Porosmedia.com, Bandung – Pasangan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Erwan Setiawan terus mendorong gagasan “Jawa Barat Istimewa, Lembur Diurus, Kota Ditata” sebagai visi pembangunan provinsi.
Dalam pemaknaan Dedi Mulyadi, istilah “istimewa” tidak sekadar slogan, melainkan komitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih manusiawi, pembangunan yang lebih terarah, serta kebijakan yang mengutamakan kepentingan rakyat. Makna istimewa juga dihubungkan dengan capaian kondisi “terunggul dan paripurna” di berbagai sektor: pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi kerakyatan, hingga sosial budaya.
Hasil survei Litbang Kompas memperlihatkan persepsi publik yang mayoritas positif. Gubernur Dedi Mulyadi bersama Wakil Gubernur Erwan Setiawan memperoleh nilai rata-rata 8,5 dari skala 1–10. Bahkan, 97,2 persen warga Jabar menyatakan puas, sementara 98,9 persen menilai citra KDM sangat baik dan 99 persen menganggapnya peduli, merakyat, dan responsif.
Sekretaris Daerah Jabar, Herman Suryatman, menanggapi hasil ini melalui akun Instagram dengan ungkapan Sunda “Cadu mundur pantang mulang”, yang mencerminkan semangat pantang menyerah dan keberanian dalam menghadapi tantangan.
Program dengan Kepuasan Tinggi
Menurut Peneliti Litbang Kompas, Rangga Eka Sakti, beberapa program KDM mendapat apresiasi sangat tinggi, di antaranya:
Ruang Kelas Baru (RKB): 91,6 persen warga puas.
Program Barak Militer untuk pembinaan remaja nakal: 95,7 persen puas.
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu): 88,2 persen puas.
Pembangunan Infrastruktur Jalan: 85,7 persen puas.
Penyediaan Listrik bagi Masyarakat Miskin: 91,8 persen puas.
Evaluasi Izin Tambang: 85 persen puas.
Catatan Kritis: Kepuasan Rendah
Meski mayoritas apresiatif, survei juga menunjukkan titik lemah kinerja Pemprov Jabar:
Jam masuk sekolah pukul 06.30 WIB hanya meraih 67,3 persen kepuasan dan menuai resistensi dari orang tua serta pendidik.
Larangan wisuda TK-SMA menimbulkan pro-kontra meski 83,1 persen menyatakan puas.
Transportasi umum hanya mendapat kepuasan 53,5 persen.
Pengelolaan sampah dinilai buruk, dengan 58,8 persen responden tidak puas.
Lapangan kerja menjadi catatan paling serius: hanya 31,4 persen warga puas, sedangkan 67,2 persen menyatakan tidak puas.
Isu kemiskinan juga masih berat: 37,9 persen puas dan 60,4 persen tidak puas.
Bantuan sosial langsung dinilai belum efektif, dengan 48,8 persen tidak puas.
Menurut Rangga, penurunan kepuasan publik pada sektor ekonomi, kemiskinan, dan lapangan kerja menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Dukungan Mayoritas
Pengembangan monorel di Bandung Raya mendapat dukungan cukup tinggi dengan 80,4 persen warga menyatakan puas, meski masih ada 15,9 persen yang menilai belum tepat.
“Isu lapangan kerja paling kentara. Masyarakat merasa ruang kerja semakin sempit. Tingkat kepuasan sangat rendah, dan hal ini menjadi PR serius bagi pemerintah,” jelas Rangga.
Metodologi Survei
Survei Litbang Kompas dilakukan 1–5 Juli 2025 terhadap 400 responden di Jawa Barat dengan metode wawancara tatap muka. Pengambilan sampel acak sistematis bertingkat, tingkat kepercayaan 95 persen, serta margin of error ±4,9 persen.
Catatan Redaksi
Meski tingkat kepuasan publik secara umum tinggi, terutama pada sektor infrastruktur dan program sosial, temuan survei ini juga menunjukkan adanya “jurang kepuasan” pada isu-isu fundamental: lapangan kerja, kemiskinan, transportasi umum, dan pengelolaan sampah. Dengan demikian, kepemimpinan KDM–Erwan perlu menjadikan sektor-sektor tersebut sebagai prioritas serius jika visi Jabar Istimewa ingin benar-benar paripurna, bukan sekadar istimewa di permukaan.
