Porosmedia.com, Bandung – 15 September 2025, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan dirinya tidak pernah menyebut gaji Anggota DPRD Kota Bandung mencapai Rp90 juta, sebagaimana diberitakan oleh sejumlah media massa nasional.
Dalam keterangannya di Pendopo Kota Bandung, Senin (15/9/2025), Farhan menegaskan pemberitaan tersebut tidak pernah keluar dari pernyataannya. Ia bahkan menegaskan belum pernah diwawancarai terkait isu yang kini ramai diperbincangkan publik.
> “Saya tidak pernah menyebut gaji Anggota DPRD Kota Bandung mencapai Rp90 juta. Saya juga tidak pernah diwawancarai terkait hal itu,” tegas Farhan.
Latar Belakang Polemik
Isu ini berawal dari pemberitaan media nasional yang mengutip seolah-olah Farhan menyatakan gaji anggota dewan mencapai Rp90 juta sesuai dengan beban kerja mereka. Namun, menurut Farhan, pernyataan itu tidak pernah ia sampaikan.
> “Saya memastikan tidak pernah ada konfirmasi langsung kepada saya terkait angka Rp90 juta tersebut. Yang saya tekankan hanyalah bahwa gaji anggota dewan seharusnya proporsional dengan beban kerja yang dijalankan, serta sesuai kemampuan anggaran daerah,” jelasnya.
Farhan juga membantah klaim dalam berita yang menyebut ia diwawancarai di Balai Kota Bandung pada Senin (15/9/2025).
> “Pada tanggal tersebut saya tidak pernah diwawancarai oleh media, apalagi menyebutkan angka sebagaimana diberitakan,” tandasnya.
Catatan Kritis untuk Media
Polemik ini menyoroti pentingnya akurasi dan verifikasi berita. Farhan menilai, kesalahan informasi berpotensi menimbulkan persepsi negatif publik terhadap pemerintah daerah dan DPRD. Karena itu, ia berharap media dapat lebih berhati-hati, terutama dalam mengutip pernyataan pejabat publik.
> “Media massa adalah mitra strategis Pemkot Bandung. Kami tetap membutuhkan dukungan media untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana. Namun, kami juga berharap setiap pemberitaan diproduksi secara teliti, faktual, dan berimbang,” ucap Farhan.
Perspektif Lebih Luas
Kasus ini menunjukkan bahwa di era keterbukaan informasi, kesalahan kutipan atau distorsi data bisa menimbulkan dampak politik yang signifikan. Gaji anggota DPRD memang kerap menjadi isu sensitif karena bersinggungan langsung dengan persepsi publik terhadap keadilan anggaran.
Dengan klarifikasi resmi ini, publik diharapkan mendapatkan pemahaman yang lebih utuh: bahwa isu gaji DPRD bukan sekadar angka yang muncul di media, melainkan harus dibicarakan dalam kerangka transparansi, proporsionalitas, dan kemampuan fiskal daerah.
