Porosmedia.com, Kab. Bandung, 5 Juli 2025 – Dalam sebuah seremoni megah di Gedung Budaya Sabilulungan, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menghadiri Inaugurasi Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (PW GP) Ansor Jawa Barat tahun 2025. Kegiatan ini menandai pelantikan pengurus baru dari organisasi kepemudaan Nahdlatul Ulama tersebut, dengan mengusung tema Sunda filosofis: “Luhung Ku Elmu, Jembar Ku Pangabisa, Wiwaha, Rea Pangaboga” — luhur karena ilmu, luas karena kemampuan, dan banyak karena pengalaman.
Namun di balik kemegahan seremoni dan kehangatan retorika, ajakan Wagub Erwan kepada pemuda untuk “melawan dekadensi moral, intoleransi, dan fenomena LGBT” menyisakan pertanyaan kritis: di mana letak solusi struktural pemerintah terhadap akar masalah sosial itu sendiri?
Dalam pidatonya, Erwan menyampaikan keprihatinan atas maraknya perilaku menyimpang, terutama yang ia sebut sebagai “ancaman LGBT.” Ia juga menjanjikan koordinasi dengan Forkopimda dan pelibatan ormas untuk menghadapinya.
Namun, tidak ada penjelasan mendalam soal pendekatan kebijakan atau program berbasis data yang bisa menjawab pertanyaan publik: mengapa dekadensi moral bisa muncul di lingkungan yang sarat lembaga pendidikan, pesantren, dan kampanye nilai agama? Dan apakah pendekatan yang terlalu moralis tanpa menyentuh akar struktural seperti kemiskinan, pengangguran, dan krisis identitas justru berpotensi memperluas intoleransi?
Retorika “pemuda sebagai garda terdepan” sering digaungkan di banyak panggung resmi. Namun faktanya, angka pengangguran terbuka di kalangan pemuda Jawa Barat masih tergolong tinggi, dan peran strategis pemuda dalam pengambilan keputusan pembangunan daerah cenderung dikesampingkan oleh birokrasi.
Erwan mengajak pemuda “membangun desa, menjaga lingkungan, dan memperkuat karakter bangsa.” Tapi sayangnya, ajakan tersebut belum diimbangi dengan komitmen kebijakan afirmatif terhadap organisasi pemuda independen, ruang aspirasi kritis, atau dukungan anggaran yang memadai untuk program kepemudaan berbasis komunitas.
Ketua PW GP Ansor Jawa Barat, Subhan Fahmi, menyampaikan persoalan struktural yang dihadapi pemuda dan masyarakat secara luas — dari pengangguran, akses layanan dasar, hingga degradasi lingkungan.
“Gerakan kepemudaan di Jabar sedang memperkuat konsolidasi dan kaderisasi. Kami optimistis hasil musyawarah kerja bisa direalisasikan,” ujar Subhan, yang juga menyinggung soal perlunya organisasi seperti Ansor berani mengawal kebijakan publik secara kritis.
Namun untuk bisa melangkah lebih jauh, GP Ansor perlu keluar dari bayang-bayang relasi kuasa yang kerap menjebak organisasi pemuda hanya sebagai pendukung program pemerintah, bukan mitra pengontrol kebijakan yang sesungguhnya.
Kehadiran Wagub Erwan di forum GP Ansor penting secara simbolik, tetapi rakyat Jawa Barat — terutama generasi muda — membutuhkan lebih dari sekadar seruan moral. Yang dibutuhkan adalah jaminan atas ruang-ruang dialog yang setara, dukungan terhadap gerakan pemuda akar rumput, serta kebijakan konkret yang menjawab persoalan struktural yang memicu dekadensi moral itu sendiri: ketimpangan, kekerasan simbolik, dan hilangnya akses terhadap pendidikan dan kesejahteraan.
Jika tidak, maka ajakan melawan dekadensi hanya akan menjadi jargon kosong — dan pemuda akan tetap menjadi objek seremonial, bukan subjek perubahan.
