Porosmedia.com, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI sekaligus dosen tetap Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya, dan Universitas Pertahanan (Unhan), Bambang Soesatyo, menilai arah politik hukum pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini berada di jalur yang tepat (on the track). Pemerintah dinilai berupaya keras menjaga keseimbangan antara efisiensi birokrasi, pemberantasan korupsi, serta penguatan demokrasi substantif yang berkeadilan.
Dalam kuliah bertajuk “Politik Hukum dan Kebijakan Publik” di Universitas Borobudur, Jakarta, Sabtu (1/11/2025), Ketua DPR RI ke-20 itu menekankan bahwa kebijakan efisiensi dan penegakan hukum harus dijalankan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi agar tidak bergeser menjadi alat legitimasi kekuasaan.
“Keberanian Presiden Prabowo mengambil keputusan besar, seperti restrukturisasi BUMN, pemangkasan belanja negara hingga Rp306,7 triliun, serta penindakan terhadap perilaku koruptif dan pengusaha serakah, patut diapresiasi. Namun, kebijakan sebesar itu hanya akan bermakna bila dijalankan dengan nurani dan tanggung jawab moral. Hukum tidak boleh menjadi instrumen politik yang membenarkan penyalahgunaan jabatan,” ujar Bamsoet.
Ia menegaskan bahwa semangat efisiensi tidak boleh menyingkirkan nilai demokrasi dan keadilan sosial. Menurutnya, keberanian politik justru diuji saat pemerintah mampu membuka ruang pengawasan publik tanpa rasa takut terhadap kritik.
Efisiensi Anggaran dan Reformasi BUMN
Bamsoet menyoroti langkah efisiensi anggaran yang diumumkan Kementerian Keuangan pada awal 2025, yang memangkas sekitar 8 persen belanja operasional kementerian dan lembaga. Kebijakan tersebut, katanya, menjadi bagian dari upaya memperkuat program kesejahteraan rakyat dan pembangunan infrastruktur.
Namun, ia mengingatkan pentingnya menjaga kualitas pelayanan publik di tengah kebijakan pemangkasan tersebut. “Efisiensi bukan alasan untuk mengurangi hak rakyat terhadap pelayanan dasar. Justru di situlah ukuran moralitas kebijakan publik diuji,” tandasnya.
Selain itu, restrukturisasi besar-besaran di tubuh BUMN melalui pembentukan Badan Pengatur BUMN juga menjadi perhatian. Lembaga baru itu diberi mandat mempercepat transformasi bisnis dan memperluas investasi strategis nasional.
“Jika pemerintah ingin menjadikan BUMN lokomotif pembangunan, maka mekanisme pengawasan harus diperkuat. Jangan biarkan efisiensi dijadikan alasan menutup transparansi. Negara ini sudah terlalu sering kehilangan uang rakyat akibat lemahnya kontrol publik,” tegas Bamsoet.
Supremasi Hukum dan Demokrasi Substantif
Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini juga mengingatkan pentingnya konsistensi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai wujud penghormatan terhadap supremasi hukum. Beberapa putusan strategis, seperti pemisahan waktu penyelenggaraan pemilu nasional dan daerah, disebut belum ditindaklanjuti secara memadai oleh lembaga politik terkait.
“Ketika putusan MK tidak dijalankan konsisten, maka yang dikorbankan adalah kepastian hukum dan stabilitas demokrasi. Sikap pemerintah dan DPR terhadap putusan MK akan menjadi ukuran sejauh mana hukum benar-benar berdiri di atas semua kepentingan politik,” ujar Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum UNPAD itu.
Menurut Bamsoet, politik hukum seharusnya berfungsi memperkuat kontrol publik, bukan mempersempitnya. Setiap perubahan hukum besar, terutama yang berdampak pada ekonomi nasional dan tata kelola pemerintahan, harus melalui partisipasi masyarakat dan uji publik yang transparan.
“Demokrasi substantif tidak diukur dari banyaknya undang-undang yang dibuat, tetapi dari seberapa besar rakyat dapat memengaruhi arah kebijakan. Jika publik tidak tahu untuk apa kebijakan dibuat, legitimasi politiknya akan rapuh,” pungkasnya.
