Menjaga Marwah Polri: Mengapa Independensi di Bawah Presiden Adalah Harga Mati bagi Kedaulatan Negara?

Avatar photo

Porosmedia.com – Wacana menempatkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian kembali mencuat ke permukaan. Namun, gagasan ini bukan sekadar urusan administratif; ini adalah pertaruhan besar bagi sistem keamanan nasional dan stabilitas demokrasi kita.

​Sebagai mitra strategis Polri, Yayasan GANN (Generasi Anti Narkotika Nasional) secara tegas mendukung pernyataan Kapolri untuk menjaga posisi Polri tetap berada langsung di bawah koordinasi Presiden. Berikut adalah analisis mengapa struktur ini wajib dipertahankan:

​1. Menghindari Politisasi Keamanan

​Menempatkan Polri di bawah kementerian berisiko menyeret institusi penegak hukum ke dalam pusaran politik praktis. Menteri adalah jabatan politis yang berasal dari partai. Jika Polri berada di bawah kementerian, kekhawatiran akan adanya intervensi kepentingan kelompok tertentu dalam penegakan hukum menjadi tak terhindarkan.

​2. Efektivitas Komando dalam Kondisi Darurat

​Sebagai instrumen negara yang menjaga ketertiban umum dan keamanan dalam negeri, Polri membutuhkan jalur komando yang ringkas dan cepat. Di bawah Presiden, Polri memiliki responsibilitas langsung tanpa birokrasi berlapis, yang sangat krusial dalam menangani krisis nasional atau ancaman terhadap kedaulatan.

Baca juga:  Jika Frasa Madrasah Hilang, Fraksi PPP Tolak RUU Sisdiknas Masuk Prolegnas Prioritas

​3. Memperkuat Posisi Kepala Negara

​Melepaskan Polri dari pengawasan langsung Presiden secara tidak langsung merupakan pelemahan terhadap wewenang Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas pemerintahan. Polri adalah kaki tangan negara dalam menjaga konstitusi; memangkas jalur ini sama saja dengan melemahkan kendali negara terhadap stabilitas nasional.

​4. Sinergi Penegakan Hukum yang Objektif

​Independensi Polri di bawah Presiden menjamin bahwa penegakan hukum dapat berjalan objektif. Hal ini sesuai dengan semangat reformasi untuk memisahkan fungsi kepolisian dari struktur militer maupun kepentingan sektoral kementerian tertentu.

Pernyataan Sikap:

​”Kami di Yayasan GANN memandang bahwa Polri yang kuat, mandiri, dan profesional hanya bisa terwujud jika mereka tetap berada langsung di bawah Presiden. Mengubah struktur ini sama saja dengan melakukan eksperimen berbahaya yang berpotensi melemahkan negara. Hidup Polri, teruslah presisi demi ibu pertiwi.”

​— Nurfrafyanti Fanny, SH (Ketua Umum Yayasan GANN – Pimpinan Umum YGANN Group)