Porosmedia.com, Bandung – Setelah melewati proses seleksi yang panjang dan ketat, Pemerintah Kota Bandung resmi melantik Iskandar Zulkarnain sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) definitif. Pelantikan digelar pada Kamis (5/6), disaksikan langsung oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, Wakil Wali Kota Erwin, jajaran Forkopimda, pimpinan DPRD Kota Bandung, serta seluruh kepala perangkat daerah.
Farhan menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan hasil dari sistem Talent Pool dan Talent Management berbasis meritokrasi yang telah diterapkan di lingkungan ASN Kota Bandung.
“Alhamdulillah hari ini kita resmi melantik seorang birokrat profesional dan berpengalaman. Proses seleksi dilakukan secara internal, transparan, dan sesuai kaidah merit system,” ujar Farhan.
Proses ini juga mendapat persetujuan resmi dari Gubernur Jawa Barat dan Kementerian Dalam Negeri, yang memperkuat legitimasi pengangkatan Iskandar Zulkarnain sebagai Sekda.
Tiga Tugas Berat Sekda Baru
Farhan menyebut tiga mandat utama yang harus segera dijalankan Sekda baru:
1. Percepatan rotasi, mutasi, dan promosi ASN yang sempat stagnan selama 18 bulan terakhir.
2. Pengelolaan masalah sampah dan lingkungan sebagai Ketua Satgas Sampah Kota Bandung, termasuk target pengurangan ritase ke TPA menjadi 100 ritase dan perluasan 700 Kawasan Bebas Sampah (KBS).
3. Penjagaan integritas pemerintahan agar Kota Bandung tetap meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Dengan Indeks Survei Pencegahan (ISP) masih rendah di angka 69 persen, ini menjadi ancaman nyata atas kinerja OPD yang rawan temuan.
Tujuh Masalah Prioritas yang Masih Membelit Bandung
Namun tantangan Sekda Zulkarnain tidak berhenti di situ. Ada tujuh masalah utama Kota Bandung yang belum terselesaikan dan kini menjadi pekerjaan rumah yang menuntut ketegasan serta integritas:
1. Revitalisasi pasar tradisional yang terhambat konflik lahan, anggaran, dan penolakan pedagang.
2. Kemacetan lalu lintas yang makin parah dan tidak terselesaikan dengan pendekatan sektoral.
3. Krisis air bersih dan monitoring manajemen PDAM yang belum menjangkau banyak warga pinggiran.
4. Kesehatan masyarakat perkotaan, khususnya peningkatan layanan puskesmas dan fasilitas kesehatan tingkat dasar.
5. Tingginya angka pengangguran terdidik, terutama lulusan perguruan tinggi yang tidak terserap dunia kerja lokal.
6. Ketimpangan pembangunan antarwilayah, dengan wilayah selatan dan timur kota masih tertinggal secara infrastruktur.
7. Maraknya mafia proyek dan ‘bekingan’ kontraktor, yang selama ini menggerogoti kualitas pembangunan dan kepercayaan publik.
Sekda Harus Independen dari Tekanan Politik
Di tengah dinamika pemerintahan daerah yang penuh lobi dan tekanan politik, Sekda Zulkarnain dituntut untuk menjaga jarak dari tarik-menarik kepentingan partai dan kelompok elit. Wali Kota Farhan secara eksplisit menegaskan bahwa Sekda tidak boleh tunduk pada tekanan politik dan tidak boleh membiarkan ASN terlibat dalam politik praktis.
“Integritas birokrasi adalah pondasi pemerintahan yang profesional. ASN harus netral, dan Sekda adalah penjaganya,” tegas Farhan.
Peran Publik: Dari Provokasi Jadi Aspirasi
Publik Bandung harus hadir bukan hanya sebagai penonton yang marah, tetapi juga sebagai bagian dari solusi kolektif. Warga bisa provokatif dalam mengkritik, tapi harus sekaligus mampu mewujudkan aspirasinya dalam bentuk gerakan nyata: mulai dari pengawasan partisipatif, pelaporan pelanggaran, hingga inisiatif lingkungan berbasis komunitas.
Sekda harus menjadi penghubung antara suara masyarakat dan kebijakan pemerintah, bukan sekadar operator teknokratis di balik meja.
Zulkarnain Harus Berani Lawan Bekingan dan Mafia Proyek
Iskandar Zulkarnain harus menunjukkan bahwa ia berbeda dari Sekda-Sekda sebelumnya. Ia bukan sekadar pemegang jabatan, tapi figur strategis dalam transformasi birokrasi. Dalam banyak proyek strategis daerah, publik mencium aroma pembekingan oleh oknum elit dan kontraktor licik yang biasa bermain ‘cantik’ dalam tender.
Zulkarnain dituntut untuk berani membongkar permainan kotor itu, termasuk keberanian memecat panitia proyek yang korup, serta menolak permintaan tidak etis dari pihak luar pemerintahan.
PR Besar dan Tantangan Nyata
Zulkarnain mewarisi berbagai PR dari pejabat sebelumnya, mulai dari reformasi manajemen ASN yang tertunda, tumpang tindih regulasi pengelolaan aset, hingga belum optimalnya digitalisasi pelayanan publik.
Ia juga menghadapi tantangan baru yang tidak ringan:
Mempercepat belanja APBD secara efisien dan tepat sasaran.
Mengharmonisasi kerja antar-OPD yang sering saling tumpang tindih.
Menjaga stabilitas birokrasi di tengah tahun-tahun politik menjelang Pilkada 2027.
Untuk itu, di tangan Sekda Iskandar Zulkarnain, Kota Bandung menaruh harapan besar akan kembalinya wibawa birokrasi. Ia harus menjadi penyeimbang antara visi politis Wali Kota dan kebutuhan rasional teknokrasi. Sekda bukan hanya jabatan administratif—ia adalah panglima garis depan dalam perang melawan pembusukan birokrasi dan kebiasaan lama yang koruptif.
Publik akan menilai bukan dari pidato, tapi dari tindakan. Zul diuji bukan oleh janji, tapi oleh keberanian.
Redaksi Porosmedia
