Porosmedia.com, Bandung – Gelombang perlawanan dari kalangan pekerja pariwisata terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) terus menguat. Aspirasi para pekerja yang menuntut keadilan dan kehidupan layak justru disebut dibalas dengan langkah represif melalui pengerahan aparat kepolisian.
Informasi yang berkembang di kalangan serikat pekerja menyebutkan, aparat dikerahkan untuk melakukan penyisiran ke sejumlah pool bus pariwisata. Langkah ini dinilai sebagai bentuk pengamanan terhadap suara kritis pekerja, yang sejak awal hanya memperjuangkan hak dasar untuk tetap bisa bekerja dan mencari nafkah.
“Yang diperjuangkan para pekerja pariwisata adalah hak untuk bertahan hidup, hak bekerja tanpa tekanan, dan hak atas rezeki yang tidak dimatikan oleh kebijakan yang tidak adil,” ungkap salah seorang perwakilan serikat.
Aksi Damai Dibalas Penjagaan Ketat
Sejumlah video yang beredar di kalangan pekerja menunjukkan kehadiran aparat di beberapa titik. Menurut aktivis SP3JB, tindakan tersebut tidak meredam opini publik, justru semakin memperkuat pandangan bahwa pemerintah daerah gagal membuka ruang dialog yang sehat dengan pekerja pariwisata.
“Alih-alih berdialog, yang dilakukan adalah pengerahan polisi. Ini bukan solusi. Rakyat hanya ingin menyampaikan aspirasi secara damai,” ujar salah satu Pekerja Pariwisata.
Dukungan dari Daerah Lain
Solidaritas terhadap perjuangan pekerja pariwisata Jabar juga datang dari berbagai daerah. Salah satu momen yang diingat adalah aksi damai di Yogyakarta saat KDM menghadiri sebuah acara di pondok pesantren. Sejumlah aktivis sempat membentangkan spanduk sebagai bentuk protes. Dukungan juga disebut datang dari kalangan tokoh lokal, termasuk desakan agar isu pariwisata ini mendapat perhatian nasional.
“Kita sama-sama berjuang agar pariwisata Jawa Barat kembali pulih dan membantu perekonomian di berbagai daerah,” kata seorang aktivis dari komunitas pariwisata.
Semangat Perlawanan Tak Padam
Meski menghadapi tekanan, para pekerja pariwisata menegaskan perjuangan mereka tidak akan berhenti. “Suara rakyat tidak bisa dipadamkan. Yang diperjuangkan adalah masa depan ribuan keluarga yang menggantungkan hidup dari roda pariwisata,” tegas perwakilan SP3JB.
Situasi ini menunjukkan adanya ketegangan antara kebijakan pemerintah daerah dan aspirasi pekerja lapangan. Publik kini menunggu, apakah pemerintah akan membuka ruang dialog konstruktif atau tetap bertahan dengan pendekatan keamanan.
