Piagam Amanah, Transparansi, Dan Tertib Administratif Lintas Generasi

Privat Royal Family Heritage Nuswantara

Avatar photo

Porosmedia.com – Prinsip Penjagaan Dokumen Original, Transparansi, Verifikasi, Kepatuhan, Penghormatan terhadap Hukum Nasional dan Internasional, serta Jejak Dokumenter bagi Generasi

​Referensi Administratif:

PRASASTY5A111G101 / CHORD 800

​Private • Non-Budgeter • Non-Affiliation

​I. MUKADIMAH

​Private Royal Family Heritage Nuswantara (RFHN) memandang seluruh rangkaian perjalanan administratif ini sebagai bagian dari Amanah Leluhur yang wajib dijaga dengan kejujuran, keterbukaan, ketertiban, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap hukum yang berlaku.

​Dalam kerangka piagam ini, kami menempatkan diri sebagai pihak yang mengemban amanah penjagaan dokumen original.

​Kedudukan tersebut tidak digunakan untuk menuntut keistimewaan, mendahului kewenangan lembaga berwenang, menyimpulkan hasil pemeriksaan secara sepihak, ataupun menetapkan nilai atau angka apa pun yang belum melalui proses verifikasi resmi.

​Tanggung jawab utama kami adalah menjaga keutuhan dokumen original beserta provenance-nya, menata tertib administrasi, menyampaikan informasi secara terbuka, memberikan ruang pemahaman konteks kepada pihak-pihak terkait, serta membuka dokumen dan data yang relevan untuk pencocokan dan verifikasi sesuai batas kewenangan masing-masing lembaga.

​Prinsip dasar yang dijalankan:

  • ​Dokumen dijaga.
  • ​Provenance dipertahankan.
  • ​Informasi disampaikan secara terbuka.
  • ​Data siap diverifikasi.
  • ​Kewenangan lembaga dihormati.
  • ​Ketentuan hukum diikuti.
  • ​Hasil pemeriksaan tidak didahului.

​II. VISI

​Menjaga Amanah Leluhur melalui pemeliharaan dokumen original dan provenance, kejujuran terhadap bukti, transparansi, keterbukaan terhadap verifikasi, penghormatan terhadap hukum nasional dan internasional, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tertib administrasi yang dapat diwariskan demi kemanfaatan masyarakat dan generasi mendatang.

​III. PRINSIP MORAL DASA SILA BANDUNG

​Private Full Mandate Royal Family Heritage Nuswantara menjalankan Amanah Leluhur dengan menjadikan Prinsip Moral Dasa Sila Bandung sebagai landasan etika dan moral dalam menghormati:

  • ​Pancasila;
  • ​Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
  • ​kesadaran Bela Negara;
  • ​hukum nasional Republik Indonesia;
  • ​hukum internasional yang relevan; serta
  • ​tata hubungan kelembagaan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

​Amanah Leluhur tidak ditempatkan di atas hukum. Sebaliknya, amanah ini diwujudkan melalui itikad baik, transparansi, tertib administrasi, penghormatan terhadap kewenangan lembaga, serta kesiapan penuh untuk diperiksa dan diverifikasi.

​IV. PEMBINA AMANAH DAN NILAI KEBANGSAAN

​Dalam struktur internal Amanah Private Royal Family Heritage Nuswantara, Jenderal TNI (Purn.) Tyasno Sudarto ditempatkan sebagai Pembina Amanah.

​Peran Pembina diarahkan pada pembinaan moral dan kebangsaan serta penjagaan nilai-nilai:

  • ​Pancasila;
  • ​UUD 1945;
  • ​kesadaran Bela Negara;
  • ​integritas;
  • ​tertib administrasi; serta
  • ​Prinsip Moral Dasa Sila Bandung.

​Latar belakang pengabdian beliau sebagai mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI dipahami sebagai bagian dari pengalaman kebangsaan dan pembinaan nilai di lingkungan internal Amanah.

​Penempatan posisi Pembina merupakan pengaturan internal RFHN dan bukan bentuk penggunaan, pelibatan, maupun pengalihan kewenangan institusional Tentara Nasional Indonesia (TNI), lembaga intelijen, atau lembaga negara mana pun.

