Porosmedia.com, Bandung – Dalam peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) ke-29 tingkat Kota Bandung, Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, Soni Bachtiar, memaparkan capaian dua tahun terakhir dalam menangani lansia terlantar. Berdasarkan data internal Dinsos, terjadi penurunan signifikan jumlah kasus lansia terlantar di Kota Bandung, yang diklaim sebagai hasil dari kolaborasi lintas sektor dan peningkatan kesadaran masyarakat.
Pada 2024 tercatat 455 kasus lansia terlantar, mengalami penurunan 40,2% dari tahun sebelumnya. Hingga 11 Juni 2025, jumlah tersebut diklaim tinggal 85 kasus, atau turun 77,2% dibanding periode yang sama tahun lalu. Soni menyebut bahwa angka ini menunjukkan perbaikan tanggung jawab keluarga terhadap orang tua mereka.
Namun di balik data tersebut, publik masih bertanya: apakah penurunan ini hasil dari sistem yang benar-benar kokoh atau sekadar laporan administratif? Validasi independen dan transparansi data menjadi penting agar capaian ini tidak berhenti pada angka optimistis belaka.
Soni menggarisbawahi bahwa Kota Bandung telah memiliki Perda No. 2 Tahun 2021 tentang Kota Ramah Lansia, namun implementasi perda ini masih membutuhkan pemantauan yang lebih ketat. Salah satunya terkait data lansia yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yakni 94.478 jiwa dari total 266.552 lansia yang tercatat secara administratif.
“Sekitar 85.000 lansia sudah menerima bantuan sosial. Masih ada sekitar 9.000 yang belum terlindungi. Ini menjadi PR besar kami,” ujar Soni.
Hal yang tak kalah penting, menurut Soni, adalah memperhatikan dimensi psikologis, terutama bagi lansia laki-laki yang kerap menyembunyikan tekanan mental akibat masalah ekonomi, kehilangan pasangan, atau PHK.
“Dalam banyak kasus, para bapak-bapak justru paling diam, tapi menyimpan luka yang dalam. Ruang curhat lansia kami hadirkan agar mereka punya tempat berbicara,” ungkapnya.
Dinsos Kota Bandung juga meluncurkan program inovatif melalui kerja sama dengan hotel dan restoran untuk mendistribusikan surplus makanan layak konsumsi. Program ini diklaim mampu menyumbang hingga 5.000 porsi makanan per hari tanpa membebani APBD.
“Kalau kita hitung Rp40.000 per porsi, ini bisa setara Rp72 miliar dalam setahun. Ini bukan utopia, ini riil,” kata Soni.
Namun demikian, konsistensi pengawasan distribusi, ketepatan sasaran, dan keamanan pangan menjadi hal krusial. Sebab, mendistribusikan makanan berlebih dari hotel kepada lansia tidak boleh hanya dilihat sebagai solusi teknis, tapi harus dijamin sisi kehormatannya.
Lebih lanjut, Soni menyebut Kota Bandung kini masuk 10 besar kota dengan indeks kesehatan sosial tertinggi, dan berdasarkan survei Good Stat 2024, berada di posisi ketiga sebagai kota pilihan untuk masa pensiun.
Namun, capaian ini harus diuji dari sisi pemerataan manfaat. Jika indeks tinggi hanya dirasakan kelompok lansia menengah-atas, maka lansia miskin tetap terpinggirkan. Pertanyaan pentingnya: apakah Bandung benar-benar ramah bagi semua lansia, atau hanya bagi sebagian yang beruntung secara ekonomi dan sosial?
Soni juga menegaskan bahwa meningkatnya preferensi lansia luar kota untuk tinggal di Bandung bisa membuka potensi ekonomi di sektor perumahan dan hunian lansia. Tapi, pengelolaan kebijakan ini perlu kehati-hatian agar tidak menjadikan layanan sosial sebagai komoditas investasi semata.
Ia berharap HLUN 2025 tidak berhenti sebagai seremoni tahunan, melainkan menjadi pengingat bahwa pelayanan terhadap lansia bukan belas kasihan, melainkan hak yang wajib dijamin negara dan pemerintah kota.
“Dengan komitmen dan kolaborasi nyata, bukan hanya wacana, Bandung bisa menjadi kota yang benar-benar ramah lansia,” tutupnya.
