Estetika Genteng di Atas Fondasi Pendidikan yang Retak

Estetika Genteng di Atas Fondasi Pendidikan yang Retak

Porosmedia.com – ​Entah angin apa yang membawa diskursus istana tiba-tiba bergeser ke urusan atap. Presiden Prabowo belakangan tampak terpikat pada ide penggantian atap seng menjadi genteng—sebuah proyek yang mungkin terlihat kokoh, merah bata, dan elok di depan lensa kamera. Padahal, jika kita jujur, tidak pernah ada demonstrasi massa yang menuntut “revolusi atap nasional.” Di saat yang sama, jutaan anak di pelosok negeri masih mendekap buku lusuh warisan tiga generasi di bawah plafon yang siap ambruk kapan saja.

​Ada ironi yang nyaris puitis di sini: negara sibuk memoles “mahkota” bangunan, sementara di dalamnya, manusia-manusia yang seharusnya menjadi subjek pembangunan justru terabaikan.

​Data Badan Pusat Statistik (BPS) bukan sekadar barisan angka dingin; ia adalah jeritan dari ruang kelas. Hanya sekitar 40% ruang kelas SD di Indonesia yang masuk kategori baik. Sisanya? Hampir separuhnya rusak sedang, dan lebih dari 10% rusak berat. Kondisi di jenjang SMP, SMA, dan SMK pun setali tiga uang dengan tingkat kerusakan antara 35% hingga 49%.

​Pemerintah memang menjanjikan renovasi bagi 10.440 sekolah. Namun, angka itu hanyalah “plester” kecil untuk luka yang menganga. Presiden sendiri memprediksi butuh waktu 30 tahun untuk memperbaiki semuanya. Tiga puluh tahun adalah durasi satu generasi. Artinya, kita secara sadar membiarkan satu generasi anak bangsa lulus dari sekolah yang lebih mirip gudang tua ketimbang laboratorium ilmu pengetahuan.

​Krisis ini bukan sekadar soal kenyamanan, melainkan keselamatan. Dengan 57% sekolah berada di zona rawan bencana (gempa dan banjir), membiarkan struktur bangunan tetap rapuh adalah sebuah pembiaran yang kriminal. Di beberapa kabupaten, rata-rata 50 bangunan sekolah ambruk setiap tahun. Setiap kali tembok runtuh, yang hancur bukan hanya bata dan semen, tapi juga rasa aman anak-anak kita.

​Tragedi paling memilukan datang dari Ngada, Nusa Tenggara Timur. Seorang bocah kelas IV SD mengakhiri hidupnya diduga karena tekanan ekonomi—hanya karena tak mampu membeli buku tulis dan pulpen. Ironi ini menampar wajah kita semua: di saat negara mendiskusikan material atap, ada anak yang nyawanya melayang karena akses pendidikan dasar seharga Rp10.000 gagal terpenuhi.

Tidak ada yang salah dengan genteng. Ia penting sebagai pelindung. Namun, kebijakan negara akan kehilangan arah jika tidak mampu membedakan mana kebutuhan struktural dan mana yang sekadar polesan kosmetik.

​Sejarah tidak akan mencatat sebuah bangsa dari megahnya warna atap bangunan pemerintahnya, melainkan dari seberapa terang lampu di perpustakaannya dan seberapa kokoh sekolahnya. Jika “genteng” lebih didahulukan daripada “buku,” maka yang bocor sebenarnya bukan hanya atap sekolah, melainkan akal sehat kebijakan kita sebagai bangsa.

​Sudah saatnya kita menaruh buku di atas genteng, bukan sebaliknya.