Porosmedia.com, Bandung – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menekankan bahwa birokrasi di era saat ini tidak bisa lagi sekadar menjalankan rutinitas administratif. Birokrasi, menurutnya, harus menjadi garda depan perubahan, inovasi, dan pemecahan masalah publik secara nyata.
Pernyataan ini disampaikannya dalam pembukaan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis di Hotel Grandia, Kamis, 12 Juni 2025. Farhan menyadari bahwa persepsi publik terhadap birokrasi masih kerap negatif: lamban, tidak efisien, dan kurang peka terhadap kebutuhan masyarakat.
“Birokrasi tak boleh jadi penghambat. Ia harus jadi penggerak pembangunan. Kita butuh birokrat yang berpikir, bukan hanya mengisi laporan. Bukan sekadar bekerja dengan tangan, tapi juga dengan hati dan keberanian untuk berubah,” ujar Farhan tegas.
Ia menekankan bahwa PPPK bukan pelengkap, melainkan aktor strategis dalam memperkuat pelayanan publik. Dalam konteks krisis anggaran, efisiensi pelayanan, dan ekspektasi warga yang makin tinggi, ASN dituntut bekerja lebih lintas sektor, lebih kolaboratif, dan berpihak pada kepentingan publik.
“Jangan bawa mental lama. Kalau masuk birokrasi hanya untuk mengejar status dan rutinitas, maka Anda bukan solusi. Hari ini, ASN harus jadi problem solver, bukan sekadar rule follower,” katanya.
Farhan juga mengingatkan pentingnya penerapan nilai-nilai dasar ASN, yaitu BERAKHLAK: Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Ia menyebut nilai-nilai tersebut bukan sekadar slogan pelatihan, tetapi fondasi integritas birokrasi.
“Kota Bandung menanti kontribusi nyata, bukan sekadar kehadiran di absensi. Pemerintah tidak bisa sendirian. ASN hari ini harus menjadi penghubung antara kebijakan dan kebutuhan riil masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Bandung, Adi Junjunan, menyampaikan bahwa kegiatan orientasi PPPK bertujuan membekali pegawai dengan pemahaman menyeluruh tentang tugas, peran, dan etika birokrasi dalam konteks pelayanan publik yang dinamis.
“Tanpa orientasi nilai dan visi pelayanan, PPPK hanya akan menjadi ‘staf tambahan’. Orientasi ini adalah titik awal untuk mencetak aparatur yang tidak hanya profesional, tapi juga punya keberpihakan pada rakyat,” ujar Adi.
Orientasi PPPK Tenaga Teknis ini dilaksanakan dalam dua gelombang: 153 peserta pada 10–11 Juni dan 154 peserta pada 12–13 Juni 2025. Namun ke depan, efektivitas orientasi ini perlu diikuti oleh sistem evaluasi kinerja yang transparan dan pemberdayaan jangka panjang, bukan hanya seremonial pelatihan.
Publik berharap bahwa reformasi birokrasi di Kota Bandung tidak berhenti pada wacana. Tantangannya bukan hanya mencetak birokrat baru, tapi menciptakan budaya kerja baru yang benar-benar melayani. Bandung tidak butuh ASN yang patuh, tapi yang peduli dan berani bertindak.
