Porosmedia.com, Bandung – Memasuki pertengahan masa jabatannya, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menghadapi tantangan besar dalam merealisasikan Janji Politik dan program prioritas pembangunan. Tiga persoalan mendasar—kelayakan jalan, penataan drainase, dan pemerataan Penerangan Jalan Umum (PJU)—masih menjadi keluhan utama yang mendominasi aspirasi warga Kota Bandung.
Dalam keterangannya pada Sabtu (24/10/2026), Farhan mengakui bahwa sektor infrastruktur fisik masih menduduki peringkat teratas dari daftar masalah yang paling banyak dikeluhkan masyarakat di lapangan.
”Paling banyak adalah infrastruktur. Pertama, jalan. Kedua, drainase. Ketiga, penerangan,” ujar Farhan.
Ujian Efektivitas Penanganan Banjir dan Koordinasi Lintas Wilayah
Sorotan terhadap kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tidak lepas dari efektivitas penanggulangan banjir teknis. Meski Pemkot mendorong pendekatan terintegrasi—mulai dari pembangunan kolam retensi, sumur imbuhan, pengelolaan saluran air, hingga pengoperasian rumah pompa—realita di lapangan menunjukkan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinkronisasi lintas wilayah.
Karakteristik geografis Bandung yang berada di cekungan membuat penanganan banjir tidak bisa diselesaikan secara parsial oleh Pemkot Bandung semata. Diperlukan komitmen tegas dan koordinasi konkret bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta Pemerintah Pusat, terutama terkait pembagian kewenangan dan intervensi anggaran pada aliran sungai lintas batas daerah.
Masyarakat menanti sejauh mana perencanaan teknis ini mampu menurunkan titik genangan secara terukur, bukan sekadar respons rutin saat musim hujan tiba.
Peta Sektor Kreatif dan Realisasi Program “SMK Global”
Di luar isu infrastruktur fisik, Pemkot Bandung juga diuji dalam menjaga eksistensi predikat Bandung sebagai Kota Kreatif. Upaya mempertahankan ekosistem ekonomi kreatif dan gagasan penguatan wisata pendidikan berbasis perguruan tinggi menuntut langkah konkret, bukan sekadar wacana strategis.
Sementara itu, di sektor ketenagakerjaan dan penekanan angka pengangguran usia muda, Pemkot meluncurkan inisiatif program SMK Global. Program ini dirancang untuk membekali tenaga kerja muda dengan sertifikasi dan akses pasar kerja internasional.
Kendati demikian, keberhasilan program SMK Global ini akan diukur dari sejauh mana daya serap lulusannya di pasar kerja luar negeri, serta transparansi perlindungan dan kepastian hukum bagi para tenaga kerja terampil yang diberangkatkan.
Komitmen Keberlanjutan di Sisa Masa Jabatan
Farhan menegaskan bahwa kebijakan yang diambil Pemkot Bandung diarahkan untuk memberikan dampak jangka panjang dan berorientasi pada kebutuhan riil warga, bukan sekadar penyelesaian masalah sesaat.
Kerja sama yang solid antara masyarakat, Pemkot Bandung, Pemprov Jabar, dan Pemerintah Pusat menjadi kunci utama apakah evaluasi paruh waktu ini mampu menjawab persoalan krusial kota atau sekadar menjadi catatan administratif di atas kertas.
(PM-Red/Ray)
