Porosmedia.com, Jakarta – Isu pertambangan terus menjadi sorotan publik, terutama saat bersinggungan dengan kelestarian lingkungan hidup dan hak asasi manusia (HAM). Guna memperkaya perspektif publik serta mendorong dialog konstruktif, Adventure Documentary Festival Academy (ADFA) menggelar talkshow bertajuk “Lingkungan & Tambang dalam Perspektif HAM & Media”.
Acara tersebut berlangsung pada 14 Februari 2026 di Ruang Kamer Kretek Bakoel Koffie, Gedung Post Kantoor, Jakarta. Momentum yang bertepatan dengan Hari Kasih Sayang ini diisi dengan diskusi mendalam mengenai dampak pertambangan yang tidak bertanggung jawab terhadap ekosistem dan ekonomi masyarakat.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber lintas disiplin, di antaranya: Mugiyanto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia RI; Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, SH, MH, Guru Besar Hukum Pertambangan Universitas Hasanuddin; Prof. Dr. Tukirin Partomihardjo, Pakar Biologi/Botanis dan Founder Forum Pohon Langka Indonesia; Nicolaus Lumanauw, PhD, Ketua ETSDC sekaligus Dewan Pembina ADFA; Narliswandi Iwan Piliang, Direktur Pengembangan PT PFN (Persero); Irendra Radjawali, Pakar Ekologi dan Pegiat Drone (Bintang Tamu).
Nana Astryd, perwakilan dari ADFA, menegaskan bahwa relasi antara industri tambang, lingkungan, dan publik sering kali dimediasi oleh pemberitaan. “Media berperan penting dalam membentuk opini publik dan mengawal akuntabilitas. Namun, tantangan seperti ketimpangan informasi dan dominasi narasi korporasi sering kali membuat suara warga terdampak menjadi minim,” ujarnya.
Senada dengan hal tersebut, Wamen HAM Mugiyanto mengapresiasi langkah ADFA dalam mengangkat isu masyarakat adat dan penegakan HAM. “Saya bangga ADFA memilih topik ini. Kami di Kementerian HAM siap membuka diri dan bersinergi dengan siapapun. Silakan melapor jika dijumpai pelanggaran di lapangan,” tegas mantan aktivis tersebut.
Dari sisi hukum, Prof. Abrar Saleng menyoroti pentingnya regulasi yang kuat dan sanksi tegas yang memberikan efek jera bagi pelanggar aturan pertambangan. Sementara itu, Prof. Tukirin Partomihardjo memaparkan besarnya kerugian ekonomi akibat kerusakan ekologi yang dipicu praktik tambang serampangan.
Di sisi lain, Irendra Radjawali memberikan perspektif inovatif mengenai penggunaan teknologi drone. Ia memaparkan bagaimana drone dapat menjadi alat bukti otentik untuk merekam kerusakan lingkungan, sekaligus memberikan pembekalan keterampilan bagi warga agar mampu melakukan pengawasan mandiri.
Sebagai penutup, Dewan Pembina ADFA, Nicolaus Lumanauw, mengungkapkan komitmen organisasi untuk terus memberikan edukasi kepada publik. Selain persiapan film sejarah “Sisingamangaraja XII”, ADFA juga tengah memproduksi film bertema lingkungan dan tambang.
”Ini adalah bagian dari tanggung jawab sosial kami untuk memperkaya kesadaran publik mengenai isu-isu strategis melalui karya audio visual,” pungkas Nicolaus.
Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi pendalaman materi bagi para peserta untuk membedah lebih lanjut problematika industri ekstraktif di Indonesia.
