Porosmedia.com, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo Subianto dalam menyelesaikan polemik status empat pulau di kawasan Aceh Singkil. Menurutnya, keputusan tegas ini bukan hanya menyudahi kebingungan administratif, tetapi juga menjaga stabilitas nasional dan mencegah disharmoni sosial di tengah masyarakat.
“Keputusan Presiden Prabowo menyudahi polemik empat pulau di kawasan Aceh Singkil patut kita apresiasi dan syukuri. Ini bukan sekadar langkah administratif, tetapi pernyataan politik yang mengafirmasi keutuhan dan legitimasi wilayah NKRI,” ujar Bamsoet di Jakarta, Rabu (18/6/2025).
Empat pulau yang dimaksud adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek. Bamsoet menjelaskan, berdasarkan dokumen resmi pemerintah, seluruh pulau tersebut berada dalam wilayah administratif Provinsi Aceh, dan tidak ada dasar hukum yang menunjukkan sebaliknya.
“Saya heran, mengapa polemik ini bisa muncul. Pembagian wilayah sudah sangat jelas dalam sistem hukum kita sejak lama, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pemerintah. Polemik ini sejatinya artifisial dan tidak berakar pada realitas hukum atau sejarah,” ujar Ketua MPR RI ke-15 ini.
Bamsoet menekankan bahwa bangsa Indonesia seharusnya tidak lagi terjebak pada isu-isu sektoral yang memecah perhatian dan solidaritas nasional. Dalam situasi ekonomi global yang menantang dan agenda pembangunan nasional yang padat, pemerintah dan rakyat perlu bersatu dalam kerja nyata.
“Energi bangsa ini terlalu berharga untuk dihabiskan pada isu-isu yang tidak substantif. Kita harus bersatu mengatasi persoalan nyata seperti kemiskinan, ketimpangan pembangunan, dan pendidikan. Polemik wilayah yang sudah tuntas secara hukum sebaiknya tidak dijadikan komoditas politik atau media sensasional,” ujarnya.
Ia pun mengingatkan agar aparat pemerintah, tokoh masyarakat, dan media lebih cermat dalam menangani isu-isu strategis seperti klaim wilayah agar tidak memantik keresahan yang tidak perlu.
“Presiden Prabowo sudah menyelesaikannya dengan jelas dan transparan. Sekarang tinggal kita kawal agar tidak muncul penafsiran liar yang menyesatkan publik,” tambahnya.
Pernyataan Bamsoet menandai pentingnya kepemimpinan yang responsif terhadap isu kedaulatan dan integrasi nasional. Namun, perlu dicermati bahwa polemik semacam ini tidak bisa semata-mata dianggap “tidak pernah ada.” Ia muncul karena adanya ruang kosong informasi dan komunikasi publik yang belum terkelola dengan baik. Pemerintah pusat dan daerah wajib menjadikan momen ini sebagai pelajaran penting untuk memperbaiki sistem pemetaan wilayah, pengarsipan legal, serta kanal komunikasi resmi yang akurat, terbuka, dan edukatif.
