Porosmedia.com, Bandung – Pernyataan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Abdullah Mahmud (AM) Hendropriyono yang menyebut adanya pihak asing di balik gelombang demonstrasi di sekitar Gedung DPR/MPR pada 25 dan 28 Agustus 2025 menuai respons tajam.
Ketua Umum LSM Pemantau Kinerja Pemerintah Pusat dan Daerah (PEMUDA), Koswara Hanafi, dalam keterangan realesnya ke redaksi, Minggu, 31 Agustus 2025, meminta agar pernyataan tersebut tidak justru memperkeruh suasana. Menurutnya, seorang tokoh publik sekaliber Hendropriyono seharusnya memberikan keteduhan, bukan malah menimbulkan spekulasi yang berpotensi memanaskan keadaan.
“Dalam situasi sosial dan politik yang sensitif, setiap pernyataan publik memiliki dampak besar. Jangan sampai komentar yang tidak proporsional justru memicu gejolak lebih luas,” tegas Koswara dalam keterangannya.
Koswara menegaskan bahwa rangkaian unjuk rasa yang awalnya terjadi di depan Gedung DPR/MPR dan kemudian meluas ke berbagai daerah merupakan ekspresi kemarahan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, bukan semata-mata karena ada aktor yang menunggangi.
“Akar masalahnya jelas: kebijakan yang dirasakan memberatkan rakyat. Mulai dari kenaikan gaji pejabat, peningkatan tunjangan anggota DPR, hingga berbagai kebijakan fiskal yang membebani masyarakat,” ujarnya.
Menurut Koswara, rakyat sedang menghadapi situasi ekonomi yang sulit. Angka pengangguran dan kemiskinan meningkat, daya beli masyarakat menurun, sementara beban pajak justru kian bertambah. “Putaran ekonomi menjadi tidak stabil, kesenjangan semakin tajam, dan rakyat merasa tidak dilindungi,” tambahnya.
Lebih jauh, Koswara menyoroti kebijakan efisiensi pemerintah yang menurutnya menimbulkan efek domino pada kehidupan rakyat kecil. Alih-alih menghadirkan keadilan sosial, kebijakan tersebut justru dinilai menambah penderitaan.
“Ketika ekonomi rakyat sedang melemah, para elit justru sibuk bagi-bagi jabatan dan memamerkan gaya hidup mewah. Itu sangat melukai hati masyarakat,” katanya.
Selain itu, gaya komunikasi sejumlah pejabat yang dinilai arogan juga memperburuk keadaan. “Ucapan yang terkesan menantang rakyat hanya akan menambah bensin dalam bara kemarahan publik,” ungkap Koswara.
Koswara mengingatkan agar elite politik, termasuk anggota DPR yang notabene wakil rakyat, tidak abai terhadap aspirasi masyarakat. “Mereka seharusnya menjadi garda terdepan dalam mengawal kebijakan publik, bukan justru ikut memperlihatkan arogansi kekuasaan,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya kehati-hatian setiap pejabat dalam berbicara maupun membuat kebijakan. “Kondisi masyarakat saat ini sangat sensitif. Satu kata yang keliru bisa berakibat fatal,” tandasnya.
