Porosmedia.com, Bandung – Kabar mengejutkan datang dari Kota Bandung. Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, dikabarkan terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bandung, Kamis (30/10/2025) sore.
Informasi penangkapan ini dibenarkan oleh Bagian Penerangan Hukum Kejari Bandung, setelah kabar tersebut beredar luas di berbagai kanal publik dan grup komunikasi resmi pemerintahan daerah.
Meski belum dirinci perkara yang menjeratnya, pada jumpa pers, Kamis 30 Oktober 2025 malam, di Kejari Bandung, bahwa Erwin dan rekannya statusnya masih sebagai saksi, diantaranya ada ASN dan pihak swasta (Pengusaha) yang akan didalami pada proses penyelidikan dan penyidikan.
sumber internal Kejari Bandung memastikan bahwa OTT tersebut sudah ditelusuri 3 bulan lalu. Karena itu, hal ini akan lebih intensif agar tetap masuk dalam proses hukum tetap. Atau sebagai bagian dari penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran yang menyalahi kewenangannya.
Dugaan Mencuat Keterkaitan Proyek Infrastruktur
Sumber lapangan menyebutkan bahwa penangkapan ini diduga berhubungan dengan proyek infrastruktur. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Kejari mengenai kebenaran dugaan tersebut. Hanya menyebutkan penyalahgunaan Kewenangan.
Sementara itu, salah seorang warga Bandung bernama Wina, mempertanyakan kemungkinan adanya keterlibatan anggota legislatif (DPRD Kota Bandung) dalam perkara tersebut.
“Kalau kasus ini menyangkut proyek besar, apakah tidak mungkin ada pihak dewan yang juga ikut terseret?” ujarnya dengan nada prihatin.
Sejak kabar penangkapan beredar, suasana di beberapa kantor dinas dan kecamatan di Kota Bandung tampak tegang. Beberapa pejabat daerah enggan memberikan komentar terbuka, sementara sejumlah tokoh masyarakat menilai bahwa penangkapan ini menjadi alarm serius tentang tata kelola pemerintahan di tingkat daerah.
“Semua tercengang. Ini bukan hanya soal individu, tapi soal sistem pengawasan dan integritas di tubuh birokrasi kita,” kata Tody Prabu, aktivis komunitas Jabar Unggul, saat dimintai tanggapan oleh Porosmedia.com.
Menurut Tody, OTT ini seharusnya menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Bandung untuk melakukan introspeksi menyeluruh terhadap praktik pengadaan dan manajemen proyek daerah.
Kejari Tegaskan Transparansi Penegakan Hukum
Kejaksan Negeri Bandung menegaskan bahwa seluruh proses hukum dilakukan secara profesional dan transparan. Langkah ini disebut sebagai bagian dari komitmen menjaga integritas pejabat publik serta memastikan setiap penyelenggara negara bertanggung jawab atas jabatan yang diembannya.
“Setiap tindakan hukum yang kami ambil didasarkan pada bukti awal yang kuat dan melalui mekanisme sesuai peraturan. Tidak ada ruang bagi kompromi dalam upaya pemberantasan korupsi,” mengakhiri pernyataan jumpa pers.
Catatan Redaksi Porosmedia
Penangkapan Wakil Wali Kota Bandung menjadi ujian integritas pemerintahan daerah sekaligus pengingat keras bahwa transparansi dan akuntabilitas publik tidak dapat ditawar.
Dalam konteks reformasi birokrasi dan tata kelola keuangan daerah, peristiwa ini menegaskan perlunya pengawasan lintas lembaga — bukan hanya di eksekutif, tetapi juga di legislatif dan aparatur teknis pelaksana.
Publik menantikan langkah tegas Kejaksaan Agung dalam mengungkap perkara ini secara tuntas, adil, dan terbuka, agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan tidak semakin tergerus.
Foto : Istimewa
Video : Bagoes
YouTube: Tribun Jabar
