Porosmedia.com, Bandung – Isu pemekaran wilayah di Jawa Barat kembali mengemuka, kali ini melalui wacana pembentukan provinsi baru yang akan memisahkan lima daerah dari Provinsi Jawa Barat. Dipimpin oleh tokoh politik Dedi Mulyadi, gagasan ini mengusung nama Provinsi Pakuan Bhagasasi, yang digadang-gadang akan menjadi rumah baru bagi lebih dari 12,6 juta penduduk.
Lima wilayah yang direncanakan bergabung dalam provinsi ini adalah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur, Kota Depok, dan Kota Bekasi. Jika diwujudkan, Pakuan Bhagasasi akan menjadi salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, mencakup area seluas lebih dari 6.200 km².
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jawa Barat, estimasi jumlah penduduk dari masing-masing wilayah adalah:
Kabupaten Bekasi: 3,27 juta jiwa
Kabupaten Karawang: 2,55 juta jiwa
Kabupaten Cianjur: 2,58 juta jiwa
Kota Depok: 2,18 juta jiwa
Kota Bekasi: 2,02 juta jiwa
Meskipun ide ini telah lama menjadi wacana di tengah masyarakat dan elite politik lokal, implementasinya masih terhambat oleh kebijakan moratorium pemekaran wilayah dari pemerintah pusat. Pemerintah hingga kini belum mencabut kebijakan tersebut, yang diberlakukan sebagai upaya konsolidasi administrasi dan penguatan otonomi daerah yang telah ada.
Dedi Mulyadi, tokoh penggerak ide ini yang juga menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, menilai bahwa pemekaran dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah-wilayah yang selama ini menjadi kantong urbanisasi dan industrialisasi.
Namun, sejumlah kalangan menilai pemekaran ini berpotensi menimbulkan tantangan baru, seperti konflik kepentingan antar daerah, persoalan administratif, dan pembiayaan infrastruktur pemerintahan baru.
Selain itu, sejumlah pihak mendesak agar kajian lebih mendalam dan partisipasi publik yang lebih luas dilakukan sebelum wacana ini berlanjut ke tahap formal. “Kita tidak bisa hanya bicara angka penduduk dan luas wilayah, tetapi juga kesiapan anggaran, SDM birokrasi, serta dampak jangka panjangnya terhadap Jawa Barat sebagai provinsi induk,” kata seorang pengamat kebijakan publik dari Universitas Padjadjaran.
Di tengah dinamika politik dan tata kelola daerah, wacana pembentukan Provinsi Pakuan Bhagasasi menjadi refleksi dari kebutuhan mendesak akan distribusi kewenangan dan keadilan pembangunan. Apakah provinsi baru ini akan terwujud dalam waktu dekat, atau kembali menjadi wacana yang menggantung, masih tergantung pada sikap pemerintah pusat dan hasil kajian kebijakan nasional ke depan.
