Porosmedia.com, Kota Cimahi – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Merah Putih (LMP) Kota Cimahi melakukan audensi terkait masalah salah satu warga Ciburuy KBB yang tersetrum kabel terkelupas di taman Alun-alun Kota Cimahi, pada 6 November 2023 yang lalu, dengan anggota Komisi III DPRD Kota Cimahi, Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Jawa Barat dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Cimahi, diruang komisi III DPRD Kota Cimahi, Jalan dra Djulaeha Karmita nomor 5 Cimahi Tengah, Rabu (22/11/2023).
Ketua Komisi III Yus Rusnaya, membenarkan adanya audensi tersebut, menurut Yus, hasil dari audensi dan penjelasan dari Disperkim Provinsi Jawa Barat, DPKP, dan LSM Laskar Merah Putih bahwa pemikirannya sama dengan Yus.
“Bahwa pemikiran sayapun sama dengan LMP ini, ada pekerjaan yang kurang maksimal, kenapa sampai seperti itu?,” Tanya Yus.
Apalagi ada kronologisnya dalam pembangunan taman Alun-alun Cimahi, ada suatu kebocoran-kebocoran dari atas ke Basman tempat parkir.
“Hal itu sebetulnya tidak perlu terjadi, lalu terjadi genangan-genangan air sehingga terjadi musibah ada salah satu kabel diduga terkelupas, hingga membawa korban, walaupun tidak memakan korban jiwa sampai meninggal,” ungkap Yus.
Tapi dalam hal ini, lanjut Yus dari dampak pembangunan taman Alun-alun tersebut, benar-benar tidak maksimal.
“Kalau memang pembangunan tersebut maksimal, seharusnya ada pengamanan, kenyamanan, dan dapat memberikan ketenangan bagi para pengunjung,” ucapnya.
Maka dari itu kata Yus, bila ternyata masih ada para pengunjung yang mengalami kecelakaan dari hasil pembangunan tersebut, berarti pembangunan tidak memenuhi standar operasionalnya.
“Berarti bila kenyamanan dan keamanan bagi pengunjung akan riskan sekali,” tandas Yus.
Maka dari itu menurut Yus kembali, karena dirinya selaku Ketua Komisi III, atas usulan-usulan dan masukan-masukan dari atas kritikan-kritikan dari LSM LMP Kota Cimahi itu harus disikapi.
“Dari masukan-masukan tersebut akan ditindak lanjuti bahwa pengamanannya seperti apa? Kenyamanan bagi warganya seperti apa? Bagi warga yang berkunjung ke taman Alun-alun Cimahi,” terangnya.
Jadi tambah Yus, Alun-alun Cimahi itu sebagai wisata Kota Cimahi seharusnya pembangunannya harus sempurna jangan asal-asalan.
“Seperti contoh saja dalam kenyaman parkir saja kurang memadai, masih untung ada halaman parkir kantor DPRD yang masih bisa dimanfaatkan oleh para pengunjung,” kata Yus.
Yus sendiri sangat menyayangkan adanya kejadian pengunjung yang tersetrum hingga viral.
Akhirnya pihak dari Komisi III juga menekankan kepada pihak pelaksana dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Distarkim Provinsi Jawa Barat, Hida Akfani.
“Kepada pihak pelaksana permasalahan ini agar segera disikapi dan ditindak lanjuti, karena memang ada anggaran untuk pemeliharaan, saya sudah menegaskan kepada pihak pelaksana agar kedepannya tidak lagi terjadi kecelakaan seperti ini,” tegas Yus.
Itupun diakui oleh Yus, bahwa dari pihak LMP menginginkan permasalahan ini untuk dibentuk tim panitia khusus (Pansus).
“Hal itu memang kami sikapi, namun terbentuknya Pansus tersebut harus ada persetujuan dari pihak pimpinan, jadi kalau sudah jadi Pansus, tidak hanya komisi III saja yang jadi Pansus komisi yang lainpun harus terlibat,” tandas Yus.
