Porosmedia.com, Bandung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mulai mengambil langkah tegas untuk menyikapi stagnasi pembangunan Jembatan Layang Nurtanio, sebuah proyek strategis nasional yang hingga kini tak menunjukkan perkembangan berarti. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, secara terbuka menyatakan kekecewaannya atas ketidakpastian proyek tersebut, seraya menegaskan rencana untuk menemui pemerintah pusat dalam waktu dekat.
“Ada satu titik di Kota Bandung yang sampai sekarang masih misterius: jembatan layang Nurtanio. Proyek itu berada di bawah kendali pemerintah pusat, tapi sampai sekarang tidak ada progres yang jelas,” ujar Farhan saat menghadiri agenda kerja di kawasan Jalan Riau, Senin (16/6/2025).
Farhan menyampaikan bahwa dirinya akan bertolak ke Jakarta pada Kamis, 19 Juni 2025, untuk bertemu langsung dengan kementerian teknis terkait. Langkah ini dinilai krusial guna memperoleh kepastian terkait keberlanjutan proyek yang sangat vital dalam mengurai kemacetan di wilayah utara Kota Bandung.
“Kami ingin mendapat kejelasan. Apakah proyek ini benar-benar akan diselesaikan? Kalau ya, kapan? Kami tak bisa membiarkan publik terus menunggu tanpa kepastian,” tegasnya.
Wali Kota Farhan juga menyinggung citra buruk yang sempat melekat pada Kota Bandung sebagai salah satu kota dengan tingkat kemacetan tertinggi di dunia. Menurutnya, beban kendaraan pribadi yang mencapai 5,5 juta unit, dibandingkan dengan jumlah penduduk yang hanya sekitar 2,6 juta jiwa, memperparah kondisi jalanan yang tidak mampu menampung lonjakan mobilitas harian.
Namun demikian, Farhan menekankan bahwa akar permasalahan bukan semata pada volume kendaraan, melainkan kegagalan menyelesaikan infrastruktur pendukung yang sudah direncanakan bertahun-tahun.
“Bandung dicap kota paling macet sedunia. Kita tahu salah satunya karena proyek seperti jembatan layang Nurtanio ini mangkrak. Ini bukan hanya soal kapasitas jalan, tapi soal political will dan tata kelola lintas pemerintahan,” ujarnya.
Farhan juga menyoroti rendahnya minat publik terhadap urusan teknis siapa yang bertanggung jawab dalam proyek lintas kewenangan ini. Baginya, masyarakat hanya ingin hasil—bukan perdebatan birokrasi antara pusat, provinsi, atau kota.
“Masyarakat tidak peduli ini tanggung jawab siapa. Yang mereka inginkan adalah kemacetan selesai. Maka sebagai pemerintah kota, kami tidak akan lempar tanggung jawab, tapi kami akan bertanya langsung ke pusat dan mendesak penyelesaian,” tegasnya.
Ia menyatakan, komunikasi yang proaktif ke tingkat pusat adalah bentuk tanggung jawab moral dan politik pemerintah daerah untuk memastikan Kota Bandung tidak terpinggirkan dalam agenda pembangunan nasional, apalagi dalam proyek-proyek strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
“Kami tidak bisa hanya diam atau menunggu. Ini soal martabat kota, soal hak mobilitas warga. Jika pemerintah pusat tidak memberi perhatian, maka Bandung akan terus terjebak dalam lingkaran macet tanpa ujung,” pungkas Farhan.
