Porosmedia.com, Kab. Bandung Barat – Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (KBB) kembali menjadi sorotan publik. Menjelang 100 hari kerja Bupati Bandung Barat yang saat ini menjabat, berbagai persoalan mencuat ke permukaan. Sejauh ini, belum terlihat gebrakan program yang signifikan ataupun capaian positif yang memberikan dampak besar bagi masyarakat secara umum.
Pengamat Kebijakan Publik dan Politik, R. Wempy Syamkarya, menilai bahwa belum ada perubahan berarti dalam masa 100 hari kerja Bupati. Ia menyoroti bahwa beberapa kegiatan yang dilakukan, seperti pembersihan Sungai Citarum, sejatinya adalah bagian dari tugas pokok dan fungsi tim Citarum Harum yang sudah ada.
“Cobalah lihat di sekitar Kantor Pemerintahan KBB terlebih dahulu. Kawasannya tampak kumuh, penuh rumput liar, parkiran tidak berfungsi, dan banyak titik yang kotor dan tidak terurus. Ini seharusnya menjadi perhatian utama sebagai bentuk kepedulian seorang pemimpin,” kata Wempy.
Menurutnya, lingkungan Pemda Bandung Barat sangat membutuhkan pembenahan. Ketidakterlihatan petugas kebersihan dan kondisi yang tak terurus menimbulkan pertanyaan besar. Padahal, Gubernur Jawa Barat pernah menginstruksikan program “Jabar Istimewa Bersih dari Sampah” yang seharusnya dilaksanakan hingga ke tingkat kabupaten.
“Program bersih-bersih sebaiknya dimulai dari gedung tempat Bupati bekerja. Kolaborasi dengan dinas terkait dan masyarakat sangat diperlukan agar lebih efektif. Ini penting karena kantor pemerintah adalah wajah pelayanan publik,” jelasnya.
Wempy juga menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja para pembantu Bupati. Reformasi birokrasi yang nyata harus dilakukan untuk menjaga marwah dan wibawa kepemimpinan di mata publik.
Salah satu persoalan klasik yang kembali muncul adalah sampah. Wempy menyarankan pendekatan partisipatif, yakni mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan dengan metode yang menarik dan edukatif.
“Langkah-langkah kecil seperti ini akan berdampak besar bila dilakukan secara konsisten. Banyak hal positif yang sebenarnya bisa dilakukan oleh Bupati saat ini,” tambahnya.
Ia juga menyoroti masalah sumber daya manusia (SDM) di lingkup Pemkab Bandung Barat yang dinilainya masih kurang mumpuni. Kehadiran para profesional dan staf ahli dinilai sangat penting untuk membantu kinerja Bupati, mulai dari penyusunan ide hingga pelaksanaan program.
“Jabatan Bupati adalah jabatan politik yang memiliki dampak besar. Maka, setiap kebijakan dan pernyataan harus dikeluarkan dengan hati-hati, berdasarkan masukan dari para ahli, agar benar-benar berpihak pada rakyat,” pungkasnya.
Wempy mengingatkan bahwa Bupati bukan milik partai pengusung, tetapi milik seluruh masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Karenanya, diperlukan sikap yang bijak dan strategi yang terukur dalam setiap langkah pemerintahan.
Sebagai penutup, Wempy berharap Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat menjalankan tugas sesuai dengan undang-undang dan bekerja sama untuk satu tujuan: kemajuan pembangunan KBB yang lebih baik, menyeluruh, dan total dalam segala aspek.
Narasumber Pewarta: R. Wempy Syamkarya (Pengamat Kebijakan Publik dan Politik)
Editor: Egha
