Porosmedia.com, Bandung – Ketika deru modernisasi perlahan membungkam suara bahasa ibu dan toponimi lokal mulai terasing di tanah sendiri, sebuah alarm kebudayaan berbunyi dari Gedung Sate. Musyawarah Majelis Sunda (MMS) secara tegas menyatakan bahwa “Sunda Raya” tengah berada di persimpangan jalan.
Dalam Musyawarah Tahunan ke-II MMS yang digelar baru-baru ini, kegelisahan kolektif akan pudarnya identitas Sunda dikristalisasi menjadi sebuah tekad politik-kebudayaan. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang membuka forum tersebut, menegaskan bahwa membangun Sunda Raya tidak boleh terjebak pada sekadar angka-angka ekonomi atau kemegahan infrastruktur.
Dedi Mulyadi menggarisbawahi kaitan organik antara ekologi dan identitas. Menurutnya, pemulihan lingkungan dan pelestarian bahasa adalah dua sisi dari koin yang sama.
“Ketika air tidak lagi mengalir, bahasa juga ikut mengering. Memuliakan sungai, hutan, dan bahasa Sunda adalah satu kesatuan peradaban yang tak terpisahkan,” tegas Dedi di hadapan para tokoh dan pinisepuh Sunda.
Komitmen ini bukan sekadar retorika. Dedi menginstruksikan penataan sungai dari Karawang, Indramayu, hingga Bogor sebagai simbol pemulihan jati diri. Baginya, ketegasan dalam membongkar bangunan yang menghalangi aliran air harus setara dengan ketegasan dalam menyingkirkan hambatan kebijakan yang memarginalkan bahasa Sunda di sekolah dan ruang pemerintahan.
Puncak dari musyawarah ini adalah penyerahan Manifesto Sunda Raya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dokumen strategis ini merupakan hasil dialektika panjang, termasuk Sawala Maya dan kajian akademik di Universitas Padjadjaran.
Presidium Pinisepuh MMS, Dindin S. Maolani, menyoroti bahwa keterpinggiran bahasa Sunda adalah persoalan struktural, bukan sekadar masalah minat masyarakat. “Bahasa Sunda terdesak karena kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak. Jika bahasanya runtuh, maka kedaulatan ekonomi dan kepemimpinan kita akan ikut rapuh,” cetus Dindin.
Ada empat agenda strategis dalam Manifesto tersebut untuk menyongsong Indonesia Emas 2045:
- Poros Budaya & Toponimi: Menjadikan bahasa Sunda sebagai bahasa pengantar pendidikan karakter dan mengembalikan nama-nama tempat (toponimi) sesuai akar sejarahnya.
- Keadilan Fiskal: Reformasi hubungan pusat-daerah untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam memberikan dampak nyata bagi masyarakat lokal.
- Dana Abadi Kebudayaan: Mendorong kemandirian finansial untuk pelestarian sastra dan seni agar tidak bergantung pada anggaran proyek tahunan yang fluktuatif.
- Kepemimpinan Sunda Raya: Penguatan sistem kepemimpinan yang berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal.
Selain aspek bahasa, MMS dan Pemprov Jabar tengah serius mengkaji penetapan hari lahir Jawa Barat yang lebih memiliki akar sejarah kuat. Dedi Mulyadi menyebut narasi Sri Baduga Maharaja (Siliwangi) sebagai kompas utama.
“Ini bukan soal romantisme masa lalu, melainkan upaya membangun identitas politik-kebudayaan yang jelas. Kita harus tahu ke mana arah peradaban ini melangkah,” tambah Dedi.
Hadirnya tokoh-tokoh nasional seperti Wakil Menteri Dalam Negeri Komjen Pol (Purn) Akhmad Wiyagus, serta tokoh senior seperti Burhanuddin Abdullah dan Taufiequrachman Ruki, menandakan bahwa gerakan “Sunda Raya” memiliki bobot strategis di tingkat nasional.
Bagi MMS, Sunda Raya bukan sekadar batas administratif, melainkan ruang hidup bagi nilai-nilai yang bermartabat. Mengembalikan bahasa ke ruang publik adalah langkah awal merebut kembali masa depan Jawa Barat yang berdaulat secara budaya.***
