Porosmedia.com, Bandung – Tantangan pembangunan pendidikan semakin kompleks seiring dengan derasnya arus globalisasi dan dinamika zaman. Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, menegaskan bahwa pendidikan hari ini tidak cukup hanya menjadi agenda wacana, tetapi harus diwujudkan sebagai gerakan nyata yang menyentuh aspek substansial di masyarakat.
Berbicara dalam forum pendidikan di Auditorium Yayasan Assalam, Sabtu (17/5/2025), Erwin mengungkapkan sejumlah tantangan internal yang dihadapi dunia pendidikan saat ini. Mulai dari ketimpangan akses antara kota dan desa, kurikulum yang belum sepenuhnya kontekstual, minimnya integrasi dengan dunia industri, hingga kualitas tenaga pendidik yang belum merata.
“Tantangan eksternal pun tak kalah besar, terutama dari negara-negara maju seperti Jepang dan Singapura yang sudah lebih dahulu menerapkan sistem pendidikan progresif dan adaptif,” ungkap Erwin.
Ia menekankan bahwa pendidikan yang berkualitas harus mampu membentuk karakter, menumbuhkan kreativitas, dan mempertajam nalar kritis peserta didik. Untuk menjawab tantangan itu, Pemerintah Kota Bandung tengah menjalankan sejumlah langkah strategis.
Beberapa program prioritas yang disebutkan Erwin antara lain: Penyediaan makanan bergizi gratis untuk pelajar.
Digitalisasi sekolah dan perluasan akses teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
Pelatihan berkelanjutan bagi guru. Kolaborasi kurikulum vokasi dengan sektor industri. Pendidikan inklusif untuk kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas.
Meski demikian, Erwin menekankan bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. “Sinergi dengan akademisi, praktisi, masyarakat, dan organisasi seperti ISNU (Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama) sangat diperlukan. ISNU, saya yakini, bisa menjadi jembatan antara nilai-nilai keislaman dan kemajuan pendidikan,” ujarnya.
Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief Muhammad Al Aydrus yang turut hadir dalam acara tersebut, menyerukan pentingnya komitmen negara terhadap sektor pendidikan, sebagaimana telah diamanatkan dalam konstitusi.
“Pendidikan bukan agenda musiman. Ini tanggung jawab negara yang tidak bisa ditawar. Dana pendidikan harus benar-benar menyasar hal-hal mendasar seperti kualitas guru, fasilitas sekolah, dan akses pendidikan di daerah tertinggal,” tegasnya.
Habib juga mendorong terbentuknya jejaring kolaboratif antar-lembaga untuk mendorong transformasi pendidikan nasional yang lebih merata dan berkelanjutan.
Ketua PW ISNU Jawa Barat, Ulfiah, turut menyuarakan pentingnya peningkatan indeks pendidikan nasional melalui kerja sama lintas sektor. Menurutnya, pendidikan harus menanamkan nilai kejujuran, karakter kuat, dan kesadaran sosial, terutama di wilayah pedesaan.
“Pendidikan adalah jalan menuju masyarakat yang beradab, sejahtera, dan mandiri. Diskusi hari ini harus menjadi pemantik gerakan nyata, bukan berhenti di seminar semata,” tegas Ulfiah.
Ia menambahkan bahwa kesenjangan sosial dan kurangnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan karakter masih menjadi masalah serius di berbagai wilayah.
Dengan komitmen bersama lintas pihak dan pendekatan yang lebih inklusif, diharapkan sistem pendidikan di Kota Bandung dan Indonesia secara umum dapat melangkah menuju arah yang lebih adil, progresif, dan humanis.