​Pembina menjaga arah moral Amanah; Pemegang Mandat menjalankan Amanah; sementara lembaga negara, perbankan, perusahaan efek/sekuritas, lembaga penyimpanan dan penyelesaian/kustodian, regulator, serta seluruh pihak berwenang tetap menjalankan fungsi, pemeriksaan, dan kewenangannya masing-masing berdasarkan hukum yang berlaku.

​V. TUJUAN

​Piagam ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

  1. ​Menjaga dokumen original, provenance, dan kesinambungan dokumentasi lintas generasi.
  2. ​Membangun tata kelola administrasi yang berlandaskan kejujuran terhadap bukti, transparansi, keterlacakan, verifikasi, dan kepatuhan.
  3. ​Menjalankan Amanah Leluhur dengan berpedoman pada Prinsip Moral Dasa Sila Bandung serta penghormatan terhadap hukum nasional dan hukum internasional yang relevan.
  4. ​Menyampaikan informasi kepada pihak-pihak terkait secara bertahap dan sejak dini, sebelum memasuki tahapan verifikasi dan tindak lanjut lebih lanjut.
  5. ​Memberikan ruang kepada bank, perusahaan efek/sekuritas, kustodian, regulator, lembaga negara, dan pihak terkait lainnya untuk melakukan pencatatan, pencocokan, pemeriksaan, serta verifikasi sesuai kewenangannya masing-masing.
  6. ​Memastikan seluruh proses administratif ditempuh melalui saluran resmi, tanpa perantara/mediator tidak resmi dan tanpa meminta perlakuan khusus.
  7. ​Mendukung tertib kepatuhan hukum, termasuk identifikasi dan verifikasi data, program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU/PPT/PPPSPM), serta kewajiban fiskal dan perpajakan apabila menurut hukum memang timbul.
  8. ​Meminimalkan potensi kesalahpahaman, ambiguitas informasi, perbedaan pencatatan, manipulasi, maupun sengketa administratif melalui keterbukaan informasi sejak awal.
  9. ​Menegaskan bahwa proses pemberitahuan dan verifikasi tidak dimaksudkan untuk mendahului atau menetapkan nilai/angka yang belum nyata dan belum terverifikasi secara resmi.
  10. ​Mewariskan rekam jejak dokumenter dan administratif yang jujur, tertib, dapat ditelusuri, dan dapat diaudit/diperiksa kembali oleh generasi berikutnya.
Baca juga:  Satgas TMMD ke-126 Kodim 0601/Pandeglang Laksanakan Perehaban Musholla di Kampung Balado, Wujud Nyata Kepedulian TNI terhadap Sarana Ibadah Masyarakat

​VI. RUANG LINGKUP

​Ruang lingkup Piagam ini meliputi:

  1. ​Amanah Leluhur dan tata cara penjagaan dokumen original.
  2. ​Provenance, kronologi, dokumen sumber, dan alat bukti pendukung.
  3. ​Private Royal Family Heritage Nuswantara sebagai kedudukan utama Amanah.
  4. ​Private Full Mandate Royal Family Heritage Nuswantara / Trustee Administrative.
  5. ​Akta Induk dan dokumentasi administratif terkait.
  6. ​Master Certificate Apostille dan Certificate Apostille hukum internasional sesuai fungsi dan keabsahan masing-masing.
  7. ​Dasar hukum (Legal Basis) yang digunakan sesuai ruang lingkup dan kedudukannya.
  8. ​Kedudukan administratif Single Investor.
  9. ​Single Investor Identification (SID), IDX ID, referensi KSEI, Sub Rekening Efek (SRE), rekening, serta identifikasi administratif terkait.
  10. ​Binding Code / Referensi Internal RFHN: PRASASTY5A111G101 / CHORD 800.
  11. ​Kolom Catatan/Berita pada transaksi domestik.
  12. ​Penyampaian pemberitahuan administratif kepada lembaga terkait.
  13. ​Proses verifikasi, pencocokan, dan pemeriksaan dokumen original.
  14. ​Kepatuhan di bidang perbankan, pasar modal, APU/PPT, fiskal, dan perpajakan.
  15. ​Transparansi serta publikasi administratif.
  16. ​Pembentukan rekam jejak dokumenter dan digital lintas generasi.

