Porosmedia.com, Bandung – Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025 kembali memicu perdebatan publik menyusul alokasi dana hibah senilai Rp10.491.700.000 (Rp10,49 miliar) kepada Yayasan Tim Hukum Jabar Istimewa. Alokasi anggaran dalam skala masif ini menuai kritik tajam dari elemen masyarakat sipil, pemerhati kebijakan publik, hingga kalangan pengamat, karena dinilai menerobos berbagai rambu regulasi dan sarat akan potensi konflik kepentingan.
Sorotan utama mengarah pada ketidaksesuaian lini masa administratif antara pendirian yayasan, pengesahan hukum, dan mekanisme perencanaan anggaran daerah. Berdasarkan data publik dan dokumen resmi, yayasan tersebut baru memperoleh pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM pada 29 April 2025 melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0007137.AH.01.04 Tahun 2025. Namun, dalam kurun waktu yang tergolong sangat singkat, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 2451/KU.03.11.02/KESBAK langsung ditandatangani pada 3 Oktober 2025.
Tabrakan Regulasi: Dari Syarat Usia hingga Perencanaan Anggaran
Keberadaan yayasan “seumur jagung” yang langsung menikmati kucuran dana miliaran rupiah ini dinilai menabrak sejumlah ketentuan normatif pengadaan dan pengelolaan keuangan daerah:
- Syarat Masa Terdaftar Organisasi: Berdasarkan ketentuan umum administrasi dan persyaratan teknis penerima hibah pemerintah daerah, organisasi atau yayasan lazimnya diwajibkan telah terdaftar dan aktif secara sah minimal selama tiga tahun berturut-turut di wilayah setempat.
- Kesesuaian Dokumen Perencanaan (Permendagri No. 77 Tahun 2020): Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa pemberian hibah wajib didasarkan pada usulan tertulis dari calon penerima yang masuk dan terakomodasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setahun sebelumnya.
Secara logika tata kelola keuangan, sebuah entitas yang baru berdiri dan mendapatkan pengesahan pada April 2025 secara administratif nyaris mustahil melewati tahapan penyusunan RKPD dan penganggaran APBD murni yang prosesnya telah berjalan sejak tahun sebelumnya.
Pengamat kebijakan publik, Nandang Suherman, menilai loncatan birokrasi ini sebagai bentuk bypass anggaran yang tidak lazim. Menurutnya, tanpa adanya intervensi atau pengaruh dari pemegang kekuasaan, kecil kemungkinan sebuah lembaga baru dapat langsung meraup kucuran dana publik sebesar itu dalam tahun anggaran yang sama.
Bayang-Bayang Konflik Kepentingan dan Independensi Bantuan Hukum
Polemik ini kian meruncing tatkala publik menyoroti latar belakang pendirian serta struktur kepengurusan Yayasan Tim Hukum Jabar Istimewa. Penggunaan diksi “Jabar Istimewa” yang identik dengan jargon politik Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta fakta bahwa yayasan tersebut diinisiasi di lingkaran dekat sang gubernur, memantik kekhawatiran serius mengenai independensi penggunaan uang publik.
Terlebih lagi, posisi Ketua Yayasan dipegang oleh advokat senior Jutek Bongso, yang dikenal memiliki kedekatan profesional sebagai kuasa hukum keluarga besar Dedi Mulyadi. Situasi ini memunculkan dilema etis dan yuridis: ke mana arah loyalitas dan objektivitas kelembagaan ketika dana yang dikelola bersumber dari APBD (uang rakyat), sementara pimpinan intinya memiliki keterikatan personal dengan pengambil kebijakan di tingkat eksekutif?
Publik mempertanyakan garansi independensi lembaga tersebut apabila di kemudian hari terjadi sengketa hukum, aduan, atau konflik kebijakan antara masyarakat marjinal dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Alih-alih menjadi garda terdepan membela kepentingan rakyat kecil secara objektif, dikhawatirkan lembaga ini justru berfungsi sebatas instrumen pembelaan kepentingan lingkaran kekuasaan.
Pertanyaan Efisiensi, Duplikasi Program, dan Validitas Data Kinerja
Dari sudut pandang efektivitas program, alokasi hibah jumbo ini juga dipertanyakan urgensinya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebenarnya telah memiliki instrumen formal pelayanan hukum yang berjalan secara sistematis melalui Biro Hukum, HAM, serta kemitraan resmi dengan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di 27 kabupaten/kota yang terintegrasi dalam sistem SIDBANKUMDA.
Kucuran dana Rp10,4 miliar di luar sistem reguler tersebut dikhawatirkan memicu tumpang tindih kewenangan dan duplikasi program. Terlebih, validitas capaian kinerja yayasan sempat menuai sorotan publik akibat ketidaksinkronan data jumlah pengaduan yang dipublikasikan (antara angka 1.282 dan 1.179 pengaduan pada periode 2025), yang menyisakan selisih 103 laporan. Inkonsistensi data ini menuntut audit kinerja yang transparan agar akuntabilitas penggunaan anggaran publik dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan akurat.
Pembelaan Yayasan dan Sikap Bungkam Birokrasi
Menanggapi kritik yang berkembang, Wakil Sekretaris Yayasan Tim Hukum Jabar Istimewa, Novayandra Arinurdin, S.H., M.H., CLA, menyatakan bahwa seluruh proses pengajuan hingga pelaksanaan kegiatan telah berpedoman pada proposal, Rencana Anggaran Biaya (RAB), NPHD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pihaknya mengeklaim komitmen penuh dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana hibah tersebut secara administratif maupun substantif.
Kendati demikian, hingga laporan ini diturunkan, Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Jawa Barat selaku instansi teknis yang memproses penyaluran hibah belum memberikan penjelasan resmi maupun jawaban substantif saat dikonfirmasi awak media. Sikap tertutup dari otoritas birokrasi pengelola anggaran ini dikritik semakin memperkeruh ruang transparansi publik.
Kasus hibah Rp10,4 miliar ini menjadi ujian nyata bagi komitmen transparansi dan integritas tata kelola pemerintahan di Jawa Barat. Di tengah tuntutan reformasi birokrasi yang bersih, setiap rupiah uang rakyat menuntut mekanisme pertanggungjawaban yang terang-benderang, bebas dari konflik kepentingan, serta patuh mutlak pada koridor hukum yang berlaku. js
sumber : katrima.com, westjavatoday.com dan Panji S.H,







