Porosmedia.com, Bandung – Potensi strategis Kota Bandung sebagai destinasi Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) berskala nasional dan internasional kembali menghadapi tantangan kapasitas infrastruktur. Di tengah tingginya arus kunjungan wisatawan dan penyelenggaraan agenda strategis, ketiadaan gedung konvensi (convention center) tunggal berkapasitas masif minimal 10.000 orang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah kota.
Hal tersebut ditegaskan oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, dalam Musyawarah Nasional (Munas) Indonesian Marketing Association (IMA) UMKM & Tourism Award 2026 yang diselenggarakan di El Hotel Bandung, Sabtu (24/10/2026).
“Bandung harus dibangun sebuah convention yang bisa menampung minimal 10.000 orang,” ujar Farhan di hadapan para peserta munas.
Menurutnya, momentum perhelatan berskala nasional seperti Munas IMA membuktikan tingginya tingkat kepercayaan publik dan asosiasi terhadap Kota Bandung. Namun, konversi peluang tersebut menjadi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan memerlukan ketersediaan data empiris yang valid terkait volume permintaan pasar. Data operasional penyelenggaraan acara-acara besar ini menjadi instrumen vital guna meyakinkan para investor agar bersedia menanamkan modal melalui skema kerja sama yang transparan dan akuntabel.
Multiplier Effect dan Mitigasi Risiko Ekonomi Lokal
Pengembangan sektor MICE di Kota Bandung bukan sekadar proyek mercusuar pariwisata semata, melainkan instrumen penggerak multiplier effect lintas sektor. Peningkatan fasilitas konvensi secara langsung berdampak pada:
- Sektor Perhotelan dan Restoran: Peningkatan tingkat okupansi (occupancy rate) dan perputaran transaksi kuliner.
- Transportasi dan Logistik: Optimalisasi mobilitas urban dan rantai pasok pendukung acara.
- Pemberdayaan UMKM Lokal: Perluasan akses pasar bagi produk-produk unggulan daerah sebagaimana yang diusung dalam kerangka IMA UMKM & Tourism Award.
Kendati demikian, implementasi proyek strategis ini harus berjalan beriringan dengan tata kelola kota yang matang. Pemerintah Kota Bandung dituntut untuk mengantisipasi dampak turunan dari konsentrasi massa skala besar, mulai dari manajemen rekayasa lalu lintas, mitigasi daya dukung lingkungan (carrying capacity), hingga transparansi perizinan tata ruang agar tidak menimbulkan gesekan sosial atau pelanggaran regulasi agraria dan zonasi wilayah.
Kolaborasi Strategis dan Diplomasi Pemasaran Global
Menanggapi kebutuhan tersebut, Ketua Indonesian Marketing Association, Suparno Djasmin, mengapresiasi ketersediaan infrastruktur dasar penunjang MICE di Kota Bandung yang dinilainya sudah berada pada level yang kompetitif.
“Bandung memiliki fasilitas yang sangat baik untuk kami melakukan rapat maupun konvensi. Infrastruktur, transportasi, hotel, akomodasi, restoran, dan semua kebutuhan untuk dilakukannya meeting yang baik tersedia di Bandung,” tutur Suparno.
Meski demikian, Suparno sepakat bahwa ekspansi kapasitas infrastruktur merupakan kunci mutlak bagi Bandung untuk merebut peluang penyelenggaraan konvensi berstandar internasional yang lebih besar di masa mendatang.
Wali Kota Bandung berharap jejaring para praktisi dan pakar pemasaran yang tergabung dalam IMA dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam merumuskan strategi city branding yang lebih agresif. Diversifikasi produk wisata berbasis pertemuan dan konvensi ini diarahkan untuk menembus pasar nusantara hingga kancah global secara terukur.
“Saya sangat berharap para ahli marketing ini nanti akan bermitra dengan Kota Bandung untuk pengembangan memasarkan Kota Bandung itu ke seluruh Indonesia, bahkan kalau perlu ke seluruh dunia,” pungkas Farhan.
Sinergi antara kebijakan fiskal daerah, kepastian hukum investasi, dan inovasi pemasaran profesional diharapkan mampu melahirkan terobosan konkrit pasca-Munas IMA, sekaligus menjaga martabat Kota Bandung sebagai kota bermartabat yang ramah investasi dan berkelanjutan.