​VII. PRINSIP KEMANDIRIAN, TANPA MEDIATOR, DAN TANPA PERLAKUAN KHUSUS

​Seluruh langkah administratif yang dijalankan dilakukan secara mandiri melalui jalur dan prosedur resmi.

​Kami tidak menggunakan mediator atau perantara tidak resmi, tidak meminta perlakuan istimewa, serta tidak meminta bank, sekuritas, kustodian, regulator, lembaga negara, maupun lembaga internasional untuk mengesampingkan ketentuan atau prosedur yang berlaku.

​Nama Pembina maupun pihak mana pun tidak digunakan untuk meminta keistimewaan administratif.

​Langkah administratif ditempuh secara bertahap sesuai saluran yang tersedia—dimulai dari layanan nasabah dan Customer Service, kemudian berlanjut ke unit terkait di bank, sekuritas, kustodian, fungsi kepatuhan, regulator, lembaga negara nasional, serta lembaga internasional yang relevan sesuai kewenangannya.

​Prinsip pelaksanaannya:

  • ​Menempuh saluran resmi.
  • ​Memberitahukan sebelum meminta tindak lanjut.
  • ​Tidak melampaui kewenangan lembaga.
  • ​Tidak menggunakan mediator tidak resmi.
  • ​Tidak meminta perlakuan khusus.
  • ​Membuka dokumen untuk pemeriksaan.
  • ​Mematuhi ketentuan yang berlaku.

​VIII. PERJALANAN ADMINISTRATIF DARI BAWAH

​Perjalanan Amanah ini sengaja ditempuh secara bertahap dari tingkat dasar, dimulai melalui mekanisme pelayanan dan hubungan administratif yang tersedia bagi kami selaku nasabah dan Single Investor.

​Setiap tahapan dijalankan untuk membangun:

  • ​kronologi yang runtut;
  • ​bukti pemberitahuan;
  • ​keterlacakan (traceability);
  • ​kesempatan pemeriksaan bagi pihak terkait; serta
  • ​kesinambungan administrasi.

​Langkah bertahap ini tidak dimaksudkan untuk mengabaikan atau menggantikan kewenangan lembaga mana pun, melainkan agar setiap pihak berwenang memiliki kesempatan untuk membaca, mencatat, mencocokkan, meminta klarifikasi, dan melakukan pemeriksaan sesuai ruang lingkup tugas dan kewenangannya.

​IX. TRANSPARANSI SEBELUM VERIFIKASI

​Sebelum memasuki tahapan verifikasi lebih lanjut, kami memilih melakukan pemberitahuan awal kepada pihak-pihak terkait, termasuk bank dan perusahaan sekuritas tempat kami memiliki hubungan administratif.

​Langkah ini bertujuan agar proses verifikasi memiliki konteks yang jelas sejak awal. Para pihak berwenang diharapkan dapat terlebih dahulu:

  • ​mengetahui dan membaca informasi;
  • ​mencatat dan mempelajari konteks;
  • ​mencocokkan data;
  • ​melakukan pembahasan; dan selanjutnya
  • ​melaksanakan verifikasi.

​Setelah tahapan tersebut, masing-masing lembaga menentukan tindak lanjut berdasarkan catatan sistem, kewenangan, prosedur internal, prinsip kepatuhan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

​X. KESIAPAN VERIFIKASI

​Kami menyatakan kesiapan untuk diverifikasi dan tidak mengharapkan suatu pernyataan diterima semata-mata atas dasar klaim sepihak.

​Apabila diperlukan sesuai prosedur yang berlaku, kami siap memperlihatkan dan mencocokkan:

  • ​dokumen original;
  • ​identitas administratif;
  • ​akta terkait;
  • ​Certificate Apostille;
  • ​referensi administratif;
  • ​SID, referensi KSEI, dan SRE;
  • ​bukti transaksi;
  • ​Catatan/Berita;
  • ​korespondensi;
  • ​catatan pelacakan (tracking); serta
  • ​dokumen pendukung relevan lainnya.

