Porosmedia.com, Bandung – Pemerintah Kota Bandung menyatakan dukungan penuh terhadap proses hukum yang tengah dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat terkait dugaan tindak pidana korupsi dana hibah Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bandung tahun anggaran 2017, 2018, dan 2020.
Sekretaris Daerah Kota Bandung, Zulkarnain Iskandar, menyampaikan bahwa Pemkot tidak akan mentoleransi praktik-praktik penyimpangan anggaran yang mencederai kepercayaan publik.
“Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Kejati Jabar. Pemerintah Kota Bandung tidak akan memberi ruang bagi siapa pun yang terbukti menyalahgunakan wewenang dan merugikan keuangan negara,” tegas Zulkarnain, Jumat 13 Juni 2025.
Zulkarnain menekankan bahwa meskipun peristiwa tersebut terjadi jauh sebelum periode kepemimpinan saat ini, Pemkot Bandung tidak akan lepas tangan. Justru, kejadian ini menjadi momentum untuk melakukan pembenahan serius terhadap sistem tata kelola hibah dan pengawasan internal di lingkungan pemerintahan.
“Kami berkomitmen memperkuat integritas birokrasi dengan memperbaiki prosedur pengajuan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana hibah, serta mengefektifkan fungsi pengawasan yang selama ini masih lemah,” ujarnya.
Pemkot Bandung juga menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara (ASN) wajib menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan taat hukum dalam menjalankan tugas.
“Tidak boleh ada toleransi terhadap penyimpangan. Setiap ASN harus bekerja berdasarkan aturan dan etika jabatan. Kasus ini menjadi pelajaran penting agar tidak terulang di masa mendatang,” tambahnya.
Terkait dengan kekosongan jabatan imbas dari proses hukum ini, Pemkot Bandung memastikan akan segera mengambil langkah administratif guna menjaga kelangsungan pelayanan publik dan fungsi organisasi.
“Penunjukan pejabat pengganti akan segera dilakukan agar roda pelayanan publik tidak terganggu. Prinsipnya, pemerintah harus tetap berjalan dan melayani masyarakat secara optimal,” tandas Zulkarnain.
Pemerintah Kota Bandung akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan proses ini berjalan transparan, adil, dan memberikan efek jera bagi siapa pun yang mencoba menyalahgunakan amanah publik.
