Porosmedia.com, Jakarta – Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Josephine Simanjuntak, mendesak PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atau Jakpro untuk segera memperbaiki kinerja dan meningkatkan transparansi keuangan perusahaan. Desakan tersebut disampaikan menyusul lambannya proses restrukturisasi BUMD milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu.
Dalam rapat pembahasan laporan keuangan bersama sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Gedung DPRD DKI Jakarta pada 28 Oktober 2025, Josephine dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyoroti ketidaksesuaian antara laporan laba anak perusahaan dan laporan konsolidasi Jakpro secara keseluruhan.
“Waktu rapat dengan Jakpro dan anak-anak perusahaannya, semuanya menyebutkan masih mencatat laba, meskipun kecil. Tapi dalam laporan konsolidasi, hal itu tidak terlihat. Saya sudah meminta postur keuangan lengkap untuk dipelajari, namun hingga kini belum diberikan,” ujar Josephine.
Josephine menilai, sebagai BUMD yang mayoritas sahamnya — 99,98 persen — dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta, Jakpro seharusnya mampu memberikan kontribusi dalam bentuk dividen guna menambah pendapatan daerah.
“Nah, kenapa Jakpro, yang hampir seluruh sahamnya milik DKI, tidak memberikan apa pun? Saya jadi bingung, Pak,” ujarnya menambahkan.
Menanggapi hal itu, pihak manajemen Jakpro menjelaskan bahwa secara konsolidasi, perusahaan masih mencatat kerugian sekitar Rp500–600 miliar. Kerugian tersebut terutama disebabkan oleh beban depresiasi aset penugasan yang mencapai sekitar Rp670 miliar per tahun.
Meski demikian, Jakpro menyebutkan terdapat tiga anak perusahaan yang masih mampu membukukan laba, yakni PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP), PT Pulo Mas Jaya, dan PT Pembangunan Sarana Energi (PSE)/PESO.
Sebagai salah satu instrumen strategis Pemprov DKI dalam pengembangan infrastruktur, properti, dan layanan publik, Jakpro diharapkan dapat mempercepat restrukturisasi dan memperkuat tata kelola keuangan agar kinerjanya semakin sehat dan transparan.
PR | Porosmedia
