Bandung, porosmedia.com – Sejak dideklarasikan pada tanggal 24 januari 2022 di Monumen Perjuangan (Monju) kota Bandung, Jawa Barat, FPPI (Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia) TNI/Polri terus berupaya berbenah diri bergabung dalam satu rumah tangga besar, yang nantinya akan terus berkembang mulai Tingkat Pusat (Nasional), Daerah (Provinsi). Cabang (Kota / Kabupaten), Ranting (Kecamatan). Anak Ranting (Desa) diseluruh pelosok NKRI. FPPI bersumber dari PEPABRI, PPAD, PPAL, PPAU dan PP POLRI, yang ingin melanjutkan secara aktif pengabdianya terhadap NKRI.
Dengan Visi, melanjutkan pengabdian terhadap NKRI, dalam rangka membantu mencapai tujuan Nasional seperti yang tertuang dalam UUD’45 serta Misinya adalah Membantu, mengiringi, mengimbangi, mengoreksi dan meluruskan atas kebijakan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, bersama elemen-elemen lain bangsa Indonesia mencakup unsur dan aspek negara, dalam hal Kedaulatan negara RI, Keselamatan dan keamanan rakyat dan seluruh tumpah darah Indonesia, Mewujudkan kecerdasan dan kesejahteraan rakyat, Menciptakan perdamaian Nasional / Internasional.
Bersama Purnawiran Pejuang merangkul, mengajak, mendorong masyarakat, bersama sama, bersatu, kompak, saling menghargai dalam menciptakan situasi dan kondisi NKRI yang kondusif, menuju dan mencapai tujuan Nasional / Negara, berlandaskan Pancasila, UUD’45, Bhineka Tunggal Ika, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, 8 TNI wajib, Tri Brata dan Catur Prasetya Polri.
FPPI berusaha untuk mewujudkan organisasi yang solid dan valid diseluruh pelosok tanah air dari Sabang sampai Merauke, guna membantu dan mendukung situasi dan kondisi NKRI yang berdaulat, tidak dijajah oleh Negara manapun baik idiologi, poleksusbud dan hankam.
Pada Acara Pengukuhan Pengurus DPP Forum Purnawirwan Pejuang Indonesia pada hari Selasa, (08/02/2022) sengaja dipilih ditempat bersejarah yakni Gedung INDONESIA MENGGUGAT Jl. Perintis Kemerdekaan no 5 Bandung. Dewan Penasehat FPPI antara lain Laksamana Purn Slamet Soebijanto dan Mayjen Pur Kivlan Zen, serta Dewan Pembina yang diketuai Letjen Pur Yayat Sudrajat.
Dalam pidatonya ketua Presidium FPPI Kolonel Purn Sugengwaras, menyatakan disaat NKRI penuh carut marut, kehilangan persatuan, ketentraman, kedamaian dan keyamanan, diiringi kehilangan pekerjaan, pengangguran, tekanan phisis dan psikoligis dari aparat, namun abai terhadap membludaknya TKA Cina.
Disatu sisi tindakan kriminalisasi dan eksekusi terhadap para ulama, aktivis yang dianggap kritis terhadap pemerintah, di ada-adakan pasalnya walaupun sama sekali tidak ada kesesuaian. Hukum bukan lagi menjadi panglima, akan tetapi Panglima menjadi hukum.
Yang terbaru Edy Mulyadi, seorang aktivis dan wartawan senior sangat kritis terhadap pemerintah, hanya karena ungkapan yang sudah menjadi idiom sejak lama dalam berbahasa, ditahan dengan pasal yang dicari-cari. Berikutnya sebagai Ketua Presidium FPPI kami serukan menolak dengan tegas kepindahan Ibu kota baru, karena sangat berbahaya bagi keamanan Negara baik dari segi letaknya maupun geologinya, rapuh dan sangat gampang diserang dari berbagai penjuru oleh musuh. Pertahanan Negara dikemudian hari akan sangat gampang menyerah dari ancaman musuh. Sekali lagi kami menolak dengan sangat IKN baru tersebut. (Jt)
