Porosmedia.com, Bandung, 22 Mei 2025 –Penerimaan murid baru tahun ajaran 2025/2026 untuk jenjang TK, SD, dan SMP di Kota Bandung resmi dimulai. Tak ingin publik kebingungan dalam proses yang kerap diwarnai polemik tiap tahunnya, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung menggelar layanan tatap muka terintegrasi dengan menggandeng Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta Dinas Sosial (Dinsos).
Langkah ini menjawab langsung arahan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, yang menekankan pentingnya akses informasi yang mudah dan langsung bagi masyarakat, terutama mereka yang masih terkendala dengan sistem daring.
“Pak Wali meminta agar layanan informasi dan verifikasi data dilakukan secara terintegrasi. Jadi masyarakat cukup datang ke satu lokasi untuk mendapatkan semua layanan terkait SPMB,” ujar Plt. Kepala Disdik Kota Bandung, Dani Nurahman, pada Kamis (22/5/2025).
Layanan tatap muka ini difokuskan di halaman Kantor Dinas Pendidikan Kota Bandung, dengan jam operasional pukul 09.00–15.30 WIB selama periode pendaftaran SPMB berlangsung. Dalam skema ini, tiga OPD hadir dalam satu lokasi fisik dan bekerja lintas sektor secara langsung.
Disdik menangani seluruh informasi teknis SPMB, Disdukcapil bertanggung jawab atas masalah NIK atau Kartu Keluarga (KK) yang tidak valid, dan Dinsos membantu memverifikasi data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) — sebuah data penting untuk siswa yang mendaftar lewat jalur afirmasi.
“Tidak perlu berpindah dari satu kantor ke kantor lain. Semua dilayani di kantor Disdik. Gratis, tidak ada pungutan apapun,” tegas Dani.
Porosmedia.com mencatat Inisiatif ini bisa menjadi model pelayanan publik ideal — terpadu, efisien, dan responsif — jika benar-benar dijalankan tanpa pola lama birokrasi bertele-tele.
Disdik Kota Bandung menegaskan, layanan tatap muka ini hanya untuk jenjang TK, SD, dan SMP. Untuk jenjang SMA/SMK, seluruh mekanisme pendaftaran tetap menjadi wewenang Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan tidak dilayani melalui kantor Disdik Kota Bandung.
“Kami sering menerima pertanyaan soal SMA/SMK. Kami tegaskan, itu di luar kewenangan kami. Fokus kami hanya sampai jenjang SMP,” ujar Dani.
Setiap tahun, Penerimaan Murid Baru menjadi ajang uji transparansi dan keadilan layanan publik. Banyak keluarga dari kalangan bawah merasa waswas dengan peluang anak-anak mereka, terutama di tengah kerumitan sistem zonasi dan persoalan teknis dokumen kependudukan.
Dengan menghadirkan pelayanan langsung yang menyatukan tiga instansi vital, Pemkot Bandung ingin memangkas kebingungan sekaligus mengurangi potensi penyimpangan administratif.
Namun sebagaimana yang kerap terjadi, implementasi di lapangan akan menjadi kunci. Porosmedia akan terus memantau apakah layanan terintegrasi ini benar-benar menjadi solusi atau sekadar formalitas musiman.
