Porosmedia.com, Bandung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyatakan menghormati dan mendukung sepenuhnya langkah yang tengah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Bandung dalam proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan Pemkot Bandung Tahun 2025.
Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung, saat ini proses hukum masih berada pada tahap penyidikan umum dan belum ada penetapan tersangka. Pemeriksaan sejumlah saksi, termasuk terhadap Wakil Wali Kota Bandung, merupakan bagian dari prosedur penyidikan yang lazim dilakukan dalam rangka mengumpulkan bukti dan memperjelas duduk perkara.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa Pemkot Bandung berkomitmen kuat untuk menegakkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
“Kami menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkannya sepenuhnya kepada aparat penegak hukum tanpa intervensi dalam bentuk apa pun. Pemerintah Kota Bandung siap mendukung penyidik dengan menyediakan data, dokumen, dan informasi yang diperlukan agar proses ini berjalan transparan dan objektif,” ujar Farhan.
Ia menambahkan, proses penyidikan ini harus dilihat sebagai bagian dari mekanisme pengawasan yang sehat dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
“Kami memahami bahwa langkah hukum ini adalah bagian dari komitmen bersama untuk memperkuat sistem pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pemerintah Kota Bandung akan menjadikannya momentum introspeksi dan perbaikan tata kelola agar ke depan lebih baik dan transparan,” lanjutnya.
Wali Kota juga mengimbau seluruh pihak agar tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi secara resmi.
“Kami berharap semua pihak dapat menjaga suasana tetap kondusif agar pelayanan publik di Kota Bandung tidak terganggu. Pemerintah terus bekerja dan memastikan seluruh layanan kepada masyarakat berjalan normal,” kata Farhan.
Ia menutup dengan optimisme bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat akan memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bandung.
“Dengan sinergi dan keterbukaan, kita bisa mewujudkan Bandung yang bersih, transparan, dan berintegritas,” tegasnya.