​Prinsip yang kami pegang: silakan diperiksa, dicocokkan, diverifikasi, dan diterapkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

​XI. CATATAN/BERITA DAN BINDING CODE / INTERNAL REFERENCE RFHN

​Pada transaksi domestik, nomenklatur yang digunakan adalah CATATAN / BERITA.

​Referensi internal RFHN:

Baca juga:  ​Klarifikasi Silsilah Resmi Keluarga Besar R.A.A. Wiranatakusumah Terkait Pembongkaran Dugaan Klaim Tanah Berbasis Dokumen Palsu

​PRASASTY5A111G101 / CHORD 800

​ditempatkan sesuai kedudukannya sebagai Binding Code / Referensi Internal RFHN sebagaimana digunakan dalam dokumentasi administratif RFHN.

​Referensi internal ini bukan kode resmi yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), bank, maupun perusahaan sekuritas.

​Dalam pengujian administratif, fokus perhatian terletak pada apakah Catatan/Berita tersebut tercatat, tetap utuh, dapat ditelusuri, dapat dicocokkan, dan dapat diperiksa pada catatan sistem yang relevan.

​XII. BUKAN PERSOALAN BESAR ATAU KECILNYA ANGKA

​Nominal pada transaksi pengujian administratif dapat dicantumkan dalam jumlah kecil, karena tujuan pengujian tersebut bukan untuk menilai besar atau kecilnya nominal transaksi, melainkan sebagai bagian dari identifikasi bukti transaksi.

​Fokus utama pada tahap ini adalah ketercatatan, keutuhan, keterlacakan, pencocokan, dan pemeriksaan Catatan/Berita.

​Dengan demikian, nominal transaksi pengujian tidak dengan sendirinya merupakan atau menunjukkan:

  • ​nilai historis dokumen;
  • ​Nilai Dividen yang Dinyatakan dalam Dokumen;
  • ​nilai investasi;
  • ​saldo;
  • ​proof of funds; maupun
  • ​nilai yang telah ditetapkan untuk tahapan berikutnya.

​Tahapan ini belum ditujukan untuk menentukan atau menghitung nilai maupun angka yang mungkin muncul berdasarkan hasil pemeriksaan resmi selanjutnya.

​XIII. TRANSPARANSI, KEPATUHAN, DAN APU/PPT

​Penyampaian pemberitahuan kepada bank, sekuritas, kustodian, regulator, dan lembaga terkait dimaksudkan untuk menghadirkan rekam informasi yang terbuka dan konsisten.

​Kami tidak berupaya menghindari proses pemeriksaan kepatuhan. Sebaliknya, data dan dokumen dibuka agar setiap lembaga dapat menjalankan fungsi:

  • ​identifikasi dan verifikasi;
  • ​Customer Due Diligence (CDD) / uji tuntas nasabah;
  • ​pemantauan dan pencocokan;
  • ​pemutakhiran data; serta
  • ​penerapan APU/PPT dan kewajiban kepatuhan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

​Melalui keterbukaan sejak awal, potensi kesalahpahaman, ketidakjelasan informasi, perbedaan pencatatan, penafsiran yang keliru, maupun sengketa administratif di kemudian hari diharapkan dapat ditekan.

​XIV. PEMBERITAHUAN SEBELUM PEMBAHASAN NILAI

​Seluruh pihak terkait perlu memiliki kesempatan untuk menelaah dan memeriksa terlebih dahulu sebelum membahas nilai apa pun yang mungkin timbul dari proses lanjutan.

​Urutan proses yang kami junjung tinggi adalah:

  1. ​pemberitahuan;
  2. ​transparansi;
  3. ​pencatatan;
  4. ​pencocokan;
  5. ​verifikasi;
  6. ​pembahasan antar-pihak;
  7. ​pemeriksaan kepatuhan; dan
  8. ​tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan serta kewenangan masing-masing.

​Pemberitahuan bukan merupakan bentuk persetujuan maupun pengakuan atas suatu nilai, melainkan bagian dari transparansi dan tertib administrasi sebelum memasuki tahapan berikutnya.

