Porosmedia.com, Bandung – Ratusan massa yang tergabung dalam berbagai asosiasi transportasi, buruh tambang, dan elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (6/2/2026). Aksi ini membawa tuntutan utama terkait evaluasi kebijakan Gubernur Jawa Barat dalam sektor pengelolaan tambang.
Gerakan yang diinisiasi oleh Gerakan Peduli Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (GPPSDA-LH) ini menyoroti adanya ketimpangan antara visi “Jawa Barat Istimewa” dengan realitas di lapangan. Mereka menilai, kebijakan yang diambil saat ini berdampak signifikan terhadap keberlangsungan usaha dan kesejahteraan para pekerja di sektor tersebut.
Koordinator aksi perwakilan dari Serikat Buruh Nasionalis Indonesia Yadi Suryadi menyatakan bahwa penutupan sejumlah titik tambang tanpa solusi alternatif yang konkret telah memicu efek domino bagi ekonomi kerakyatan.
”Kami hadir untuk menyuarakan aspirasi para supir truk, buruh tambang, hingga pelaku UMKM di sekitar area tambang yang kehilangan mata pencaharian. Kami mendukung pembangunan berkelanjutan, namun harus ada keseimbangan agar kepercayaan pengusaha dan nasib buruh tidak tergerus,” ujar Yadi Suryadi perwakilan massa dari SBNi di sela-sela aksi.
Dalam selebaran aksi yang diterima Redaksi Porosmedia.com, terdapat tujuh elemen masyarakat yang menyatakan diri terdampak langsung oleh kebijakan tersebut, di antaranya:
- Supir truk tambang se-Jawa Barat.
- Buruh tambang dan pekerja proyek infrastruktur.
- Masyarakat terdampak penutupan tambang.
- Buruh batching plant dan supir molen.
- Pedagang kecil dan penyedia jasa pendukung (bengkel/tambal ban) di jalur tambang.
Massa menekankan bahwa aksi ini murni merupakan “Aksi Unjuk Rasa Damai”. Hal ini dibuktikan dengan agenda Shalat Jum’at berjamaah yang dilaksanakan di lokasi aksi sebagai bentuk tertib sipil dan religiusitas peserta aksi.
Melalui aksi ini, GPPSDA-LH dan aliansi pengusaha berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersedia membuka ruang diskusi yang lebih transparan. Mereka mendorong adanya regulasi yang tetap mengedepankan kelestarian lingkungan namun tidak mematikan roda ekonomi yang menjadi tumpuan ribuan keluarga.
Hingga berita ini diturunkan, perwakilan massa masih berupaya melakukan aksi demo dan audiensi dengan pihak berwenang di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jawa Barat guna menyampaikan petisi secara resmi.
