek I Unhan, Ketua Bidang Litbang Standardisasi Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dan Kepala Pusat Cadangan Logistik Strategis (PCLS) serta perwakilan dari Mabes TNI dan Angkatan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.
Baca juga: Terjadi Kerumunan Massa Ditengah Kasus Covid-19 Capai 600 Orang di Purwakarta, Satgas Kecolongan?