Begitu pula yang diungkapkan oleh Kepala DPKP Kota Cimahi Endang, menurutnya, kejadian-kejadian yang terjadi jangan sampai terulang kembali.
“Perbaikan-perbaikan taman Alun-alun ini untuk mengantisipasi seperti kejadian yang kemarin jangan sampai terulang lagi,” ucap Endang.
Jadi kata Endang dari pelaksana akan melengkapi hal-hal yang memang harus ditambahkan.
“Jadi setelah masa pemugaran selesai nanti kita bisa lakukan, itupun sudah diinformasikan kepada Distarkim Provinsi Jawa Barat, makanya kemarin sudah ada perbaikan kelistrikan, drainase, dan Alhamdulillah dari pihak Disperkim Jawa Barat sangat merespon cepat,” ucap Endang.
Itupun lanjut Endang, terkait masalah korban yang berita simpang siurnya viral bahwa korban meninggal.
“Namun kenyataannya padahal pada paska kejadian kita mengkonfirmasi kepada Puskesmas yang menanganinya, kata Puskesmas waktu dilakukan pemeriksaan anaknya masih shock, dan dua hari setelah stabil anak tersebut sudah dibawa pulang keluarganya,” ungkap Endang.
Begitu pula yang diungkapkan oleh Ketua Laskar Merah Putih Kota Cimahi Dicky Surahman, menurut Dia, pihaknya melakukan audensi tersebut tujuannya menyangkut tanggung jawab pihak Pelaksana pembangunan Taman Alun-alun Kota Cimahi dari Provinsi Jawa Barat.
“Yang pertama ada pemberitaan dari media sosial terkait ada anak yang tersengat oleh aliran listrik,” ungkap Dicky.
Karena menurut Dicky, pihaknya melihat dari kejadian tersebut, memonitor perhatian dari pihak pemerintah selama beberapa Minggu.
“Ternyata saya perhatikan tidak ada tanggapan sama sekali, kemudian juga yang kita lihat tidak ada klarifikasi sama sekali,” ucap Dicky.
Akhirnya kata Dicky, pihaknya melihat tidak adanya proaktif tersebut dari pihak pemerintah, akhirnya melakukan audensi kepada pihak komisi III, untuk dapat menyelesaikan solusi terbaiknya.
“Saya berharap komisi III ini mempertanyakan tidak masalah adanya pekerjaan dan kejadian didepan mata, di depan kantor DPRD Kota Cimahi, kemudian tindak lanjutnya seperti apa?,” Ungkap Dicky.
Dickypun akhirnya merasa cukup puas setelah dilakukan audensi dengan pihak komisi III DPRD Kota Cimahi.
“Alhamdulillah kita bisa dipertemukan dengan pihak-piha terkait dan kita mengusulkan kepada DPRD Kota Cimahi untuk membentuk Pansus,” terangnya.
Karena berdasarkan perencanaan pembangunan taman Alun-alun Kota Cimahi dari awal menurut Dicky, dari konsultan perencanaannya sudah ngaco.
“Dari konsultan perencanannya sudah banyak ngaco nih, dari proses pemenangan tender pun kita lihat ada hal yang lupa, tapi kan kita juga melihat ada kejanggalan, biasanya pemenang itu yang paling murah dengan kelengkapan yang lengkap,” tukas Dicky.
Tapi ini justru menurut Dicky pemenangnya ada mahal sedikit untuk konsultannya.
Audensi tersebut dihadiri sekitar 20 perwakilan anggota LSM LMP Kota Cimahi yang di Ketuai oleh Dicky Surahman, Ketua Komisi III Yus Rusnaya, anggota H Nabsun, H Hidayat, Euis Isop Romaya, Kepala DPKP Endang, dan dari PPK, Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Provinsi Jawa Barat, Hida Akfani. (Bagdja)