​XV. NILAI, INVESTASI, DAN KEWAJIBAN FISKAL

​Nilai yang tercantum dalam dokumen historis tidak ditetapkan sendiri oleh kami sebagai nilai aktual.

​Apabila di kemudian hari melalui pemeriksaan resmi terdapat nilai yang nyata, terverifikasi, dan sah untuk ditindaklanjuti, penempatannya tunduk pada hukum dan tata administrasi Republik Indonesia yang berlaku.

​Apabila nilai tersebut digunakan dalam aktivitas investasi melalui perusahaan sekuritas, seluruh pelaksanaannya mengikuti ketentuan perbankan, pasar modal, kustodian, SID, SRE, Rekening Dana Nasabah (RDN), kepatuhan, serta peraturan perpajakan yang berlaku.

​Kami juga tidak bermaksud menghindari kewajiban perpajakan. Apabila setelah proses verifikasi timbul kewajiban fiskal yang sah, pelaksanaannya mengikuti mekanisme resmi negara. Apabila ketentuan mengatur pemotongan atau pemungutan oleh pihak yang berwenang, penerimaan nilai bersih setelah pemenuhan kewajiban fiskal sesuai aturan diterima sepanjang seluruh proses tercatat dan didukung bukti resmi.

​Pembayaran kewajiban kepada negara tidak dilakukan melalui mediator tidak resmi atau rekening pribadi pihak yang tidak berwenang; hak negara harus dipenuhi melalui mekanisme resmi yang sah.

​XVI. PEMBERITAHUAN KEPADA LEMBAGA TERKAIT

​Sebagai bagian dari transparansi dan tertib administrasi, pemberitahuan mengenai rangkaian administratif RFHN telah disampaikan kepada pihak-pihak terkait sesuai hubungan administratif dan bukti korespondensi yang ada, mencakup lembaga negara, otoritas, bank, sekuritas, kustodian, serta pihak relevan lainnya sesuai fungsi dan kewenangannya.

​Penyampaian pemberitahuan ini ditujukan untuk membangun jejak administratif sejak awal, dan tidak berarti bahwa penerimaan korespondensi merupakan bentuk persetujuan atau pengakuan atas substansi yang masih memerlukan pemeriksaan dan verifikasi.

​XVII. PUBLIKASI DAN TRANSPARANSI PUBLIK

​Sebagai perwujudan prinsip keterbukaan, edukasi administratif, transparansi, dan pembentukan rekam jejak dokumenter lintas generasi, rangkaian administratif dan prinsip RFHN dipublikasikan melalui:

​POROSMEDIA.COM

(Dikelola di bawah PT. Poros Media Indonesia)

Portal berita/media siber independen

Baca juga:  Peduli Sesama, Dispenad Gelar Donor Darah HUT ke-74 Penerangan TNI AD

Nomor Tanda Daftar PSE: 005302.01/DJAI.PSE/07/2022

International Standard Serial Number (ISSN): 2962-6919

​Pemuatan melalui media siber independen ditempatkan sebagai rekam transparansi, edukasi informasi, dan kronologi publik, serta tidak menggantikan fungsi pemeriksaan dan verifikasi oleh bank, sekuritas, kustodian, regulator, maupun lembaga negara yang berwenang.

​Prinsip utamanya:

  • ​Disampaikan kepada lembaga terkait.
  • ​Dibuka untuk verifikasi.
  • ​Dipublikasikan untuk transparansi.
  • ​Dipertahankan sebagai jejak bagi generasi.

​XVIII. AMANAH LELUHUR UNTUK KEMANFAATAN UMAT

​Amanah Leluhur bukan landasan untuk menuntut keistimewaan, melainkan tanggung jawab untuk menjaga kejujuran, dokumen original, provenance, integritas, transparansi, kepatuhan, dan pertanggungjawaban lintas generasi.

​Amanah ini diarahkan bagi kemanfaatan masyarakat/umat, dengan tetap menghormati hukum, hak pihak lain, kewenangan lembaga, serta kepentingan negara. Kami memilih proses yang terbuka dan dapat diperiksa, tanpa mencari jalan pintas.

