Porosmedia.com, Bandung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mendorong penguatan sinergi strategis bersama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Bandung guna mengoptimalkan program pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan. Konsep kolaborasi ini menekankan pentingnya peran kiai dan ulama sebagai penyeimbang sekaligus pengawal validasi kebijakan publik dari tingkat daerah hingga lingkup RW.
Hal tersebut ditegaskan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, saat membuka Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) II PCNU Kota Bandung yang berlangsung di Aula Kantor PCNU Kota Bandung, Minggu (25/10/2026).
Farhan menilai kemitraan antara pemerintah dan ulama bukan sekadar formalitas birokrasi, melainkan instrumen penting dalam memastikan setiap regulasi Pemkot tidak membentur koridor hukum dan nilai kepatutan di masyarakat.
”Kerja sama ini bersifat sangat strategis. Apa yang dilakukan oleh pemerintah itu harus mendapatkan validasi dari ulama,” ujar Farhan di hadapan pengurus PCNU dan para kiai.
Pencegahan Dini Keterlanjuran Kebijakan
Dalam pandangannya, keterlibatan institusi ulama idealnya dimulai sejak tahap perumusan awal kebijakan. Pola komunikasi dua arah secara berkelanjutan diyakini mampu mendeteksi potensi penyimpangan atau resistensi sosial secara lebih dini.
Farhan menggarisbawahi pentingnya saran masukan yang konstruktif ketimbang kritik pasca-penerapan regulasi. Menurutnya, sinergi yang utuh harus melahirkan formula solusi bersama atas kendala di lapangan.
”Kalau dianggap berpotensi melanggar sebuah prinsip atau mungkin melanggar sebuah hukum tertentu, maka dari awal sudah ada peringatan. Dan yang saya suka adalah tidak hanya peringatan, tapi kita sama-sama cari solusi,” tegasnya.
Optimalisasi Jejaring Komunitas Hingga Level Masjid
Selain fungsi pengawasan moral, Pemkot Bandung mendorong NU untuk mengambil peran konkret sebagai motor penggerak partisipasi warga. Modal sosial NU yang mengakar pada jejaring pesantren, pengajian, hingga takmir masjid di tingkat RW dianggap potensial untuk memperkuat kemandirian lingkungan dan kepedulian sosial.
Farhan secara terbuka berharap struktur organisasi dan pengaruh keagamaan NU mampu memosisikan diri sebagai agen pemberdayaan yang menopang efektivitas program-program pemerintah daerah.
Pendekatan kewilayahan ini diintegrasikan pula dengan langkah evaluasi lapangan Pemkot Bandung, salah satunya lewat skema Siskamling Siaga Bencana. Skema interaksi langsung bersama para camat, lurah, hingga pengurus RW tersebut digadang-gadang mampu melahirkan kepemimpinan terdepan yang responsif terhadap dinamika taktis di tiap wilayah.
”Dengan jaringan Nahdlatul Ulama, para kiai sekalian sampai ke level-level masjid RW… ini akan bisa membantu membangkitkan semangat untuk bersama-sama menyelesaikan masalah setempat,” pungkas Farhan, seraya optimistis pelibatan publik secara aktif dapat meringankan beban penyelesaian persoalan perkotaan. (Red/porosmedia)
