Porosmedia.com – Setiap tanggal 9 November, dunia memperingati World Freedom Day (Hari Kebebasan Sedunia). Peringatan ini berakar dari momentum sejarah runtuhnya Tembok Berlin pada tahun 1989—sebuah simbol fisik tiranisme Perang Dingin yang hancur oleh gelombang gerakan sipil damai (Friedliche Revolution). Namun di era modern, narasi kebebasan tidak lagi sebatas meruntuhkan sekat beton setinggi 3,6 meter, melainkan bagaimana sebuah bangsa mengelola “ruang siber” agar kebebasan berekspresi tidak terancam oleh kontrol otoriter maupun anarki ujaran kebencian.
Pelajaran Sejarah: Kekuatan Informasi dan Keberanian Sipil
Secara historis, runtuhnya Tembok Berlin membuktikan dua hal mendasar dalam ilmu politik dan sosiologi media:
- Monopoli Informasi Selalu Gagal: Rezim otoriter Jerman Timur (GDR) berupaya menyensor arus data dan mengisolasi warganya selama 28 tahun. Kegagalan fungsi kontrol tersebut memuncak pada malam 9 November 1989, ketika pengumuman kelonggaran perjalanan yang disampaikan pejabat pemerintah memicu akselerasi informasi massa yang tak lagi dapat dibendung.
- Kekuatan Transisi Damai: Kebebasan sejati yang diakui dunia diraih tanpa kontak senjata militer, melainkan melalui konsistensi tuntutan transparansi dan penegakan hak asasi manusia oleh masyarakat sipil.
Bagi Indonesia, ikhtiar merawat kebebasan pasca-Reformasi memiliki benang merah yang sama. Kebebasan pers dan kebebasan berekspresi yang dinikmati hari ini adalah amanat konstitusi yang lahir dari koreksi atas sistem kekuasaan yang tertutup di masa lalu.
Ruang Siber Indonesia: Kebebasan Konstitusional vs. Tembok Digital
Dalam konteks domestik, kebebasan berekspresi di dunia siber dilindungi secara mutlak oleh hukum tertinggi negara. Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk berkomunikasi, memperoleh, mengolah, dan menyampaikan informasi menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hal ini diperkuat oleh ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) melalui UU No. 12 Tahun 2005 serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 19.
Namun, dinamika ruang publik digital hari ini dihadapkan pada perdebatan klasik: Apakah demokrasi perlu dibatasi atau didampingi?
Tuntutan atas pembatasan sering kali muncul akibat maraknya ujaran kebencian (hate speech), disinformasi terstruktur, dan polarisasi sosial di media sosial. Di sinilah letak titik krusial yang harus dipahami oleh seluruh elemen bangsa, mulai dari penyelenggara negara, insan pers, hingga para aktivis:
- Penegakan Hukum, Bukan Pembungkaman Kritik: Perspektif yang menyamakan “kritik kebijakan” dengan “kejahatan siber” adalah kekeliruan fatal dalam bernegara. Ketentuan perundang-undangan—seperti UU ITE maupun KUHP Baru—seharusnya memfokuskan penindakan pada kejahatan nyata (cybercrime), penipuan, serta ujaran kebencian berbasis SARA yang terbukti secara objektif memicu kerusuhan fisik.
- Perlindungan atas Kritik Publik: Sesuai jurisprudensi Mahkamah Konstitusi serta Pedoman Komprhensif Penegakan UU ITE, kritik yang diarahkan pada kinerja pejabat publik, lembaga negara, maupun evaluasi kebijakan tidak dapat ditarik ke dalam delik pencemaran nama baik. Kekuasaan yang sehat membutuhkan pengawas (check and balances), bukan pembelaan yang kebal dari koreksi publik.
Dilema Ujaran Kebencian dan Paradoks Toleransi
Di sisi lain, memperjuangkan kebebasan siber bukan berarti membiarkan ruang digital menjelma menjadi arena anarki. Filsuf Karl Popper dalam konsep Paradox of Tolerance mengingatkan bahwa masyarakat yang bersikap toleran tanpa batas terhadap tindakan intoleran pada akhirnya akan menyaksikan hancurnya toleransi itu sendiri.
Hari Kebebasan Sedunia mengajarkan bahwa kebebasan yang matang selalu bersanding dengan tanggung jawab (freedom with responsibility):
- Ujaran Kebencian Membunuh Kebebasan: Tindakan mendehumanisasi kelompok tertentu, menyebarkan hasutan kebencian SARA, serta melakukan perundungan digital (cyberbullying) bukanlah bentuk kebebasan berekspresi. Justru sebaliknya, tindakan tersebut merenggut hak orang lain untuk berpartisipasi dalam ruang publik secara aman.
- Tugas Aktivis dan Media Independen: Menghadapi ancaman polarisasi, peran pers independen dan aktivis masyarakat sipil tidak cukup hanya menuntut hak kebebasan bersuara, tetapi juga wajib mengedepankan etika komunikasi berbasis data yang sah, narasi tandingan (counter-narrative) yang edukatif, serta peningkatan literasi digital masyarakat.
Catatan Redaksi: Kebebasan yang Tumbuh Matang
Kebebasan di ruang publik siber tidak akan pernah tercapai melalui kontrol otoriter dari atas yang berdalih “pendampingan,” tidak pula melalui anarki digital yang mengabaikan etika dan martabat manusia.
Solusi mendasar bagi Indonesia adalah menegakkan supremasi hukum yang berkeadilan (rule of law). Negara wajib memberikan perlindungan penuh terhadap hak warga dan pers dalam mengawasi jalannya pemerintahan, sembari bertindak tegas dan proporsional terhadap kejahatan digital yang nyata.
Meruntuhkan “tembok-tembok” pembungkaman di satu sisi, dan membersihkan ruang siber dari “racun” kebencian di sisi lain, adalah cara terbaik bagi bangsa ini untuk memaknai Hari Kebebasan Sedunia secara bermakna dan berkesinambungan. (Red/PorosMedia)
