Porosmedia.com, Pandeglang,– Resha Hidayatullah seorang mahasiswa Pandeglang menyerukan Pemkab Pandeglang untuk mengambil langkah serius dan sistemik dalam menangani bencana banjir yang terus berulang. Terbaru, 17 kecamatan terdampak banjir akibat pendangkalan sungai di wilayah Cilemer, Ciliman, dan Cilatak. Situasi ini diperparah dengan kerusakan lahan pertanian di beberapa wilayah, mengancam terjadinya gagal panen yang signifikan.
“Kami sangat prihatin karena masalah banjir ini bukan hal baru. Setiap musim hujan, daerah seperti Patia, Sobang dan Cikesik selalu menjadi langganan banjir, namun upaya pencegahan dari pemerintah daerah belum terlihat maksimal,” ujar Resha dalam pernyataannya, Selasa (5/12).
Menurut Resha, banjir yang melanda lima kecamatan yang dikabarkan sudah mulai suru merupakan daerah yang sebagian besar adalah lahan persawahan. Dan pada akhirnya sekalipun tidak memakan korban, banjir telah merendam lahan persawahan itu. Hal ini menunjukkan lemahnya perencanaan dan mitigasi bencana di Kabupaten Pandeglang.
“Pendangkalan sungai sudah terjadi lama, tetapi tidak ada langkah normalisasi yang memadai. Pemerintah hanya fokus pada respons darurat, bukan solusi jangka panjang,” tambahnya.
Selain itu Resha menyoroti beberapa kelemahan dalam tata kelola dan perencanaan daerah:
1. Pendangkalan Sungai Tidak Ditangani Serius – Pendangkalan di tiga sungai utama menjadi penyebab utama banjir, namun upaya pengerukan dan rehabilitasi ekosistem sungai belum dilakukan secara sistematis.
2. Kurangnya Infrastruktur Pengendalian Banjir – Hingga saat ini, daerah rawan banjir belum dilengkapi dengan tanggul, embung, atau saluran irigasi yang memadai.
3. Dampak Ekonomi yang Dikesampingkan – Kerusakan lahan pertanian berisiko menyebabkan gagal panen yang akan merugikan para petani, tetapi mitigasi khusus seperti asuransi pertanian atau pelatihan teknis belum terlihat.
Resha juga memberikan beberapa saran kepada Pemkab Pandeglang agar masalah banjir dapat ditangani secara efektif:
1. Normalisasi Sungai dan Rehabilitasi DAS – Pemkab harus segera melakukan pengerukan sungai dan menanam vegetasi penahan erosi di daerah aliran sungai (DAS).
2. Penguatan Infrastruktur – Pembangunan tanggul, embung, dan drainase modern harus menjadi prioritas, terutama di daerah rawan banjir seperti Patia dan Cikesik.
3. Edukasi dan Kolaborasi Masyarakat – Libatkan masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana, khususnya petani yang terdampak, dengan memberikan pelatihan dan akses teknologi tahan banjir.
4. Revitalisasi Tata Ruang – Pemkab perlu meninjau ulang tata ruang wilayah untuk melindungi area resapan air dari alih fungsi lahan yang tidak terkendali.
“Pemkab Pandeglang harus segera mengambil langkah strategis. Banjir bukan hanya bencana alam, tetapi juga dampak dari pengelolaan yang kurang baik. Masyarakat berhak mendapatkan solusi konkret, bukan sekadar bantuan sementara,” tutup Resha.
Berita ini menjadi pengingat bahwa bencana banjir di Pandeglang hanya dapat diatasi dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.
“Pemerintah tidak cukup hanya melakukan langkah preventi tapi harus mulai merancang langkah kuratif untuk pencegahan bencana banjir selanjutnya, karena diperkirakan menurut himbauan BMKG musim hujan ini bisa sampai bulan april”, tutup resha
