Porosmedia.com, Bogor – Kabut tipis yang menyelimuti hamparan kebun teh di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, pagi itu terasa dingin bukan hanya karena udara, tetapi juga oleh suasana muram yang menyelimuti sektor pariwisata setempat.
Deretan vila, hotel, dan area glamping kini tampak sepi. Banyak pintu masuk objek wisata dipasangi segel oleh petugas, menghadirkan pemandangan janggal di kawasan yang selama puluhan tahun menjadi ikon wisata dan denyut ekonomi masyarakat sejak era 1970-an.
Kebijakan penyegelan tersebut berdampak luas. Ribuan pekerja pariwisata — mulai dari pramusaji, pemandu wisata, petugas kebersihan, hingga pengusaha kecil di sekitar lokasi — kehilangan mata pencaharian. Situasi ini memunculkan gelombang keresahan sosial dan ekonomi yang kian terasa di berbagai lapisan masyarakat.
Kondisi itulah yang memicu reaksi keras dari Mulyadi, Anggota DPR RI dari Dapil Kabupaten Bogor sekaligus Dewan Pembina Partai Gerindra. Dalam keterangannya kepada awak media pada Jumat (3/9/2025), Mulyadi menyampaikan kekecewaannya terhadap kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang dinilai tidak mempertimbangkan dampak sosial ekonomi masyarakat.
“Saya sangat menyayangkan tindakan penyegelan yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di kawasan Puncak. Langkah tersebut telah mengganggu iklim wisata, investasi, dan menyebabkan ribuan pekerja kehilangan mata pencaharian,” ujar Mulyadi dengan nada tegas.
Menurutnya, kebijakan penyegelan seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi administratif atau penegakan hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi masyarakat lokal.
“Ini bukan semata urusan izin usaha. Dampaknya nyata dan berantai — menurunnya kunjungan wisatawan, berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan meningkatnya pengangguran,” jelasnya.
Mulyadi menambahkan, sektor pariwisata di kawasan Puncak memiliki keterkaitan erat antara pelaku usaha besar hingga pedagang kecil. “Jika satu rantai terhenti, maka seluruh ekosistem ekonomi lokal ikut terguncang,” tuturnya.
Ia juga mengingatkan bahwa stagnasi ekonomi di kawasan wisata dapat memunculkan dampak sosial lanjutan seperti meningkatnya angka putus sekolah, kriminalitas, dan kemiskinan baru.
Sebagai langkah nyata, Mulyadi berjanji akan turun langsung ke Puncak dalam agenda resesnya untuk meninjau kondisi masyarakat terdampak. Ia menegaskan bahwa kunjungannya bukan sekadar seremonial, melainkan upaya serius untuk menyerap aspirasi dan memperjuangkan solusi di tingkat nasional.
“Tujuan saya reses di kawasan Puncak adalah untuk menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang terdampak, agar pemerintah bisa meninjau kembali kebijakan yang memberatkan warga,” pungkasnya.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan dan desakan yang disampaikan oleh Mulyadi.
