Porosmedia.com, Bandung – Polemik terkait usulan pembukaan kembali rute penerbangan reguler di Bandara Husein Sastranegara Kota Bandung kembali mencuat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan sikap terbuka namun tetap menekankan pentingnya mencari solusi kolektif yang saling menguntungkan, khususnya antara Pemkot Bandung dan Pemprov Jabar.
Hal tersebut ditegaskan oleh Asisten Daerah II Setda Jabar Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Sumasna, dalam keterangan persnya di Bandung, Rabu (18/6/2025).
“Kita tunggu arah kebijakan dari pemerintah pusat. Harapannya, keputusan yang diambil benar-benar bisa memberi keuntungan strategis untuk kedua belah pihak,” ujar Sumasna.
Menurut Sumasna, Pemprov Jabar memiliki kepentingan vital dalam pengembangan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, yang terletak di Kabupaten Majalengka. Bandara tersebut diposisikan sebagai hub utama untuk melayani masyarakat Jabar bagian timur serta Jawa Tengah bagian barat.
“Kita dorong terus BIJB Kertajati sebagai pusat konektivitas baru, termasuk untuk mendukung pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Pasarnya sudah terbukti, terutama pada musim-musim tertentu,” tegasnya.
Ia juga menggarisbawahi bahwa keberlangsungan BIJB merupakan bagian dari strategi makro pembangunan infrastruktur Jabar yang telah dirancang sejak pemerintahan sebelumnya, dengan melibatkan anggaran besar dan dukungan lintas kementerian.
Meski demikian, Sumasna tidak menampik bahwa Bandara Husein Sastranegara memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Bandung, terutama sektor pariwisata, jasa, dan UMKM.
“Kami paham posisi strategis Husein sebagai bandara metropolitan. Mobilitas cepat di wilayah Bandung Raya jelas menjadi faktor penting pertumbuhan ekonomi. Karena itu, solusi terbaik bukan memilih satu dan mengorbankan yang lain,” ujarnya.
Sumasna berharap pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan dan stakeholder penerbangan, dapat merumuskan skema kolaboratif dan integratif, bukan pendekatan kompetitif yang saling melemahkan fungsi bandara.
Sejak operasional penuh BIJB Kertajati pada 2023, rute-rute penerbangan komersial di Bandara Husein dialihkan sepenuhnya. Namun hal ini menimbulkan konsekuensi signifikan, terutama dari sisi aksesibilitas dan waktu tempuh warga Bandung Raya menuju Kertajati yang masih dianggap kurang efisien.
Di sisi lain, kapasitas Husein juga terbatas akibat letak geografis dan kepadatan kota. Bandara ini dikelilingi permukiman padat dan wilayah militer, sehingga pengembangan fisik sulit dilakukan.
Dalam konteks ini, beberapa opsi yang sempat muncul antara lain:
Mengaktifkan kembali Husein untuk rute-rute pendek atau regional.
Menjadikan BIJB sebagai bandara utama dengan dukungan infrastruktur tol dan kereta cepat.
Membangun sistem shuttle intermoda terpadu antar bandara.
Sumasna menutup pernyataannya dengan ajakan agar semua pihak mengedepankan kepentingan bersama.
“Mari kita duduk bersama. Jabar ini luas, tantangannya juga kompleks. Jangan sampai pengelolaan bandara menjadi ajang tarik-menarik kepentingan. Ini soal masa depan konektivitas udara yang efisien dan berkeadilan,” pungkasnya.