​XIX. TERTIB ADMINISTRATIF DAN BELA NEGARA

​Tertib administrasi dipahami sebagai bagian dari kesadaran Bela Negara dalam kapasitas kewarganegaraan, yang diwujudkan melalui ketertiban, integritas informasi, transparansi, kepatuhan terhadap hukum, penghormatan terhadap institusi, serta dukungan terhadap stabilitas ekonomi nasional.

​Dalam konteks ini, Bela Negara bukan permintaan keistimewaan, melainkan menjalankan amanah melalui jalur yang sah, tertib, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

​XX. JEJAK UNTUK GENERASI

​Rangkaian perjalanan ini ditujukan tidak hanya untuk masa kini, tetapi juga untuk mewariskan kepada generasi berikutnya rekam jejak yang dapat diperiksa, meliputi:

  • ​dokumen original yang terjaga;
  • ​provenance yang berkesinambungan;
  • ​kronologi yang tertib;
  • ​korespondensi yang dapat ditelusuri;
  • ​referensi dan catatan pelacakan (tracking);
  • ​bukti publikasi;
  • ​dasar administratif;
  • ​catatan koreksi; serta
  • ​pembedaan yang jelas antara fakta, penafsiran, dan hal yang masih memerlukan verifikasi.

​Dengan demikian, generasi berikutnya dapat mengetahui dokumen apa yang dijaga, bagaimana perawatannya, kepada siapa pemberitahuan disampaikan, apa yang telah diperiksa, apa yang masih menunggu verifikasi, serta bagaimana amanah tersebut dijalankan.

​XXI. PRINSIP PENGENDALI

  • ​Transparan sejak awal.
  • ​Tercatat sejak awal.
  • ​Dapat ditelusuri sejak awal.
  • ​Dokumen original dijaga.
  • ​Provenance dipertahankan.
  • ​Memberitahukan sebelum meminta tindak lanjut.
  • ​Siap untuk diperiksa dan diverifikasi.
  • ​Tanpa mediator tidak resmi.
  • ​Tanpa perlakuan khusus.
  • ​Tidak melampaui kewenangan lembaga.
  • ​Mengikuti aturan yang berlaku.
  • ​Tidak mendahului hasil pemeriksaan.
  • ​Tidak menetapkan nilai yang belum terverifikasi.
  • ​Menghormati kewajiban kepatuhan dan fiskal yang sah.
  • ​Menjaga Amanah Leluhur untuk kemanfaatan umat.
  • ​Meninggalkan jejak yang baik dan tertib bagi generasi berikutnya.

​PENUTUP

​Kami mengemban amanah penjagaan dokumen original. Kami menjaga dokumen, menjaga provenance, menempuh jalur resmi secara bertahap dari bawah, menyampaikan informasi kepada pihak terkait sebelum melangkah lebih jauh, serta membuka diri terhadap pencocokan, pemeriksaan, pembahasan, dan verifikasi.

​Kami tidak menggunakan mediator tidak resmi, tidak meminta perlakuan khusus, tidak menggunakan kedudukan Pembina untuk meminta keistimewaan dari negara atau lembaga mana pun, tidak mendahului hasil pemeriksaan, serta tidak menetapkan sendiri nilai yang belum terverifikasi.

​Kami menghormati kewenangan bank, sekuritas, kustodian, regulator, lembaga negara, dan pihak terkait lainnya, serta menjalankan Amanah berdasarkan Prinsip Moral Dasa Sila Bandung, dengan menghormati Pancasila, UUD 1945, hukum nasional, dan hukum internasional yang relevan. Kami siap mengikuti ketentuan yang berlaku dan siap diverifikasi.

​Seluruh langkah ini dijalankan dalam satu kesadaran:

​Amanah Leluhur harus dijaga dengan kejujuran terhadap bukti, transparansi, tertib administrasi, penghormatan terhadap hukum, serta tanggung jawab untuk meninggalkan jejak yang baik bagi umat dan generasi berikutnya.

 

​PRIVATE ROYAL FAMILY HERITAGE NUSWANTARA

​Private • Non-Budgeter • Non-Affiliation

​Referensi Administratif:

Djatidiri Kusumah PRASASTY5A111G101 / CHORD 800