Porosmedia.com, Kota Bandung – Hotel Preanger pada siang hari ini , 18 Nopember 2024 bertepatan dengan menjelang dua pekan kedepan akan pesta demokrasi digelar, guna pemilihan kepala daerah diberbagai kota dan kabupaten.
Begitu juga yang nampak jelas terlihat hari ini beberapa agenda politik mewarnai para kontestan yang akan tampil berperan mengambil simpati para konstituen disetiap kantong- kantong suara pada setiap daerah pemilihanya.
Dari mulai aksi serentak para parpol memasang baligho hingga spanduk yang memampang wajah paras para kandidat berikut tag motto sang calon, yang menorehkan pesan serta ekspetasi janji- janji seandainya, memperoleh suara yang signifikan.
Setelah beberapa hari yg lalu paska kampanye para kandidat pasangan calon gubernur dan wakilnya , melalui debat terbuka yang difasiliatasi oleh pemerintah provisi jawabarat .
Hari ini dihotel Preanger Bandung tanggal 18 Nopember 2024 dilaksanakan salah satu agenda konsolidasi purnawirawan TNI dan Polri oleh salah satu calon Gubernur Jawa Barat yaitu Dedi Mulyadi.
Dalam suasana penuh keterbukaan serta jalinan keakraban mewarnai jalanya agenda konsolidasi hari ini.
Terdapat beberapa upaya untuk menghadapi tantangan konsolidasi demokrasi Indonesia pasca pemilu dalam membangun pondasi yang kokoh menuju kematangan demokrasi. Pertama, transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik pasca pemilu. Isu pemilu curang yang penuh polemik dan menjadikan masyarakat terpolarisasi sangat membutuhkan pelurusan informasi. Munculnya kesadaran kolektif dalam mengawal isu-isu politik pasca pemilu menunjukkan kepercayaan publik pada proses demokrasi yang berjalan. Akses informasi yang transparan dan mudah diakses menjadi salah satu upaya menjaga harapan demokrasi.
Kedua, adaptasi teknologi dalam penyebaran informasi dan pengelolaan sistem komunikasi sebagai upaya transformasi digital mendukung berjalannya konsolidasi demokrasi. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat digunakan untuk memperkuat transparansi dalam memastikan pengambilan keputusan pemerintah dan memfasilitasi partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan.
Ketiga, memperkuat kapasitas kelembagaan. Peran badan-badan dan instansi pemerintahan haruslah berintegritas sesuai tupoksi masing-masing. Efektivitas dan efisiensi lembaga-lembaga demokratis dalam menjalan fungsi dan tugasnya sebagai pelayanan publik perlu menjadi perhatian utama. Partai politik dalam menjalankan fungsi rekrutmen dan kaderisasi menjadi penting dalam menjamin kualitas kader yang duduk di legislatif sebagai tonggak demokrasi. Wadah-wadah diskusi di ruang publik sudah seharusnya dapat menjangkau aspirasi masyarakat. Apabila kapasitas kelembagaan diperkuat, akan memunculkan praktik good governance yang sarat akan nilai-nilai demokrasi.
Keempat, sejalan dengan penguatan kapasitas kelembagaan, perlunya penguatan kepastian hukum. Penguatan kepastian hukum mencerminkan independensi dan integritas penegak hukum, regulasi, serta lembaga hukum itu sendiri. Kelima, aspek lain yang perlu diperhatikan juga adalah pendidikan politik, terutama bagi generasi muda, pendidikan politik perlu diperkuat untuk menghasilkan demokrasi yang lebih berkualitas dalam upaya menuju kematangan demokrasi.
