Oleh: Yadi Suryadi (Ketua Aliansi Pemuda Anti Korupsi Jabar)
Porosmedia.com – Proses seleksi terbuka (open bidding) untuk kursi Direksi PDAM Tirtawening Kota Bandung kini tengah menjadi sorotan tajam. Sebagai salah satu BUMD dengan aset dan perputaran uang terbesar di Kota Bandung, suksesi kepemimpinan di Tirtawening bukan sekadar urusan teknis manajerial, melainkan pertaruhan integritas Pemerintah Kota Bandung di mata publik.
Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APAK) Jawa Barat mencium aroma pragmatisme yang kuat jika proses ini hanya berjalan di atas kertas formalitas. Kami mengingatkan dengan keras: PDAM bukan tempat ‘parkir’ bagi mereka yang berjasa secara politik, bukan pula ‘ATM’ bagi kepentingan kelompok tertentu.
Secara historis, jabatan direksi BUMD di Indonesia seringkali terjebak dalam pusaran Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Ada tiga indikasi kuat yang harus diwaspadai publik dalam open bidding kali ini:
- Kandidat “Boneka” dan Pengkondisian Skor: Kami mengkhawatirkan adanya calon-calon pendamping yang sengaja dihadirkan hanya untuk menggugurkan syarat administratif, sementara “pemenang” sebenarnya sudah dikantongi sebelum tes dimulai.
- Intervensi Invisible Hand: Seleksi ini melibatkan Panitia Seleksi (Pansel) yang dipimpin oleh Sekda. Pertanyaannya, sejauh mana Pansel mampu menjaga jarak dari tekanan elit politik atau pengusaha besar yang mengincar proyek-proyek infrastruktur air di Bandung?
- Rekam Jejak yang Diputihkan: Kami menuntut transparansi total. Jangan sampai ada kandidat yang memiliki catatan merah dalam pengelolaan keuangan di tempat sebelumnya, namun lolos karena kedekatan personal dengan pengambil kebijakan.
Sekda Kota Bandung dan Walikota adalah pemegang otoritas tertinggi dalam menentukan wajah PDAM ke depan. Jika mereka membiarkan proses ini disusupi oleh kepentingan transaksional, maka mereka sedang menanam bom waktu.
Idealitas Pansel tidak boleh hanya diukur dari lancarnya tahapan tes, tapi dari keberanian mereka untuk menggugurkan kandidat yang paling kompeten secara teknis sekalipun, jika terbukti cacat secara integritas. Kami menantang Walikota Bandung: Beranikah Anda memilih figur yang benar-benar independen dan berani memutus rantai mafia proyek di internal PDAM? Atau Anda justru terjebak dalam komitmen politik yang merugikan rakyat?
Kami di Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APAK) Jabar akan mengawal proses ini hingga pelantikan. Kami tidak akan ragu untuk:
- Melakukan penelusuran mandiri (independent background check) terhadap setiap nama yang masuk dalam 3 besar.
- Melaporkan ke Ombudsman atau KPK jika ditemukan kejanggalan prosedur atau indikasi suap dalam proses seleksi.
- Menyerukan mosi tidak percaya jika Direktur terpilih nantinya terbukti memiliki rekam jejak yang berafiliasi dengan kekuatan politik tertentu.
Open bidding ini adalah ujian bagi integritas kepemimpinan Kota Bandung. Jangan sampai polemik ini berkepanjangan hanya karena Pansel bermain api dengan aturan. Rakyat Bandung butuh air bersih yang terjangkau dan lancar, bukan Direktur yang hanya pandai menyenangkan atasan tapi buta terhadap penderitaan pelanggan.
Jangan jadikan seleksi ini sebagai drama teatrikal untuk melegitimasi kepentingan kroni!
